Validasi DTSN, Langkah Awal Menuju Penyaluran Bansos yang Tepat Sasaran

Kuatbaca - Pemerintah, melalui Badan Pusat Statistik (BPS), mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Upaya ini diwujudkan dengan proses validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), sebuah sistem basis data terpadu yang menggantikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Melalui penyisiran dan pembaruan data yang lebih akurat, BPS menemukan bahwa sebanyak 1,9 juta keluarga ternyata tidak layak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial.

Validasi ini bukan sekadar kerja administratif. Melainkan bagian dari reformasi besar dalam sistem bantuan sosial yang selama ini kerap menuai kritik karena data yang tidak akurat, tumpang tindih, dan bahkan rawan penyimpangan. Dengan pembaruan DTSN, pemerintah bertekad menghadirkan penyaluran bansos yang lebih adil dan bertanggung jawab.

1,9 Juta Keluarga Teridentifikasi Sebagai Penerima yang Tidak Layak

BPS mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan atau ground check terhadap 6,9 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Kelompok ini terindikasi sebagai inclusion error, yaitu kesalahan di mana pihak yang tidak berhak justru terdaftar sebagai penerima.

Temuan ini menjadi sorotan penting karena menegaskan adanya celah dalam sistem penyaluran bansos sebelumnya. Inclusion error ini bukan hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menggeser hak penerima yang sebenarnya membutuhkan. Maka tak heran, langkah pembersihan data ini menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sosial.

Penyaringan Ketat, 14,3 Juta Keluarga Dipastikan Masuk Desil 1

Dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat sebelumnya, hanya 16,5 juta yang berhasil lolos verifikasi ketat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, dari jumlah tersebut, 14,3 juta keluarga dinyatakan benar-benar masuk ke dalam desil 1, yaitu kategori paling bawah dalam klasifikasi kesejahteraan ekonomi.

Desil 1 mencerminkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Ini berarti bansos yang disalurkan kini benar-benar diarahkan pada kelompok paling rentan. Mulai akhir Mei 2025, distribusi bantuan pun telah dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Sosial, memastikan bahwa hasil validasi ini langsung berdampak ke lapangan.

DTSN, Harapan Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penggantian DTKS dengan DTSN merupakan bagian dari strategi menyeluruh untuk meningkatkan ketepatan sasaran program-program perlindungan sosial di Indonesia. DTSN bukan sekadar database, tapi mencakup integrasi data ekonomi dan sosial dari berbagai instansi. Dengan sistem ini, proses validasi bisa dilakukan secara berkala dan lintas sektor, sehingga kesalahan seperti inclusion error dan exclusion error (keluarga miskin yang tak tercatat) dapat diminimalkan.

Peningkatan kualitas data ini juga diharapkan menjadi dasar yang kokoh bagi kebijakan sosial di masa depan. Pemerintah kini memiliki alat yang lebih presisi untuk membaca kondisi ekonomi rumah tangga, dan dapat menyesuaikan jenis serta bentuk bantuan yang dibutuhkan.

Meski 1,9 juta data telah dibersihkan, pekerjaan belum selesai. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keberlanjutan akurasi data. Artinya, DTSN harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Keluarga yang semula berada dalam kondisi miskin bisa saja membaik, begitu pula sebaliknya. Pemerintah harus aktif dalam melakukan update lapangan, bukan hanya menunggu laporan.

Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses ini melalui kanal pengaduan dan klarifikasi data yang terbuka. Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar data tidak hanya akurat di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.

Langkah BPS dalam merapikan data DTSN ini menjadi angin segar di tengah berbagai kritik terhadap efektivitas program bansos di masa lalu. Pembersihan 1,9 juta data tidak layak adalah bentuk keberanian pemerintah untuk menata ulang sistem yang selama ini belum sempurna. Tentu, langkah ini harus diikuti dengan kebijakan lanjutan yang memperkuat akuntabilitas, pemantauan di lapangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dengan basis data yang lebih bersih dan akurat, harapan besar tertuju pada penyaluran bansos yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran — menyentuh langsung mereka yang benar-benar membutuhkan.