Siswa TKIP-SDIP Pamulang Trauma Imbas Sengketa Lahan UIN, Orang Tua Minta Sekolah Tetap Aman

TANGERANG SELATAN – Sengketa fasilitas pendidikan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang dengan pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta berdampak pada kegiatan belajar siswa. Ketegangan yang sempat terjadi di lingkungan sekolah membuat sejumlah anak mengalami ketakutan hingga memilih tidak masuk sekolah. Para orang tua berharap persoalan mengenai aset dan pengelolaan sekolah dapat diselesaikan tanpa kembali mengganggu proses pendidikan. Bagi mereka, keamanan dan kenyamanan anak selama berada di sekolah menjadi hal yang jauh lebih penting.

1. Siswa TKIP-SDIP Pamulang Mengalami Trauma

Dampak psikologis dirasakan sejumlah siswa setelah terjadi kericuhan dalam proses pengambilalihan fasilitas TKIP dan SDIP Pamulang. Perwakilan orang tua murid, Hermawati, mengatakan dua anaknya termasuk yang mengalami ketakutan setelah menyaksikan situasi tegang di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut membuat anak-anak merasa tidak aman untuk kembali menjalani kegiatan belajar seperti biasa. Hermawati menilai konflik antara pihak-pihak yang bersengketa seharusnya tidak sampai melibatkan lingkungan pendidikan, terlebih anak-anak yang tidak mengetahui persoalan kepemilikan aset. Menurutnya, pengalaman tersebut meninggalkan rasa takut yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Kekhawatiran orang tua semakin besar apabila ketegangan kembali terjadi ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.

2. Orang Tua Soroti Dampak Konflik terhadap Pendidikan Anak

Persoalan sengketa sekolah juga sempat membuat kegiatan pembelajaran berubah. Para siswa sebelumnya harus mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah ketika kondisi di sekitar sekolah belum memungkinkan untuk menjalankan kegiatan belajar secara normal. Bagi sebagian orang tua, pembelajaran daring memang dapat menjadi solusi sementara, tetapi tidak ideal jika berlangsung dalam waktu lama, terutama bagi anak usia sekolah dasar yang membutuhkan interaksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Orang tua juga tidak ingin siswa maupun tenaga pendidik ikut terseret dalam konflik mengenai kepemilikan aset. Mereka berharap sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan tenang bagi anak untuk belajar, bukan lokasi berlangsungnya perselisihan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda.

3. Kegiatan Belajar Mengajar Mulai Kembali Normal

Kondisi di TKIP dan SDIP Pamulang berangsur membaik. Para siswa sudah kembali mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah dan aktivitas pendidikan mulai berjalan seperti sebelumnya. Kembalinya siswa ke ruang kelas menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya muncul kekhawatiran mengenai keamanan lingkungan sekolah. Selain kegiatan belajar mengajar, aktivitas ekstrakurikuler juga diharapkan dapat kembali dilaksanakan. Meski demikian, para orang tua tetap meminta semua pihak menjaga situasi agar tidak terjadi kembali tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut di kalangan siswa. Keberlangsungan pendidikan dinilai harus ditempatkan sebagai prioritas sembari proses penyelesaian sengketa antara pihak terkait tetap berjalan melalui jalur yang semestinya.

4. DPRD Tangsel Fokus Menjaga Keamanan Siswa

Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan menyatakan akan memberikan perhatian terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di TKIP dan SDIP Pamulang. DPRD bersama Dinas Pendidikan serta Dewan Pendidikan Tangerang Selatan menempatkan keamanan siswa sebagai salah satu fokus utama dalam menangani dampak konflik tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memastikan tidak ada aktivitas yang mengganggu kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Jika kembali muncul tindakan yang bersifat intimidatif atau menghambat proses pendidikan, DPRD menyatakan siap turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar siswa dan guru dapat menjalankan aktivitas pendidikan tanpa tekanan akibat persoalan yang berada di luar kepentingan akademik mereka.

5. Sengketa Aset Jangan Mengorbankan Masa Depan Siswa

Konflik mengenai kepemilikan maupun pengelolaan aset sekolah pada akhirnya perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi antarpihak yang bersengketa. Orang tua siswa berharap proses tersebut tidak lagi melibatkan anak-anak sebagai pihak yang terdampak. Sengketa aset semestinya tidak mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pengelola sekolah, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pihak-pihak yang terlibat perlu memastikan lingkungan pendidikan tetap steril dari konflik. Dengan kondisi sekolah yang kembali kondusif, siswa dapat berkonsentrasi belajar dan guru dapat menjalankan tugas tanpa rasa khawatir. Penyelesaian sengketa secara tertib juga menjadi langkah penting agar trauma yang dialami siswa tidak semakin dalam dan kegiatan pendidikan TKIP-SDIP Pamulang tetap berjalan sebagaimana mestinya.