Mahfud Sebut Jokowi Kantongi Data Intelijen soal Politisi Nakal dan Punya Pekerjaan Gelap

Kuatbaca.com-Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo mengetahui informasi intelijen terkait siapa saja politkus yang nakal hingga memiliki pekerjaan “gelap”.

Sebagai presiden, Jokowi disebut Mahfud memiliki informasi intelijen terkait politikus, kondisi di masyarakat, hingga internal partai politik.

1. Pernyataan ini Mahfud sampaikan saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait kondisi internal partai.

“Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang bener. siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya (datanya) presiden,” tutur Mahfud saat ditemui di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Meski memiliki informasi intelijen partai politik, kata Mahfud, hal itu tidak berkaitan dengan urusan cawe-cawe menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Mahfud, baik Jokowi maupun bukan, menjelang pemilu atau tidak, presiden tetap berhak mendapatkan laporan intelijen.

Ketentuan Undang-Undang, jelas Mahfud, menyatakan bahwa presiden wajib mendapatkan laporan setiap saat oleh intelijen.

Bahkan, kata Mahfud, berdasarkan undang-undang Badan Intelijen Negara (BIN) bertanggungjawab langsung kepada presiden.

“Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku mengetahui keinginan partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyatan itu Jokowi sampaikan di depan relawan pendukungnya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu.

Meski demikian, Jokowi tidak mengungkap informasi apa yang ia ketahui terkait keinginan partai politik itu.

Ia hanya menyebut informasi tersebut diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya, baik Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.(*)