Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera, Tito Kawal Realisasi Anggaran Kementerian dan Lembaga
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di wilayah Sumatera. Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito memastikan dukungan anggaran pemerintah dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Upaya tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pelaksanaan program rehab-rekon pada 2026 memiliki waktu yang semakin terbatas. Pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran secara bertahap dengan melibatkan 33 kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki program pemulihan di berbagai sektor.
1. Tito Kawal Percepatan Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera
Tito menekankan pentingnya mempercepat proses penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang sudah mendapatkan persetujuan tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi segera diwujudkan dalam bentuk program yang dapat dirasakan masyarakat. Pengawalan tersebut dilakukan melalui Satgas PRR dengan memantau perkembangan pengajuan, persetujuan, hingga pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Langkah ini dinilai penting agar proses pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak.
2. Sejumlah Kementerian dan Lembaga Sudah Mulai Jalankan Program
Sebagian besar kementerian dan lembaga utama yang terlibat dalam program pemulihan telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai menjalankan kegiatan di lapangan. Program rehab-rekon mencakup berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat setelah bencana. Beberapa sektor yang telah bergerak antara lain pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterlibatan lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Dokumen Pengajuan Anggaran Masih Jadi Perhatian
Meski sebagian besar K/L telah memperoleh persetujuan, masih ada sejumlah instansi yang proses anggarannya belum tuntas. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah belum lengkapnya dokumen pendukung serta rincian program yang diajukan. Satgas PRR meminta kementerian dan lembaga terkait segera melengkapi kebutuhan administrasi agar proses persetujuan dapat dipercepat. Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran yang diberikan pemerintah memiliki dasar perencanaan yang jelas, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.
4. Satgas PRR Intensif Koordinasi dengan Kementerian Keuangan
Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pengajuan anggaran, Posko Satgas PRR bersama penanggung jawab dari kementerian dan lembaga diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Anggaran. Koordinasi tersebut diarahkan agar persoalan administrasi maupun teknis dalam pengajuan anggaran dapat segera ditangani. Dengan komunikasi yang lebih intensif, pemerintah berharap tidak ada keterlambatan yang membuat program pemulihan masyarakat tertunda. Percepatan koordinasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah mengejar realisasi anggaran sebelum periode pelaksanaan program pada 2026 berakhir.
5. Pemda Didorong Manfaatkan Tambahan Anggaran untuk Pemulihan
Selain mengawasi anggaran kementerian dan lembaga, Satgas PRR juga memastikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak digunakan sesuai kebutuhan pascabencana. Daerah sebelumnya mendapatkan tambahan dukungan melalui berbagai skema, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai mencapai Rp 10,6 triliun. Anggaran tambahan tersebut diharapkan digunakan untuk menangani kebutuhan yang belum mampu dijangkau melalui program pemerintah pusat. Pemerintah daerah didorong mengarahkan penggunaan dana terutama untuk penanganan dampak bencana dan pemulihan masyarakat, sehingga dukungan anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung bagi daerah yang masih menghadapi konsekuensi bencana.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Dengan melibatkan 33 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terdampak, pemerintah berupaya menggabungkan berbagai sumber daya untuk mempercepat pemulihan.
Pengawasan terhadap penyaluran anggaran juga menjadi faktor penting agar proses pemulihan tidak terkendala persoalan administratif. Satgas PRR terus mendorong kementerian dan lembaga yang belum menyelesaikan proses persetujuan untuk segera melengkapi dokumen, sekaligus meminta instansi yang telah mendapatkan anggaran agar segera merealisasikan programnya.
Di tingkat daerah, tambahan TKD senilai Rp 10,6 triliun menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu penanganan dampak bencana. Penggunaannya diarahkan pada kebutuhan kebencanaan yang belum dapat ditangani secara optimal melalui dukungan pemerintah pusat.
Melalui pengawalan anggaran dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.