Kuatbaca - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam sebuah pertemuan dengan para pendamping PKH di Bandar Lampung pada Senin (12/5/2025), Gus Ipul mengajak seluruh pendamping untuk fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar memberikan bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat. Menurut Gus Ipul, meskipun bansos memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, tujuannya harus lebih besar dari itu: menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Gus Ipul menekankan bahwa bantuan sosial harus dipandang sebagai intervensi sementara, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang kurang mampu. Meskipun demikian, fokus jangka panjang adalah membuat mereka menjadi mandiri secara ekonomi. "Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya," ujar Gus Ipul dengan penuh semangat. Menurutnya, setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, yang lebih penting adalah memberi mereka keterampilan dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengelola kehidupan mereka tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah.
Sebagai contoh, Gus Ipul mengungkapkan bahwa program PKH dan bantuan sosial lainnya seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) serta penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan, adalah bentuk intervensi yang bersifat sementara. Akan tetapi, bagi penyandang disabilitas dan lansia, bantuan sosial tersebut tetap menjadi prioritas utama untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar.
Untuk memastikan agar para KPM dapat bergerak menuju kemandirian, Gus Ipul menargetkan setiap pendamping PKH dapat mengantarkan minimal 10 keluarga penerima manfaat menuju "graduasi" setiap tahunnya. Konsep "graduasi" ini menggambarkan kemampuan keluarga tersebut untuk mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian ini, Gus Ipul menyarankan untuk mengadakan seremoni wisuda bagi KPM yang telah berhasil "naik kelas". "Saya di Universitas Brawijaya Malang menggraduasi keluarga-keluarga yang sudah naik kelas, memakai toga seperti mahasiswa," katanya. Gus Ipul menjelaskan bahwa meskipun banyak di antara keluarga tersebut yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, mereka patut dihargai atas pencapaian mereka dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Selain fokus pada pemberdayaan, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dan sistem dalam bekerja. Pendamping PKH diharapkan dapat bekerja dengan data yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menurut Gus Ipul, data adalah fondasi yang sangat penting untuk menjalankan program-program sosial dengan efisien dan efektif. "Mulainya dari data," ujar Gus Ipul. Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai data dan sistem yang ada, agar setiap langkah intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Gus Ipul merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menggantikan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTSEN memiliki klasifikasi kesejahteraan yang lebih terperinci, dengan tujuan agar bantuan sosial dapat diberikan secara lebih tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Dalam implementasi DTSEN, Gus Ipul menegaskan bahwa keluarga dengan kondisi miskin ekstrem akan menjadi prioritas utama dalam pemberian bantuan sosial. Namun, setelah bantuan sosial diberikan, langkah berikutnya adalah mendorong mereka untuk beralih ke proses pemberdayaan. Keluarga yang tidak dapat diberdayakan langsung akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi sosial maupun medis. Setelah kondisi mereka pulih, mereka akan dilibatkan dalam program pemberdayaan yang lebih lanjut.
“Setelah data didapat, yang paling miskin itu diintervensi dengan perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru kita dorong untuk pemberdayaan,” tambahnya. Gus Ipul berharap dengan pendekatan ini, program bantuan sosial dapat berjalan lebih terstruktur dan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar bagi penerima manfaat.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program PKH. Menurutnya, keberhasilan program sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program di tingkat lokal. Oleh karena itu, pendamping PKH diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Pesan Gus Ipul ini mendapatkan sambutan positif dari para pendamping PKH. Salah satunya adalah Erna Wijayanti, pendamping PKH di Desa Jagabaya 1, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Erna mengungkapkan kesiapan dirinya untuk mendorong para KPM yang didampinginya agar mencapai "graduasi". "Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Menteri Sosial secara langsung. Semoga dengan target graduasi 10 KPM dalam satu tahun, saya bisa melaksanakan dengan baik," kata Erna dengan penuh semangat.
Gus Ipul menutup arahannya dengan sebuah pesan penting: perubahan cara berpikir dan bekerja berbasis data adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas program PKH. Dengan fokus pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat, diharapkan program ini tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan sementara, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera di masa depan.
