Peninjauan Kembali Putusan Hukum Surya Darmadi oleh Mahkamah Agung
Kuatbaca - Jakarta telah menjadi saksi dari banyak kasus hukum besar, namun kasus Surya Darmadi, seorang pengusaha berusia 71 tahun, mendapatkan perhatian khusus. Baru-baru ini, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah besar dengan memotong jumlah uang yang harus Surya Darmadi kembalikan kepada negara. Dari total kerugian negara sebesar Rp 42 triliun, kini Surya Darmadi hanya perlu mengembalikan Rp 2 triliun.
1. Kronologi
Kisah ini bermula dari sebuah kasus ketika Surya Darmadi terlibat dalam kerjasama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman. Kerjasama tersebut berkaitan dengan pembukaan lahan kelapa sawit yang ternyata berlokasi di kawasan hutan. Dengan empat perusahaan yang dimilikinya, yaitu PT Banyu Bening Utama, Palma Satu, Seberinda Subur, dan Panca Agro Lestari, lahan hutan tersebut dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Sebagai konsekuensinya, aparat hukum memfokuskan perhatian pada Surya Darmadi dan mengajukannya ke pengadilan. Pada 23 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atau subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, ia diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,238 triliun dan kerugian ekonomi negara senilai Rp 39,7 triliun.
Namun, perjalanan kasus ini belum berakhir. Surya Darmadi melakukan banding, dan kasusnya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, upaya kasasi diajukan dan dikabulkan oleh MA. Dengan keputusan tersebut, MA memotong jumlah uang pengganti yang harus ditanggung oleh Surya Darmadi.
Majelis hakim yang dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto, dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana, memutuskan hal tersebut. Menariknya, dalam proses putusan, hakim agung Sinintha Sibarani menolak untuk memotong hukuman yang diterima oleh Surya Darmadi. Namun, pendapatnya tidak mendapat mayoritas.
Kasus ini membuka mata publik tentang betapa kompleksnya sistem hukum di Indonesia. Beberapa pandangan mungkin setuju dengan keputusan MA, namun yang lain mungkin berpendapat sebaliknya. Hal penting yang harus diambil dari kasus ini adalah pentingnya transparansi dan integritas dalam proses pengadilan agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem hukum negara.