Kuatbaca.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) tidak bisa berdiri tanpa dukungan mitra industri. Kebijakan ini dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan lulusan SMK benar-benar siap memasuki dunia kerja.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa keberadaan industri dalam ekosistem SMK sangat krusial, terutama dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Pernyataan Tatang Muttaqin: “Ada syarat untuk mendirikan SMK itu harus punya mitra industri. Karena kalau dia tidak punya mitra industri dia mau buat kurikulum sama siapa.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dunia industri bukan hanya sebagai pengguna lulusan, tetapi juga berperan langsung dalam proses pendidikan sejak awal.
1. Kurikulum SMK Disusun Bersama Dunia Industri
Dalam konsep pendidikan vokasi saat ini, kurikulum SMK tidak lagi hanya berbasis teori di ruang kelas. Sebaliknya, kurikulum disusun melalui kolaborasi langsung antara pihak sekolah dan industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Model pembelajaran yang digunakan juga telah berkembang menjadi sistem teaching factory, yaitu pendekatan pendidikan yang meniru suasana kerja industri secara nyata di lingkungan sekolah.
Konsep ini membuat siswa SMK tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung mempraktikkan keterampilan seperti yang dilakukan di dunia industri sebenarnya. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap kerja dan tidak memerlukan adaptasi terlalu lama saat memasuki perusahaan.
2. SMK dengan Mitra Industri Lebih Mudah Serap Lulusan
Kemendikdasmen juga melakukan pemantauan terhadap lulusan SMK melalui tracer study untuk melihat tingkat penyerapan kerja alumni di dunia industri. Hasilnya menunjukkan bahwa SMK yang memiliki banyak mitra industri cenderung memiliki tingkat keberhasilan penyerapan kerja yang lebih tinggi.
Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran di sekolah sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan tidak perlu banyak penyesuaian saat mulai bekerja.
Pernyataan Tatang Muttaqin: “Makin banyak mitra industrinya, makin erat mitra industrinya, memang makin tinggi tingkat kebekerjaannya.”
Keterlibatan industri juga dinilai memberikan keuntungan bagi perusahaan karena mereka bisa mendapatkan tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan sesuai standar yang dibutuhkan.
3. Peralatan Praktik SMK Didorong Lewat Kerja Sama Industri
Salah satu tantangan besar dalam pendidikan SMK adalah tingginya biaya peralatan praktik. Banyak mesin dan perangkat pembelajaran di berbagai jurusan SMK memiliki harga yang sangat mahal, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per unit.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Kemendikdasmen mendorong kerja sama antara SMK dan dunia industri dalam penyediaan fasilitas pembelajaran. Dengan begitu, siswa tetap bisa mendapatkan pengalaman praktik meskipun sekolah memiliki keterbatasan anggaran.
Kerja sama ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan fasilitas pendidikan di sekolah kejuruan.
4. PKL SMK Disarankan Minimal Enam Bulan
Selain kurikulum dan fasilitas, Kemendikdasmen juga menyoroti pentingnya masa praktik kerja lapangan (PKL) bagi siswa SMK. Pemerintah mendorong agar durasi PKL minimal dilakukan selama enam bulan agar siswa benar-benar mendapatkan pengalaman kerja yang utuh.
Menurut Tatang Muttaqin, masa PKL enam bulan dianggap lebih ideal karena siswa memiliki waktu cukup untuk belajar sekaligus berkontribusi dalam pekerjaan di industri.
Pernyataannya: “Makanya kenapa minimal 6 bulan, jangan sampai saya sebagai pengusaha itu cuma dititipi, orang untuk belajar, habis belajar pergi.”
Dengan durasi tersebut, siswa tidak hanya sekadar magang singkat, tetapi juga benar-benar terlibat dalam proses kerja sehari-hari di perusahaan.
5. Fleksibilitas Durasi PKL Disesuaikan Kondisi Sekolah
Meski demikian, Kemendikdasmen tetap memberikan fleksibilitas terkait durasi PKL. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dapat lebih dari enam bulan, tergantung kesiapan sekolah, siswa, serta perusahaan tempat magang.
Beberapa daerah bahkan telah menerapkan PKL hingga satu tahun, seperti yang dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Namun, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi siswa, termasuk biaya hidup dan jarak tempat tinggal selama magang.
Tatang Muttaqin: “Sebenarnya by regulasi minimal 6 bulan. Kita yang penting akan dilihat tergantung sekolah itu kemampuannya.”
Pendekatan fleksibel ini dinilai penting agar program PKL tetap berjalan efektif tanpa membebani siswa maupun pihak sekolah.
