KKP Minta Restu DPR Buka Blokir Anggaran: Demi Kesejahteraan Nelayan dan Ketahanan Pangan

Kuatbaca - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk menopang berbagai program strategis yang telah dirancang. Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI yang digelar Selasa (22/4/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan permintaan agar anggaran yang saat ini diblokir dapat segera dibuka kembali.

Anggaran Dipangkas, Pagu Efektif Menyusut

Trenggono menjelaskan bahwa KKP semula memiliki pagu anggaran sebesar Rp 4,84 triliun untuk tahun 2025. Namun, seiring keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara, jumlah itu dipangkas menjadi Rp 3,58 triliun. Pemangkasan ini berdampak langsung pada perencanaan program-program kementerian yang selama ini menyasar sektor kelautan dan perikanan rakyat.

Dalam rincian belanja, sebesar Rp 1,92 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp 1,63 triliun untuk belanja barang, dan hanya Rp 37,93 miliar yang tersedia untuk belanja modal. Angka ini, menurut Trenggono, sangat minim jika dibandingkan dengan skala proyek dan target kerja KKP yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat di pesisir hingga wilayah konservasi laut.

Efisiensi Kena Semua Unit, Termasuk Program Strategis

Setelah melalui efisiensi, sejumlah direktorat dan badan di bawah KKP mengalami penyesuaian anggaran. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap misalnya, mendapat alokasi Rp 1,05 triliun, sementara Direktorat Perikanan Budidaya hanya menerima sekitar Rp 529 miliar. Unit-unit strategis lainnya seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Pengelolaan Ruang Laut, hingga lembaga penyuluhan dan pengembangan SDM pun terkena imbasnya.

Padahal, menurut Trenggono, berbagai unit tersebut merupakan ujung tombak pelaksanaan program-program lapangan, mulai dari pemberdayaan nelayan kecil, penguatan daya saing produk perikanan, hingga pengawasan kapal asing dan pengelolaan kawasan konservasi.

Di luar anggaran rutin, KKP juga tengah mengelola sejumlah proyek strategis yang dibiayai oleh pinjaman dan hibah luar negeri. Salah satunya adalah program Ocean for Prosperity yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut dan sudah dirancang sejak era sebelumnya. Nilai pinjaman yang dikelola KKP mencapai Rp 957 miliar, ditambah hibah luar negeri sebesar Rp 50,4 miliar.

Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur perikanan yang ramah lingkungan juga masuk dalam agenda prioritas. Termasuk di dalamnya pengembangan tambak udang modern serta pelabuhan perikanan yang terintegrasi. Semua ini, menurut Trenggono, penting untuk menggenjot produktivitas sekaligus menjaga ekosistem laut tetap lestari.

Harapan Besar pada DPR

Dalam rapat yang berlangsung di Senayan itu, Trenggono menyampaikan permohonan resmi agar DPR, khususnya Komisi IV, memberikan persetujuan untuk membuka blokir anggaran yang tersisa. Dana tersebut akan digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, terutama nelayan kecil dan pelaku usaha mikro sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, jika blokir anggaran tak segera dibuka, banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pesisir akan terganggu pelaksanaannya. Padahal, di tengah tekanan ekonomi dan ancaman krisis pangan global, peran sektor kelautan sangat krusial dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Trenggono juga menegaskan bahwa program swasembada pangan laut bukan sekadar ambisi, tapi kebutuhan nyata. Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan protein rakyat melalui hasil laut. Namun, potensi itu tak akan maksimal tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.

Karenanya, dia juga mengusulkan agar mekanisme pendanaan melalui pinjaman dan hibah luar negeri diperkuat, sebagai solusi atas keterbatasan APBN. Bagi Trenggono, investasi di sektor kelautan bukan hanya tentang anggaran, tetapi juga tentang masa depan bangsa yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan.

Dengan tantangan besar di depan, KKP berharap dukungan politik dari DPR bisa menjadi motor penggerak agar pembangunan sektor kelautan tidak mandek. Jika anggaran yang dibutuhkan bisa direalisasikan, bukan hanya kesejahteraan nelayan yang meningkat, tapi juga daya saing Indonesia sebagai negara maritim akan melesat.

Di tengah perubahan iklim, tekanan globalisasi, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, laut Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan serius. Dan itu hanya bisa terjadi jika seluruh elemen bangsa menyatukan langkah—dimulai dari kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat pesisir.