Menteri Kabinet Merah Putih Bertemu Jokowi: Isu 'Matahari Kembar' Disorot Partai Politik
Kuatbaca - Belakangan ini, muncul isu yang cukup menghebohkan seiring dengan pertemuan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah. Isu ini pertama kali dilontarkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, yang mengingatkan agar tidak ada "matahari kembar" dalam pertemuan tersebut. Mardani menegaskan bahwa meskipun silaturahmi adalah hal yang baik, ia khawatir ada potensi adanya dua kekuatan besar yang berpotensi menambah ketegangan politik. Ucapan ini segera menarik perhatian dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar partai politik.
Reaksi PKS Terhadap Pernyataan Mardani
Pernyataan Mardani Ali Sera kemudian menimbulkan reaksi keras dari dalam tubuh PKS sendiri. Ketua Bidang Humas PKS, Ahmad Mabruri, mengklarifikasi bahwa pernyataan Mardani mengenai "matahari kembar" adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan sikap resmi partainya. Mabruri menjelaskan bahwa Mardani bukan lagi bagian dari pengurus DPP PKS yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik, karena sejak 2024, Mardani hanya menjabat sebagai anggota DPR di fraksi PKS. Meskipun begitu, Mardani masih memiliki suara sebagai anggota DPR yang menjalankan tugasnya di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan beberapa komisi lainnya.
Di sisi lain, Partai Demokrat dengan tegas menanggapi isu tersebut dengan menekankan bahwa dalam pemerintahan saat ini, hanya ada satu pemimpin yang sah, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kunjungan para menteri kepada Jokowi tidak perlu dipandang negatif. Herzaky mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut seharusnya dianggap sebagai hal yang wajar, terutama dalam suasana silaturahmi setelah Lebaran. Ia bahkan menambahkan bahwa Presiden SBY pun sering mendapatkan kunjungan dari berbagai pihak meskipun sudah tidak menjabat lagi. Silaturahmi semacam ini, menurut Demokrat, tidak seharusnya dipolitisasi dan justru memperkuat hubungan antar tokoh bangsa.
Golkar: Kunjungan Menteri ke Jokowi Tidak Perlu Dipolitisasi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, juga memberikan pandangannya mengenai isu "matahari kembar". Ia menegaskan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan terkait kunjungan menteri kepada Jokowi. Sarmuji berpendapat bahwa pertemuan tersebut sangat wajar, mengingat momen Lebaran yang identik dengan tradisi silaturahmi. Ia menjelaskan bahwa meskipun Jokowi tidak lagi memegang tampuk kekuasaan, menghormatinya tetap merupakan hal yang pantas dilakukan oleh para menteri. Sarmuji menegaskan bahwa para menteri yang bersilaturahmi dengan Jokowi sepenuhnya menyadari bahwa pemimpin mereka sekarang adalah Prabowo Subianto dan mereka patuh pada pemimpin negara yang sah.
Menurut Sarmuji, terlalu banyak mempolitisasi setiap pertemuan hanya akan membuat suasana menjadi tidak sehat. Ia memberi contoh bahwa silaturahmi seharusnya bukan hanya dilakukan dalam konteks politik, tetapi sebagai bentuk penghormatan antartokoh bangsa. Jika semua pertemuan dianggap politis, maka masyarakat akan mulai takut untuk bersilaturahmi, bahkan mengunjungi orang sakit atau menghadiri acara keluarga.
PAN: Silaturahmi Adalah Tradisi Yang Baik
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo, turut memberikan pandangannya terkait isu ini. Eko menilai bahwa pertemuan menteri dengan Jokowi bukanlah sebuah isu besar yang perlu dibesar-besarkan. Ia menyebutkan bahwa ini adalah momen yang sangat wajar, apalagi dalam konteks suasana setelah Ramadan yang penuh dengan semangat kebersamaan. Eko bahkan menyamakan silaturahmi ini seperti hubungan antara anak dan orang tua, yang saling menghormati dan menjaga hubungan baik.
Eko juga mengingatkan bahwa dalam tradisi Indonesia, silaturahmi setelah Lebaran adalah hal yang sangat positif dan membawa banyak kebaikan. Ia menekankan bahwa kunjungan ke rumah mantan presiden tidak selalu terkait dengan agenda politik. Menurutnya, istilah "matahari kembar" yang dikemukakan Mardani adalah hal yang berlebihan, karena semua pihak, termasuk para menteri, sudah memahami peran dan posisi masing-masing dalam pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga turut merespons isu "matahari kembar" yang dilontarkan Mardani. Dalam keterangannya, Puan menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto, bukan Jokowi. Ia menyatakan bahwa silaturahmi antara menteri dengan Jokowi merupakan hal yang baik dan seharusnya tidak dipandang dengan kecurigaan. Puan menambahkan bahwa tradisi silaturahmi di masa Lebaran adalah hal yang sudah biasa dilakukan di Indonesia dan memiliki makna yang sangat positif bagi hubungan antar tokoh politik.
Secara keseluruhan, pertemuan antara para menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden Jokowi ini telah memunculkan beragam pandangan dari berbagai partai politik. Beberapa pihak melihatnya sebagai bagian dari tradisi silaturahmi yang biasa terjadi pasca-Lebaran, sementara yang lain khawatir bahwa kunjungan tersebut dapat menandakan adanya ketegangan politik terkait posisi kepemimpinan nasional. Terlepas dari itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga kedamaian dan menghindari prasangka berlebihan yang dapat merusak hubungan baik antar tokoh bangsa. Yang jelas, silaturahmi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik di Indonesia, dan seharusnya dipandang sebagai sebuah bentuk penghormatan dan kebersamaan, bukan selalu sebagai langkah politis.