Prabowo Siap Resmikan 65 Sekolah Rakyat Juli 2025, Langkah Nyata Entaskan Kemiskinan Lewat Pendidikan
Kuatbaca.com - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada Juli 2025, Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 65 sekolah rakyat yang telah selesai direnovasi dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
1. Sekolah Rakyat: Harapan Baru untuk Anak Negeri
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan yang layak.
Dengan pendekatan pendidikan gratis dan fasilitas lengkap, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
2. 65 Sekolah Siap Diresmikan Juli 2025
Menurut Menteri PUPR Dody Hanggodo, saat ini pihaknya telah menyelesaikan renovasi pada 65 sekolah rakyat yang siap menerima siswa baru mulai Juli 2025. Jumlah ini bisa terus bertambah seiring percepatan pembangunan di beberapa daerah.
“Kita targetkan sekolah-sekolah ini dapat langsung digunakan saat tahun ajaran baru. Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan langsung,” ungkap Dody dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR di Jakarta pada Jumat (9/5/2025).
3. 100 Lokasi Baru Disiapkan untuk 2026
Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Maulidya Indah Junica, menyampaikan bahwa pembangunan sekolah rakyat tak berhenti di tahap awal. Tahun 2026, pemerintah kembali merencanakan pembangunan di 100 lokasi baru yang akan digunakan untuk tahun ajaran 2027–2028.
Target ini merupakan implementasi dari komitmen Presiden Prabowo agar minimal 100 sekolah rakyat dibangun setiap tahun, menciptakan akses pendidikan merata di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah miskin dan tertinggal.
4. Anggaran Jumbo untuk Pendidikan Rakyat
Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung proyek ini. Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi Rp 32 triliun, di mana sekitar Rp 25,8 triliun difokuskan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Selain itu, dana juga disiapkan untuk pembangunan madrasah (Rp 3,5 triliun) serta fasilitas pendidikan lainnya, termasuk pasar, sarana olahraga, dan institusi pendidikan tinggi (Rp 3 triliun).
5. Luas Lahan dan Lokasi Strategis
Dibandingkan dengan perencanaan awal yang hanya mencakup 5 hektare, kini sekolah rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 6–10 hektare. Lahan ini akan mencakup ruang kelas, asrama, lapangan, fasilitas gizi, dan area keterampilan vokasional yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh.
Hingga saat ini, sebanyak 135 lokasi telah disurvei untuk pembangunan tahap kedua, bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Pembangunan ditargetkan rampung Juni 2026, agar dapat digunakan pada tahun ajaran berikutnya.
6. Pendidikan Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Menteri Dody menekankan bahwa jalur pendidikan adalah cara paling strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan memberikan akses belajar gratis, berkualitas, dan terarah, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan memiliki peluang masa depan yang lebih baik.
"Jika kita ingin menciptakan generasi yang mandiri dan produktif, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama," kata Dody. Itulah sebabnya, program sekolah rakyat menjadi perhatian utama dalam kerangka pengentasan kemiskinan ekstrem.
7. Prabowo Komit Bangun Pendidikan Inklusif
Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pendidikan harus inklusif, gratis, dan merata. Pembangunan sekolah rakyat adalah wujud nyata dari visi tersebut, sekaligus jawaban atas tantangan jangka panjang untuk membangun SDM unggul.