Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Wapres Gibran, Ini Maknanya di Tengah Dinamika Politik Nasional
Kuatbaca.com - Isu politik nasional kembali menghangat setelah Forum Purnawirawan TNI mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintah. Salah satu poin yang menyedot perhatian publik adalah permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Tuntutan ini mencuat hanya sekitar enam bulan setelah pasangan Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024.
Forum tersebut beranggotakan sejumlah jenderal purnawirawan lintas matra TNI yang mengatasnamakan diri sebagai penjaga moral konstitusi dan bangsa. Mereka menyampaikan aspirasi ini secara tertulis, yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh senior militer, di antaranya Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
1. Respons Jokowi Soal Desakan Purnawirawan terhadap Gibran
Menanggapi desakan pemakzulan terhadap putranya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merespons secara tenang. Ia menyebut bahwa dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi. Menurutnya, usulan semacam itu adalah hal yang lumrah dan sah sepanjang disampaikan secara konstitusional.
Jokowi juga menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan mandat sah dari rakyat melalui Pemilu 2024. Oleh karena itu, legitimasi mereka tidak bisa dipertanyakan secara sepihak, apalagi hanya berdasarkan ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat.
2. Analisis Politik: Ketidakpuasan Bukan Hal Baru dalam
Demokrasi
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa desakan pemakzulan adalah bagian dari dinamika politik biasa. Ia mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan, pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan menyampaikan kritik tajam, baik kepada presiden maupun wakil presiden. Namun, yang menjadi sorotan kali ini adalah karena tuntutan hanya menyasar Wakil Presiden Gibran.
Menurut Adi, biasanya tuntutan penggantian pejabat negara disampaikan dalam bentuk paket, yakni presiden dan wapres secara bersamaan. Tapi dalam konteks saat ini, tuntutan secara spesifik diarahkan hanya kepada wakil presiden, yang notabene adalah putra dari Jokowi. Hal ini membuat banyak pihak menilai bahwa tuntutan ini tak lepas dari konteks personal dan politik yang lebih luas.
3. Tuntutan Diduga Terfokus pada Warisan Kebijakan Jokowi
Dari delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan, empat di antaranya dinilai publik sebagai bentuk kritik terhadap warisan kebijakan Presiden Jokowi. Tuntutan tersebut mencakup penghentian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), proyek strategis nasional seperti PIK 2 dan Rempang, hingga reshuffle menteri yang dianggap terafiliasi dengan mantan presiden tersebut.
Selain itu, ada juga usulan untuk mengembalikan fungsi Polri di bawah Kemendagri dan pemberhentian tenaga kerja asing asal Tiongkok. Meski sebagian poin menyuarakan aspirasi umum masyarakat, namun muatan politis terhadap keluarga Jokowi cukup kuat terasa, terutama ketika permintaan penggantian hanya ditujukan pada Wapres Gibran.
4. Dinamika Internal di Kalangan Purnawirawan TNI
Menariknya, tidak semua purnawirawan sepakat dengan desakan tersebut. Sebagian purnawirawan TNI lainnya justru secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap duet Prabowo-Gibran. Kondisi ini menunjukkan bahwa suara purnawirawan juga terbelah, mencerminkan dinamika internal yang kompleks di tubuh para senior militer.
Keterlibatan purnawirawan dalam dinamika politik bukan hal baru di Indonesia. Namun, tuntutan pemakzulan terhadap pejabat yang baru enam bulan menjabat adalah hal yang langka dan mencerminkan tingginya tensi politik dalam masa transisi pemerintahan.