Ubah Pola Pikir Bantuan Sosial, Wamensos Ajak Kepala Daerah Berperan Aktif

Kuatbaca - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kini mengambil langkah besar dalam merevolusi pendekatan terhadap bantuan sosial (bansos). Bantuan yang selama ini hanya berfungsi sebagai penyelamat sementara kini mulai diarahkan menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Bukan lagi sekadar memberi, tapi mendorong kemandirian.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pergeseran paradigma ini, terutama untuk penerima manfaat yang berada di usia produktif. Menurutnya, mereka memiliki potensi besar untuk bangkit dari keterpurukan, namun selama ini terperangkap dalam ketergantungan yang panjang. Pemerintah ingin memutus rantai itu dengan mendorong bansos yang berorientasi pada penguatan kemampuan dan kemandirian ekonomi.

Peran Kepala Daerah Jadi Penentu Keberhasilan

Dalam upaya membawa perubahan ini, Agus Jabo menyadari bahwa pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif mendukung dan menjalankan kebijakan ini di tingkat lokal. Kepala daerah, menurutnya, adalah kunci penting yang bisa membuka jalan bagi suksesnya transformasi bansos menjadi program pemberdayaan.

Pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta pemahaman akan kondisi dan kebutuhan warganya. Peran mereka sangat strategis, mulai dari pemetaan warga yang bisa diberdayakan, hingga memastikan fasilitas pendukung dan program pelatihan tersedia bagi mereka yang ingin mandiri.

Sejalan dengan Instruksi Presiden untuk Menghapus Kemiskinan Ekstrem

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap transformasi perlindungan sosial, terutama untuk mendorong kaum miskin agar tidak hanya “bertahan hidup” tetapi juga bisa berkembang dan keluar dari garis kemiskinan.

Transformasi ini juga tak lepas dari upaya negara dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih adil dan menyeluruh. Bantuan harus bersifat transformatif, bukan sekadar konsumtif.

Sekolah Rakyat Jadi Pilar Pemberdayaan Masa Depan

Salah satu program konkret yang kini mulai digarap adalah Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan arahan langsung Presiden dan bertujuan untuk membuka akses pendidikan alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu.

Melalui Sekolah Rakyat, Kemensos ingin membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat langsung digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Tak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa yang ingin memperdalam keterampilan kerja dapat memanfaatkan fasilitas ini.

Rencananya, sebanyak 100 Sekolah Rakyat perintis akan mulai dijalankan pada tahun ajaran ini dengan memanfaatkan gedung yang telah tersedia. Untuk pembangunan gedung permanen, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan lahan serta melengkapi dokumen administratif sebagai syarat pendirian sekolah.

Respons dari daerah pun mulai terlihat. Wali Kota Tual, H. Yani Renuat, menjadi salah satu kepala daerah yang menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menyebut masyarakat di wilayahnya sangat antusias menyambut hadirnya Sekolah Rakyat. Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Tual telah menyiapkan lahan dan sedang menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Keterlibatan daerah seperti ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah sangat mungkin diwujudkan, selama ada visi yang sama untuk membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Transformasi bansos bukan hanya soal mengganti bentuk bantuan, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat—bahwa mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pemerintah berharap perubahan paradigma ini akan menjadi fondasi kuat dalam upaya menghapus kemiskinan secara permanen, bukan hanya menunda akibatnya.

Peran serta kepala daerah akan menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan roda perubahan ini. Dan ketika seluruh komponen bangsa bergerak seirama, harapan untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bukan lagi sekadar mimpi.