Membongkar Tahapan Kritis: Asesmen Mental-Ideologi di Rekrutmen Polri

Kuatbaca - Asesmen mental dan ideologi menjadi salah satu tahapan uji dalam proses rekrutmen anggota Polri, yang meliputi Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), Sekolah Bintara, dan Tamtama. Namun, bagaimana sebenarnya proses asesmen ini dilakukan?

Kemitraan Khusus: Detasemen 88 AT Polri di Garis Depan

Dalam tahapan ini, Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menjelaskan bahwa pihaknya bermitra dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Tujuannya jelas: untuk menjalankan asesmen mental dan ideologi dengan maksimal.

Deteksi Dini: Pencegahan Terhadap Paham Ekstrem

Brigjen Nurworo Danang dari Biro Pengendalian Personel (Karo Dalpers) SSDM Polri menegaskan bahwa tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk mendeteksi dini kemungkinan calon anggota Polri yang terpapar radikalisme atau paham menyimpang lainnya. Langkah ini diambil sebelum mereka dinyatakan lulus dan masuk dalam proses pendidikan pembentukan kepolisian.

Seleksi Akhir: Pemeriksaan Mendalam di Tingkat Pusat

Asesmen mental dan ideologi bagi calon anggota Akpol akan dilakukan pada tahap seleksi akhir tingkat panitia pusat. Ini menunjukkan betapa pentingnya langkah ini dalam menjamin bahwa setiap calon anggota Polri memenuhi standar moral dan ideologis yang diinginkan.

Bagi calon siswa Sekolah Bintara dan Tamtama, asesmen mental dan ideologi dilakukan di tingkat polda masing-masing menggunakan metode Computerized Adaptive Testing (CAT). Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap calon peserta terkait potensi paham radikalisme atau ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hasil asesmen mental dan ideologi menjadi dasar untuk pemeriksaan mental dan kepribadian (PMK) selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan akademik, tetapi juga aspek psikologis dan ideologis dalam seleksi anggota baru.

Melalui serangkaian asesmen mental-ideologi yang cermat dan komprehensif, Polri bertekad memastikan bahwa setiap anggotanya memiliki integritas moral, kestabilan mental, dan kesetiaan pada ideologi negara. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.