Keputusan MK Terkait Perppu Cipta Kerja dan Aksi Massa Buruh
Kuatbaca - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan penolakan atas gugatan yang diajukan terhadap Perppu 2/2022 mengenai Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh beberapa elemen buruh dan masyarakat. MK berpendapat bahwa kegentingan yang memaksa merupakan kewenangan DPR RI untuk menilainya.
1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Keputusan MK
Tak lama setelah putusan ini, situasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat menjadi panas. Sejumlah massa buruh beraksi menunjukkan ketidaksetujuannya dengan keputusan MK. Terdapat aksi saling dorong antara kelompok-kelokpok buruh dan juga pembakaran spanduk bergambar jajaran majelis hakim MK.
2. Kontroversi dalam Perppu Cipta Kerja
Perppu yang kemudian disahkan sebagai UU ini memuat beberapa pasal yang kontroversial. Salah satunya adalah mengenai tenaga kerja alih daya atau outsourcing yang dihidupkan kembali. Selain itu, ada juga pasal yang dinilai mempermudah PHK dan pasal lain yang membahas formula penghitungan upah yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Sejarah Perppu Cipta Kerja
Pada awalnya, Omnibus Law UU Cipta Kerja telah disahkan pada 5 Oktober 2020. Namun, muncul penolakan luas dari masyarakat. MK kemudian memutuskan bahwa UU Cipta Kerja adalah "inkonstitusional bersyarat". Meskipun ada tenggat waktu dua tahun untuk memperbaiki UU ini, pemerintah justru menerbitkan Perppu yang kembali menimbulkan kontroversi.
Sebuah video yang menampilkan seorang bule yang meditasi tanpa busana di pura palinggih di Bali menjadi viral dan memicu kemarahan masyarakat setempat. Bule tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, yang ia dapatkan sebagai jaminan dari seorang petani yang gagal membayar utang.
Warga Bali merespons dengan kemarahan terhadap tindakan bule tersebut. Namun, beberapa netizen menduga bule tersebut hanya ingin mencari sensasi. Meskipun ada klaim bahwa video tersebut bukan milik bule yang bersangkutan, kontroversi ini menjadi buah bibir di media sosial.
Tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap keputusan MK mengenai Perppu Cipta Kerja menunjukkan betapa pentingnya setiap keputusan hukum bagi kehidupan masyarakat. Di sisi lain, kejadian di Bali menegaskan pentingnya rasa hormat terhadap kebudayaan dan keyakinan orang lain.