Sri Mulyani Perkenalkan Dua Dirjen Baru Pilihan Prabowo ke DPR: Siap Jalankan Misi Besar
Kuatbaca - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan penyegaran di jajaran pejabat eselon I, dan dua sosok yang paling menjadi sorotan adalah pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara langsung memperkenalkan keduanya kepada Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta.
Kedua nama tersebut adalah Bimo Wijayanto, yang kini mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Pajak, dan Letjen TNI Djaka Budhi Utama, yang dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keduanya datang dengan latar belakang pengalaman yang sangat berbeda, namun diyakini mampu membawa warna baru dalam pengelolaan sektor penerimaan negara yang selama ini penuh tantangan.
Dua Sosok dengan Latar Unik
Bimo Wijayanto bukan sosok asing di lingkungan Kemenkeu. Ia pernah berkecimpung dalam berbagai posisi strategis di Direktorat Jenderal Pajak, termasuk sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA). Kariernya juga melintasi lintas kementerian, yang memperkaya perspektifnya dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan fiskal.
Sementara itu, Djaka Budhi Utama datang dari latar belakang militer dan intelijen. Sebelum dipercaya memimpin Ditjen Bea dan Cukai, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN), serta pernah menjadi Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penunjukannya menunjukkan pendekatan yang lebih taktis dan strategis dalam mengelola perbatasan serta aktivitas ekspor-impor yang menjadi tanggung jawab bea cukai.
Arahan Khusus dari Presiden Prabowo
Penempatan dua tokoh ini bukan keputusan yang lahir dari ruang tertutup di kementerian semata. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan langsung kepada Bimo dan Djaka, yang menandakan betapa pentingnya posisi mereka dalam mendukung target besar pemerintah, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan.
Langkah ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi dua sektor yang selama ini menjadi sorotan publik—baik karena isu kebocoran penerimaan maupun karena beban reformasi birokrasi yang belum selesai.
“Beliau Berdua Happy, Kami Juga”
Dalam suasana yang cukup santai namun penuh makna, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kedua pejabat baru tersebut menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengemban tugas baru mereka. “Beliau berdua happy, kami juga happy,” ujar Menkeu. Namun ia juga menekankan bahwa euforia awal ini harus segera diikuti dengan kerja nyata. “Sekarang tinggal eksekusi,” lanjutnya.
Optimisme itu muncul bukan tanpa alasan. Kemenkeu di bawah kepemimpinan Sri Mulyani memang terus melakukan reformasi birokrasi, mendorong integritas, dan memperkuat akuntabilitas publik. Penunjukan pejabat baru ini diharapkan bisa mempercepat proses reformasi, khususnya dalam menciptakan sistem perpajakan dan kepabeanan yang lebih modern dan transparan.
Selain dua posisi penting tersebut, Sri Mulyani juga mengumumkan secara lengkap susunan pejabat eselon I Kemenkeu terbaru. Beberapa nama tetap dipercaya memegang pos yang sama seperti Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal dan Suminto sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sementara sejumlah wajah baru juga bermunculan, seperti Masyita Crystallin yang kini menjabat sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Secara keseluruhan, struktur ini mencerminkan upaya Kemenkeu untuk memadukan pengalaman, keahlian teknis, dan kemampuan manajerial dalam menghadapi tantangan fiskal yang kian kompleks, baik di dalam negeri maupun dalam konteks global.
Dengan APBN 2025 yang semakin ambisius, peran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai menjadi sangat krusial. Tantangan yang dihadapi tidak hanya soal target penerimaan yang tinggi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi dalam layanan perpajakan dan kepabeanan.
Penunjukan Bimo dan Djaka diharapkan bisa menjadi angin segar dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih dan profesional. Kini, publik tinggal menunggu bagaimana langkah-langkah strategis mereka dalam menjawab harapan besar ini.