Polda Jateng Janjikan Solusi Bijak untuk Aksi Demo Sopir Truk Terkait Aturan ODOL
Kuatbaca - Ratusan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Tengah memadati halaman Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Senin siang, 23 Juni 2025. Mereka datang dengan satu tujuan: menyuarakan keberatan mereka terhadap penerapan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL), yang dinilai telah menyulitkan operasional mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Demonstrasi yang berlangsung di tengah cuaca terik itu berjalan damai dan tertib. Para pengemudi menyampaikan tuntutan mereka dengan membawa spanduk dan melakukan orasi. Mereka berharap suara dari jalanan ini bisa menggugah para pembuat kebijakan untuk mendengar langsung realita yang mereka hadapi di lapangan.
Pengamanan Ketat, Lalin Dialihkan untuk Hindari Kemacetan
Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), bersama Polrestabes Semarang, langsung bergerak cepat untuk menjaga keamanan selama jalannya aksi. Personel disebar di titik-titik strategis untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan menjaga situasi agar tetap kondusif.
Sejak pagi, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi aksi dialihkan, termasuk jalur menuju dan keluar dari tol. Pengalihan arus dilakukan agar pengguna jalan lain tetap bisa melintas dengan lancar, meskipun volume kendaraan meningkat drastis di sekitar lokasi demo. Meski padat, tidak terjadi insiden besar selama aksi berlangsung.
Polda Jateng Janji Fasilitasi Aspirasi Pengemudi
Menanggapi aksi tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Kombes M. Pratama Adhyasastra, menyampaikan bahwa pihaknya memahami keresahan para sopir truk. Menurutnya, aturan ODOL memang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelayakan jalan, namun implementasinya harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan dampak sosial-ekonomi di lapangan.
Polda Jateng, kata Pratama, akan terus membuka ruang dialog antara sopir, pihak Dinas Perhubungan, dan pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, hasil aspirasi yang sudah ditampung akan dibawa ke meja pembuat kebijakan tingkat nasional untuk dicarikan solusi yang lebih adil dan aplikatif.
Imbauan untuk Aksi Damai dan Tidak Merugikan Publik
Meski mendukung penyampaian aspirasi sebagai bagian dari hak warga negara, Polda Jateng tetap menekankan pentingnya menjaga ketertiban. Para pengemudi diminta untuk terus menjaga ketenangan, tidak melakukan tindakan anarkis, serta memastikan aksi tidak mengganggu kepentingan umum, terutama akses transportasi dan layanan publik lainnya.
“Berdemonstrasi adalah hak setiap warga negara, namun mari kita lakukan dengan damai, tertib, dan penuh tanggung jawab,” ujar Pratama dalam pernyataannya kepada media.
Aturan ODOL, yang secara sederhana melarang kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih beroperasi di jalan raya, memang telah menjadi perdebatan panjang. Bagi pemerintah, ini adalah langkah untuk mengurangi kerusakan infrastruktur jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Namun bagi para sopir dan pemilik truk, aturan ini berimbas langsung pada penghasilan mereka.
Banyak kendaraan yang sebelumnya dimodifikasi untuk muatan besar kini dianggap tak layak jalan. Hal ini membuat sejumlah armada harus diremajakan atau dikurangi muatannya, yang berdampak pada menurunnya efisiensi angkut dan pendapatan para sopir serta pengusaha logistik kecil.
Aksi yang digelar para sopir truk di Semarang ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga seruan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berpihak pada aturan formal, melainkan juga memperhitungkan realita di lapangan. Mereka berharap, suara dari jalanan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa sektor transportasi barang adalah tulang punggung ekonomi nasional.
Dengan janji dari Polda Jateng untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi mereka, para pengemudi truk kini menaruh harapan bahwa akan ada regulasi yang lebih seimbang—yang tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga memberikan ruang adaptasi dan pendampingan yang nyata bagi para pelaku usaha angkutan barang.
Perjuangan sopir truk menghadapi kebijakan ODOL belum selesai. Aksi damai yang dilakukan di Semarang adalah cerminan kegelisahan yang meluas. Namun, dengan komitmen aparat kepolisian untuk menjadi jembatan antara pengemudi dan pembuat kebijakan, ada harapan bahwa solusi yang adil dan aplikatif akan segera ditemukan. Jalan masih panjang, tetapi setidaknya langkah awal sudah dimulai—dari jalanan Mugas menuju ruang rapat kebijakan di Jakarta.