Pencopotan Direktur IT Bank DKI: Tindakan Tegas demi Menjaga Kepercayaan Publik

Kuatbaca - Kinerja layanan digital Bank DKI kembali menjadi sorotan publik setelah mengalami gangguan yang ketiga kalinya. Gangguan ini bukan sekadar masalah teknis semata, namun sudah dianggap sebagai kelalaian serius yang berpotensi membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan daerah. Di tengah maraknya digitalisasi layanan publik, keamanan dan stabilitas layanan menjadi harga mati.

Tak pelak, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merasa perlu mengambil langkah tegas. Ia menilai bahwa ketidaksiapan sistem dan lemahnya pengawasan di sektor teknologi informasi telah menimbulkan celah yang merugikan. Terlebih, indikasi kebocoran dalam sistem pun mulai mencuat ke permukaan, memperkuat alasan untuk tidak lagi memberi toleransi.

Langkah Cepat: Jabatan Dicopot, Kasus Dilaporkan ke Bareskrim

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah yang berulang, Direktur Teknologi Informasi Bank DKI, Amirul Wicaksono, resmi diberhentikan dari jabatannya. Posisi yang ditinggalkan sementara akan dirangkap oleh Direktur Umum Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, terhitung sejak 8 April 2025.

Langkah ini diambil tidak hanya untuk menertibkan struktur internal, tetapi juga sebagai sinyal bahwa Pemprov DKI serius menangani potensi pelanggaran dalam tubuh BUMD milik daerah tersebut. Bahkan, Pramono telah memutuskan untuk melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Polri, guna menyelidiki lebih lanjut dugaan kebocoran sistem yang terjadi.

Audit Internasional dan Penelusuran Jejak Digital

Mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran sistemik atau bahkan sabotase internal, Pemprov DKI juga menggandeng lembaga audit independen internasional. Tujuannya adalah untuk melakukan audit forensik menyeluruh, meliputi penelusuran alur dana, monitoring transaksi digital, dan pengecekan sistem keamanan IT yang digunakan oleh Bank DKI.

Langkah ini menunjukkan bahwa penyelidikan tak hanya akan berhenti pada sanksi administratif, tapi juga menyasar akar persoalan hingga tuntas. Dengan memanfaatkan teknologi pelacakan digital modern, setiap transaksi yang menyimpang diharapkan dapat segera ditemukan dan ditindaklanjuti secara hukum.

Dalam menyikapi kasus ini, Pramono menegaskan bahwa seluruh proses hukum dan investigasi harus berjalan secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari internal Pemprov DKI sendiri. Ia berharap semua pihak di lingkungan pemerintahan daerah tidak turut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan, agar publik benar-benar percaya bahwa upaya ini murni demi melindungi masyarakat dan memperkuat integritas institusi.

Pernyataan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak ada perlindungan terhadap pihak-pihak yang mungkin terlibat, sekaligus menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Target IPO dan Transformasi Bank DKI

Meski sedang menghadapi masalah serius, Gubernur Pramono tetap menaruh harapan besar pada masa depan Bank DKI. Ia ingin lembaga keuangan daerah ini tidak hanya bangkit dari masalah yang ada, tetapi juga mampu naik kelas menjadi perusahaan terbuka melalui skema Initial Public Offering (IPO).

Menurutnya, untuk bisa melangkah ke bursa saham, Bank DKI harus terlebih dahulu memperbaiki sistem internal, termasuk manajemen risiko dan infrastruktur digital. Ia menargetkan agar proses perbaikan ini bisa selesai dalam waktu maksimal enam bulan, sehingga roadmap menuju IPO dapat dimulai lebih cepat.

Satu hal yang menjadi benang merah dari seluruh kebijakan ini adalah pentingnya menjaga kepercayaan publik, khususnya nasabah Bank DKI. Gangguan layanan digital, apalagi yang berulang, sangat berisiko menurunkan reputasi bank dan membuat masyarakat ragu mempercayakan dana mereka.

Dengan langkah tegas, keterlibatan lembaga independen, dan dukungan penegak hukum, diharapkan kasus ini bisa menjadi titik balik untuk memperkuat sistem pengamanan data dan transaksi perbankan. Lebih jauh lagi, ini menjadi pengingat bahwa era digital juga menuntut tata kelola yang lebih cermat, transparan, dan akuntabel.