Prabowo Siap Temui Trump Bahas Tarif Impor: Indonesia Pilih Jalur Diplomasi
Kuatbaca.com - Di tengah memanasnya situasi perdagangan global akibat kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi dengan merencanakan pertemuan langsung bersama Trump. Pertemuan ini digagas untuk membahas dampak kebijakan tarif tersebut terhadap Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara umum.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa Indonesia telah mengajukan permintaan resmi untuk bertemu Presiden Trump. Meskipun jadwal pasti belum ditentukan, komunikasi dan koordinasi antara kedua negara terus dilakukan demi menjaga hubungan bilateral tetap stabil dan konstruktif.
“Ya tergantung kapan diterima,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan di Ankara, Turki, Kamis (11/4/2025) malam.
1. Permintaan Pertemuan Diajukan Sejak Sebelum Kebijakan Tarif Berlaku
Menurut Sugiono, permintaan untuk bertemu Presiden AS sebenarnya sudah disampaikan sejak jauh sebelum kebijakan tarif baru diumumkan. Saat itu, permintaan masih bersifat umum untuk mempererat hubungan kedua negara. Namun dengan perkembangan situasi terkini, pembahasan soal tarif dipastikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut.
Sugiono juga menyebutkan bahwa Indonesia sudah menyiapkan tim yang akan segera berangkat ke Washington untuk mempersiapkan jalannya pertemuan dan negosiasi. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyikapi perubahan kebijakan perdagangan global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
“Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump itu beberapa waktu yang jauh sebelum tarif. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral kedua negara,” kata Sugiono.
2. Indonesia Tak Akan Balas Tarif, Tapi Siapkan Negosiasi
Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan terhadap tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Alih-alih mengikuti arus ketegangan, Indonesia lebih memilih jalur dialog dan diplomasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
Dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis senior, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah menunjuk Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk memimpin proses negosiasi. Airlangga dijadwalkan berangkat ke Washington untuk menjalin komunikasi langsung dengan berbagai tokoh penting di ibu kota AS.
“Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Iya, kita akan negosiasi,” ujar Prabowo dalam wawancara yang disiarkan melalui YouTube detikcom, Selasa (8/4/2025).
3. Fokus pada Kerja Sama Regional ASEAN dan Stabilitas Ekonomi
Langkah Indonesia tidak berhenti pada negosiasi dengan AS saja. Prabowo juga menginstruksikan agar dilakukan koordinasi intensif dengan negara-negara ASEAN untuk merespons kebijakan Trump secara kolektif. Sebagai bagian dari kawasan ekonomi dengan potensi besar, negara-negara ASEAN dipandang memiliki kekuatan untuk menekan dampak negatif kebijakan unilateral tersebut.
Koordinasi regional ini diharapkan dapat menghasilkan sikap bersama dan memperkuat daya tawar kawasan dalam berhadapan dengan kebijakan perdagangan dari negara-negara besar. Prabowo percaya bahwa kerja sama yang solid antarnegara Asia Tenggara akan lebih efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi kawasan.
4. Dampak Global: Modal Asing Tertekan, Pasar Dunia Terguncang
Meningkatnya tarif impor yang diberlakukan AS terhadap China dan puluhan negara lainnya telah memicu gejolak di pasar global. Ketegangan ini menyebabkan aliran modal asing keluar dari Amerika, menekan nilai obligasi pemerintah, serta menciptakan ketidakpastian di sektor perdagangan internasional.
Meskipun Trump sempat menunda penerapan tarif lebih tinggi ke sejumlah negara untuk memusatkan fokus pada konflik dagang dengan China, keputusan itu tetap menimbulkan kekhawatiran. Negara-negara mitra dagang AS pun mulai meninjau ulang strategi ekspor dan perdagangan mereka untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini.