Presiden Prabowo Kirim Daftar Nama Calon Deputi Gubernur BI ke DPR

Kuatbaca.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah mengirimkan surat berisi daftar nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) serta calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2025-2030 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pengiriman surat ini menjadi langkah awal proses seleksi dan pengangkatan pejabat penting di sektor keuangan nasional.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyampaikan informasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa, 27 Mei 2025. Surat dari Presiden yang diterima DPR ini memuat nama-nama kandidat yang akan diajukan untuk mengisi posisi strategis di BI dan LPS. Hal ini menandai babak baru dalam regenerasi kepemimpinan institusi keuangan utama di Indonesia.

1. Jabatan Deputi Gubernur BI akan Berakhir Tahun Ini

Salah satu posisi yang menjadi sorotan adalah Deputi Gubernur BI yang saat ini dijabat oleh Doni P. Joewono. Masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2025, sehingga proses pengisian posisi ini menjadi prioritas pemerintah. Sampai saat ini, nama-nama calon penggantinya belum diumumkan secara luas ke publik, namun sudah masuk dalam surat resmi yang dikirimkan Presiden kepada DPR.

Posisi Deputi Gubernur BI merupakan jabatan vital yang berperan dalam mendukung Gubernur BI dalam menjalankan tugas pengendalian moneter, stabilitas keuangan, serta pengembangan sistem pembayaran nasional. Oleh karena itu, pemilihan figur yang tepat sangat krusial bagi kelancaran kebijakan ekonomi dan finansial Indonesia.

2. Lima Nama Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS

Selain Deputi Gubernur BI, pemerintah juga mengajukan lima nama calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Nama-nama ini sudah melewati proses seleksi ketat tahap II, yaitu seleksi kelayakan dan kepatutan, yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan LPS. Proses seleksi ini bertujuan memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas tinggi sesuai tuntutan jabatan.

Kelima calon yang diajukan meliputi figur-figur yang berpengalaman di bidang ekonomi dan keuangan, antara lain: Andry Asmoro yang menjabat sebagai Group Head Office of Chief Economist Group di PT Bank Mandiri, Andy Samuel sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia, Doddy Zulverdi yang menjabat sebagai Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Manajemen Strategis serta Tata Kelola BI, Farid Azhar Nasution sebagai Anggota Badan Supervisi LPS, dan Imansyah Purnabakti yang merupakan Deputi Komisioner di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Proses Seleksi dan Penetapan Calon Pejabat Keuangan

Hasil seleksi tahap II tersebut telah resmi ditetapkan melalui Pengumuman Nomor PENG-3/PANSEL-LPS/2025 tanggal 20 Mei 2025. Penetapan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaring calon-calon yang memenuhi syarat dari segi profesionalisme dan rekam jejak integritas. Setelah pengajuan nama kepada DPR, proses selanjutnya adalah persetujuan oleh DPR sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam pengisian jabatan tinggi negara.

Keberhasilan pemilihan Deputi Gubernur BI dan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global yang dinamis dan kebutuhan Indonesia untuk terus memperkuat sektor keuangan serta perlindungan nasabah.

4. Harapan dan Tantangan bagi Pejabat Baru BI dan LPS

Penunjukan pejabat baru di BI dan LPS diharapkan mampu membawa arah kebijakan yang lebih progresif dan adaptif terhadap kondisi perekonomian terkini. Deputi Gubernur BI yang baru harus dapat berkolaborasi erat dengan Gubernur BI untuk menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS memegang peranan vital dalam memastikan perlindungan simpanan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dengan latar belakang para calon yang memiliki pengalaman luas di sektor keuangan dan perbankan, diharapkan mereka mampu menjalankan tugas secara profesional dan transparan.

Langkah pengajuan nama-nama ini juga menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan tata kelola lembaga keuangan demi mendukung kemajuan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan stabil.