Pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada: Bawaslu Ungkap Temuan dan Proses Penanganannya

Kuatbaca.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengungkapkan bahwa meskipun pemungutan suara ulang (PSU) dalam berbagai Pilkada telah dilaksanakan, masih terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi selama proses tersebut. Dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, Bawaslu mencatat adanya 308 dugaan pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan PSU. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam menjaga integritas pemilu, bahkan pada tahap pemungutan suara ulang yang seharusnya mencerminkan proses yang lebih transparan dan adil.

1. Jumlah Dugaan Pelanggaran dalam PSU Pilkada

Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dari 308 dugaan pelanggaran yang tercatat, sebagian besar berasal dari laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 293 laporan diterima langsung dari masyarakat, sementara 15 laporan lainnya merupakan temuan yang ditemukan langsung oleh pihak Bawaslu di lapangan. Bagja menyampaikan bahwa hingga tanggal 2 Mei 2025, sekitar 82 persen dari seluruh dugaan pelanggaran telah berhasil diselesaikan, sementara sisanya, sekitar 18 persen, masih dalam proses penyelidikan dan penanganan.

Adanya angka yang cukup besar terkait pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun langkah perbaikan telah dilakukan, proses pengawasan dalam pelaksanaan PSU masih perlu ditingkatkan agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Daerah dengan Pelanggaran PSU Terbanyak

Bawaslu juga mengidentifikasi beberapa daerah yang menjadi titik fokus dengan tingkat pelanggaran PSU yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Tiga daerah yang tercatat memiliki pelanggaran PSU terbanyak adalah Empat Lawang, Banggai, dan Bengkulu Selatan. Bagja menyebutkan bahwa pelanggaran di daerah-daerah ini beragam, mencakup pelanggaran administratif, penyalahgunaan wewenang, serta dugaan pelanggaran hukum lainnya yang dapat memengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Meskipun demikian, Bawaslu terus berupaya untuk menangani kasus-kasus ini dengan lebih teliti dan memastikan bahwa hak suara masyarakat tetap dihormati, serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran dalam PSU

Bawaslu mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam PSU Pilkada terbagi ke dalam beberapa kategori. Sebanyak 73 kasus dinyatakan bukan pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ada juga beberapa dugaan yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya. Salah satu yang mencolok adalah dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), yang bisa memengaruhi keberlanjutan demokrasi dalam pemilu. Selain itu, sebanyak 11 kasus diduga melibatkan tindak pidana pemilihan, yang merupakan pelanggaran serius yang harus segera ditangani.

Tak hanya itu, ada pula 8 dugaan pelanggaran administratif yang sedang dalam proses penanganan. Pelanggaran administratif ini umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur yang terjadi selama proses pemungutan suara ulang, seperti ketidaktepatan dalam penyusunan daftar pemilih atau kesalahan dalam administrasi logistik pemilu.

4. Proses Penanganan dan Tindak Lanjut

Meskipun sejumlah pelanggaran telah ditemukan, Bawaslu menegaskan bahwa belum ada putusan final yang dikeluarkan mengenai laporan dan temuan yang ada. Proses investigasi masih berlangsung untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat diusut dengan tuntas dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Bagja menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait,

termasuk aparat penegak hukum, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran pidana.

Selain itu, Bawaslu juga berharap agar masyarakat lebih aktif dalam memberikan laporan terkait dugaan pelanggaran agar dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian, Bawaslu berharap dapat menciptakan pemilu yang lebih bersih dan bebas dari kecurangan.

Pelanggaran dalam pelaksanaan PSU Pilkada menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Bawaslu telah bekerja keras untuk menangani berbagai dugaan pelanggaran, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Penanganan yang cepat dan tepat terhadap kasus-kasus tersebut sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu tetap terjaga. Pemantauan yang ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu menjadi kunci untuk menciptakan Pemilu yang adil, transparan, dan berkualitas.