Kuatbaca.com - Pemerintah terus mendorong akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam salah satu agenda penting di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan luar biasa dari pemerintah daerah dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat. Program ini digagas sebagai bentuk solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi keluarga miskin yang berada di wilayah-wilayah tertinggal.
Lebih dari 200 kepala daerah di seluruh Indonesia telah menyatakan komitmennya dengan menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah berasrama. Tanah yang disiapkan pun tidak main-main, berkisar antara 5 hingga 8 hektare per lokasi. Ini menjadi cerminan nyata bahwa program tersebut tidak hanya berasal dari pusat, melainkan juga mendapatkan dukungan akar rumput.
1. Sinergi Lintas Kementerian Hasilkan Kemajuan Signifikan
Sejak dirancang sekitar enam bulan lalu, Program Sekolah Rakyat sudah menunjukkan progres yang nyata. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terutama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berhasil mempercepat tahapan perencanaan hingga ke proses teknis lapangan. Pendekatan terstruktur yang berbasis data pun diterapkan, di mana titik lokasi sekolah diprioritaskan pada daerah dengan kelompok masyarakat di desil 1 dan 2 dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Pembangunan tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui tahapan desk pembahasan, survei fisik, hingga penilaian kesiapan oleh tim teknis.
2. Dukungan Emosional Presiden: Anak Miskin Layak Diperjuangkan
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara pribadi mengaku tersentuh saat menerima laporan dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Terlebih ketika ditunjukkan foto-foto calon siswa Sekolah Rakyat yang tampak penuh semangat meski berasal dari keluarga miskin. Ekspresi wajah para calon peserta didik tersebut mencerminkan harapan baru dan keinginan kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Presiden menyebut bahwa perjuangan membuka akses pendidikan bukan semata-mata urusan kebijakan, tetapi juga soal kemanusiaan dan keadilan sosial. Program ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperbaiki nasib anak-anak Indonesia yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi.
3. Target Operasional: 53 Sekolah Siap Jalan pada Juli 2025
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan 100 sekolah berasrama dapat dibuka di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 Sekolah Rakyat telah dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025. Ini adalah pencapaian ambisius yang memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengubah wajah pendidikan nasional.
Kesiapan pembangunan ini didukung oleh 351 surat usulan pendirian yang telah masuk ke Kementerian Sosial. Dari jumlah tersebut, 295 pemerintah daerah telah menyampaikan proposal resmi, dan 287 di antaranya mengikuti proses klarifikasi teknis melalui Desk Pembahasan. Proses seleksi dilakukan secara ketat berdasarkan kesiapan fisik, administrasi, serta tingkat kemiskinan daerah tersebut.
4. Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pendidikan Berkeadilan
Program Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warganya. Melalui sekolah berasrama ini, anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus memikirkan biaya makan, tempat tinggal, maupun fasilitas pembelajaran lainnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan cerah. Dengan dukungan menyeluruh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi pendidikan di Indonesia.
