Ahmad Basarah: Tak Ada Pembenaran untuk Kekerasan di Dunia Pendidikan

Oleh Kuatbaca - 23 September 2022 20:54

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengaku prihatin kekerasan demi kekerasan terjadi di dunia pendidikan nasional. Menurutnya, pemerintah harus memiliki terobosan baru untuk mencegah persoalan serupa terulang kembali.


Diketahui, setelah seorang santri Gontor meninggal akibat penganiayaan rekan-rekannya akhir Agustus lalu, kini seorang siswa SMAN 9 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipecat oleh dewan guru akibat menendang dan menganiaya guru perempuan hingga hidungnya berdarah.


"Tidak ada pembenaran apapun untuk semua kekerasan di dunia pendidikan. Masa guru sampai dianiaya muridnya sendiri? Fenomena ini menggambarkan masih ada sistem pendidikan yang masih kurang sesuai dalam dunia pendidikan kita," ujar Basarah dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).


Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini mendukung keputusan Dewan Guru SMAN 9 Kupang, yang mengeluarkan siswanya akibat perbuatan tersebut. Basarah juga mendukung Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, yang pada Kamis (22/9) mendukung keputusan Dewan Guru SMAN 9 Kupang.


Basarah berharap agar Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dapat memperhatikan kekerasan di dunia pendidikan nasional secara khusus. Hal ini sesuai amanat UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39 yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.


Di samping itu, Dosen Universitas Islam Malang ini mengusulkan agar Kemendikbud-Ristek dan Kemenag dapat berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memperketat peredaran minuman keras dan narkotika di kalangan pelajar dan pemuda. Sebab, menurutnya, kedua barang tersebut dapat mendorong pemuda berperilaku barbarian.


"Pihak sekolah harus aktif menjalin komunikasi dengan Polri dan BNN begitu mencium gelagat sekolah mereka dirasuki peredaran minuman keras, apalagi disusupi jaringan Narkoba. Jangan takut melapor demi menjaga kualitas dan masa depan anak bangsa," katanya.


Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengusulkan pihak sekolah harus memperkuat pendidikan budi pekerti di kalangan pelajar dengan metode ajar yang menarik dan bahan bacaan yang representatif.


Menurutnya, sistem pendidikan nasional yang kini bertumpu pada UU No. 20 Tahun 2003 sudah baik karena Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasarnya. Meski demikian, Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini mengimbau agar Kemendikbud-Ristek dan Kemenag dapat menyajikan materi yang berisi falsafah dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan teladan siswa di Indonesia.


"Di Indonesia kisah-kisah bijak yang memperkaya budi pekerti sangat banyak. Agar lebih bervariasi, kisah-kisah teladan lainnya bisa juga diambil dari negara lain. Kedua kementerian ini bisa mengumpulkan cerita-cerita teladan yang bagus, lalu menerbitkannya dengan desain gambar dan visual yang menarik. Jika kita sisipkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, itu akan lebih bagus sebab metode itu lebih sesuai dengan selera generasi milenial saat ini," pungkasnya.


Sekedar diketahui, akhir-akhir ini sejumlah kekerasan di dunia pendidikan, baik oleh murid kepada murid, oleh guru kepada murid, atau oleh murid kepada guru kerap terjadi di Indonesia. Penganiayaan oleh siswa SMAN 9 Kupang terhadap gurunya, Maria Theresa merupakan kasus terbaru.


Sebelumnya, Eko Hadi Prasetya (43), guru di Pondok Pesantren Al Madina di Samarinda, Kalimantan Timur, tewas dikeroyok dua santrinya pada Februari 2022 usai salat. Kedua santri itu memukuli korban bertubi-tubi sebanyak tujuh kali hingga tewas.





Sumber: https://news.detik.com/berita/d-6308420/ahmad-basarah-tak-ada-pembenaran-untuk-kekerasan-di-dunia-pendidikan?single=1


Tag :