Kelas Sore kuatbaca.com: Menatap Geopolitik Dunia Lewat Kacamata Bung Hatta
Jakarta - Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidato monumentalnya, Mendayung di Antara Dua Karang, kembali dibahas secara mendalam dalam ajang Kelas Sore 'Hatta-Hatta di Jalan' Series 2.
Diskusi bertajuk "Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Perspektif Bung Hatta" ini merupakan ajang kolaborasi antara kuatbaca.com dan Universitas Budi Luhur, yang dipandu langsung oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman.
Diskusi ini menghadirkan dua pakar utama, yakni Direktur Pusat Hukum dan HAM LP3ES, Hadi Rahmat Purnama, serta Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan periode 2012–2016, Dian Wirengjurit.
Bebas Aktif Bukan Berarti Netral Pasif
Dalam pemaparannya, Direktur Pusat Hukum dan HAM LP3ES, Hadi Rahmat Purnama, meluruskan kekeliruan masyarakat dalam memahami esensi politik bebas aktif.
Menurutnya, "bebas dan aktif" sering kali disalahartikan sebagai sikap netral, pasif, atau tidak mengambil tindakan apa pun.
"Bebas dan aktif ini bukan berarti netral, tidak ke kanan, tidak ke kiri, atau tidak ngapa-ngapain. Kebebasan itu bermakna independent mengambil sikap tanpa dipengaruhi oleh kekuatan besar. Sementara 'aktif' berarti berperan serta secara nyata dalam menjaga perdamaian dunia," tegas Hadi, Selasa (28/7/2026) siang.
Hadi juga menambahkan bahwa diplomasi dan politik luar negeri Bung Hatta selalu bermuara pada kepentingan nasional dan pencapaian keadilan sosial.
Hal tersebut diikat langsung oleh amanat Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
Ia menilai gagasan Bung Hatta tetap relevan hingga hari ini. Jika dulu tantangan persaingan dunia berpusat pada kekuatan militer antara dua blok Perang Dingin, tantangan geopolitik saat ini bergeser pada perebutan pengaruh ekonomi dan teknologi.
Visi Visioner Bung Hatta: Karang vs Pulau
Sementara itu, mantan Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Dian Wirengjurit, menyoroti ketajaman visi geopolitik Bung Hatta yang jauh melampaui zamannya.
Dian menguraikan bahwa pidato Mendayung di Antara Dua Karang disampaikan pada tahun 1948.
Padahal, aliansi pertahanan Blok Barat (NATO) baru terbentuk pada 1949, dan Pakta Warsawa milik Blok Timur baru berdiri pada 1955.
"Gagasan Mohammad Hatta yang mengingatkan kita akan dunia bipolar sudah lahir sebelum blok-blok itu sendiri terbentuk. Pemikiran beliau sungguh luar biasa dan melampaui zamannya," ujar Dian.
Selain itu, Dian menggarisbawahi pemilihan kata "karang" oleh Bung Hatta, bukan "pulau". Menurutnya, sebuah pulau memiliki sumber daya alam yang membuat orang merasa nyaman dan menetap.
Sebaliknya, karang hanyalah tempat perhentian sementara (transit) saat pelaut kehilangan arah untuk melihat arah bintang.
"Kalau Bung Hatta memilih kata pulau, bahayanya kita merasa aman lalu berhenti. Karang itu tempat transit untuk melihat bintang dan menentukan arah. Jangan perlakukan persaingan kekuatan dunia sebagai tempat kita menetap, tapi jadikanlah ia sebagai karang untuk tetap menjaga kedaulatan," jelasnya.
Otokritik terhadap Implementasi Nilai Kebangsaan
Di akhir sesi, Dian memberikan otokritik terhadap kondisi bangsa saat ini. Ia menilai bahwa baik dalam ranah domestik maupun luar negeri, Indonesia kerap kali menyimpang dari fondasi dan prinsip dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, seperti gagasan ekonomi koperasi dan kedaulatan diplomasi.
Ia mengingatkan pentingnya kembali membaca dan menggali pemikiran-pemikiran filosofis Bung Hatta agar Indonesia mampu menghadapi dinamika persaingan global yang kini berkembang dari dua karang menjadi "tiga karang" kekuatan geopolitik dunia.