Membangun Kampung Nelayan Merah Putih: Jangan Hanya Beton dan Bangunan

Kuatbaca - Pemerintah tengah mengusung proyek ambisius membangun 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga tahun 2027. Program ini digagas sebagai upaya untuk mengangkat kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi pesisir, serta mempercantik wajah kampung-kampung nelayan di berbagai penjuru tanah air. Namun, di balik semangat pembangunan ini, sejumlah pihak menilai bahwa pendekatannya masih terlalu terpaku pada infrastruktur fisik semata, tanpa mengindahkan aspek sosial dan ekonomi yang lebih dalam.

Infrastruktur Saja Tak Cukup

Di banyak kampung nelayan, kehadiran dermaga baru, gudang es, hingga sentra kuliner memang menjadi angin segar. Fasilitas ini mampu mempercepat distribusi ikan, meningkatkan kualitas hasil tangkapan, dan mendongkrak pendapatan dalam jangka pendek. Namun, jika pembangunan hanya berhenti pada fisik, maka manfaat jangka panjang bagi nelayan bisa jadi tak akan tercapai.

Dalam praktiknya, keberhasilan KNMP sangat bergantung pada lokasi dan konteks sosial yang melingkupi kampung tersebut. Di satu tempat, program ini bisa sangat bermanfaat. Namun di tempat lain, justru bisa melahirkan ketimpangan dan ketergantungan baru, terutama jika nelayan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pengelolaannya.

Mendorong Kemandirian Komunitas

Satu hal yang menjadi sorotan penting adalah bagaimana komunitas nelayan diberdayakan, bukan hanya dibangun. Tanpa pelibatan aktif masyarakat pesisir dalam menentukan arah dan model pembangunan, program ini berisiko menjauh dari kebutuhan riil nelayan. Kemandirian tidak tumbuh dari fasilitas semata, tetapi dari kontrol atas produksi dan distribusi ekonomi lokal.

Dalam banyak kasus, koperasi dan BUMDes yang dibentuk hanya menjadi pelengkap administrasi tanpa diberi wewenang nyata atas pengelolaan aset produktif seperti SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) atau tempat pelelangan ikan. Padahal, jika dikelola secara partisipatif dan transparan, aset-aset tersebut bisa menjadi penggerak ekonomi yang berkeadilan di kampung nelayan.

Kedaulatan Politik Nelayan: Dari Objek Menjadi Subjek

Lebih dari sekadar penerima manfaat, nelayan seharusnya ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan wilayah pesisir. Itu berarti, ada kebutuhan mendesak untuk menyusun mekanisme pelibatan komunitas secara formal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek KNMP.

Kehadiran organisasi nelayan, kelompok perempuan, dan tokoh adat dalam proses musyawarah pembangunan dapat menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan yang lebih demokratis dan kontekstual. Ketika suara lokal diabaikan, risiko kegagalan dan resistensi sosial akan jauh lebih besar. Apalagi di kawasan pesisir, relasi masyarakat dengan ruang hidupnya sangat kuat dan bersifat turun-temurun.

Pembangunan di kawasan pesisir tak bisa dilepaskan dari persoalan ekologis. Wilayah-wilayah tempat KNMP dibangun sering kali berada di zona yang rawan abrasi, krisis air bersih, hingga ancaman pencemaran laut. Jika pembangunan infrastruktur tidak disertai dengan upaya pelestarian lingkungan, maka yang dihasilkan bukan kemajuan, melainkan kerusakan jangka panjang.

Kajian dampak lingkungan yang melibatkan warga lokal (AMDAL partisipatif) mutlak diperlukan. Selain itu, proyek KNMP idealnya terintegrasi dengan program restorasi mangrove, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan terhadap zona tangkap tradisional yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat.

KNMP adalah langkah besar yang patut diapresiasi jika benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan nelayan. Tapi, pembangunan sejati bukan hanya soal membangun gedung atau infrastruktur. Ia menyangkut pemberdayaan manusia, pelestarian alam, dan pemajuan budaya lokal.

Membangun kampung nelayan berarti membangun masa depan komunitas pesisir yang mandiri, berdaya, dan berdaulat. Untuk itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog, memperkuat institusi lokal, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Karena sejatinya, pembangunan yang paling kokoh adalah pembangunan yang tumbuh dari akar – dari masyarakat itu sendiri.