Kuatbaca.com-Pemerintah Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian mengenai pembukaan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025. Meskipun telah ada sejumlah pembahasan terkait kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan di Kementerian dan Lembaga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa keputusan final mengenai seleksi CPNS tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.
Hingga kini, MenPAN-RB belum dapat memastikan apakah seleksi CPNS 2025 akan dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum adanya keputusan atau arahan dari Presiden terkait pengadaan pegawai negeri sipil yang diinginkan. "Belum ada arahan dari Presiden," ungkap Rini dalam konferensi pers di Jakarta pada 9 Mei 2025. Ketidakpastian ini menambah daftar pertanyaan mengenai kapan dan bagaimana seleksi CPNS akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri di seluruh instansi pemerintah.
Meskipun pembukaan seleksi CPNS belum menjadi prioritas, MenPAN-RB menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada penyelesaian pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peraturan ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Pembahasan ini dipandang sebagai langkah penting sebelum pemerintah dapat melanjutkan diskusi lebih lanjut mengenai rekrutmen pegawai di Kementerian dan Lembaga.
Rini menyatakan bahwa meskipun ada usulan dari beberapa menteri terkait dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan, pemerintah masih fokus pada penyelesaian tugas lain yang lebih mendesak. “Kita selesaikan dulu yang ini,” ujar Rini, mengisyaratkan bahwa pembahasan mengenai CPNS baru akan dilanjutkan setelah prioritas lain diselesaikan.
Pada awal tahun 2025, MenPAN-RB sempat menyebutkan bahwa diperlukan sekitar 300.000 hingga 400.000 jabatan baru untuk mengisi posisi kosong di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Kebutuhan besar ini terutama untuk Kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan pegawai untuk menjalankan program-program pemerintah yang baru. Namun, keputusan mengenai jumlah pegawai dan pembukaan seleksi CPNS baru dapat dilakukan hanya setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
Rini juga menekankan pentingnya pemetaan jabatan yang lebih akurat, yang harus dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga terlebih dahulu, sebelum melanjutkan dengan seleksi CPNS. Proses ini melibatkan perhitungan ulang terkait jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi, dan seleksi CPNS baru akan dilakukan sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.
Selain menyusun Perpres terkait program MBG, pemerintah juga tengah fokus pada penataan kepegawaian di instansi-instansi pemerintah. MenPAN-RB mengungkapkan bahwa tugas utamanya saat ini adalah memastikan pengisian jabatan di Kementerian baru terlebih dahulu, sebelum pembicaraan lebih lanjut dengan Presiden mengenai seleksi CPNS dapat dilakukan.
"Proses penataan ini harus selesai terlebih dahulu, baru kemudian bisa dibahas lebih lanjut dengan Presiden," jelas Rini. Penataan pegawai ini juga melibatkan evaluasi terhadap struktur dan kebutuhan pegawai yang ada, agar setiap kementerian dan lembaga dapat berfungsi secara optimal dengan jumlah pegawai yang tepat.
Meskipun pembukaan seleksi CPNS 2025 belum dapat dipastikan, proses administrasi dan perencanaan terkait perekrutan pegawai negeri terus berlangsung. Pemerintah berharap dapat segera menyelesaikan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk memperlancar seleksi di masa depan. Dengan adanya penataan kepegawaian yang lebih baik, seleksi CPNS yang akan datang diharapkan bisa lebih efisien dan tepat sasaran, memenuhi kebutuhan jabatan di Kementerian dan Lembaga yang ada.
