Kementerian ATR/BPN Setor Rp 880 Miliar PNBP di Kuartal I 2025, Capai 27,4% dari Target Tahunan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 880 miliar hingga akhir Maret 2025. Jumlah ini setara 27,40% dari target tahunan sebesar Rp 3,2 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, pagu anggaran efektif kementeriannya tahun ini mencapai Rp 4,44 triliun. Angka tersebut merupakan hasil pengurangan dari anggaran awal Rp 6,45 triliun, yang kemudian terkena kebijakan efisiensi anggaran senilai Rp 2,01 triliun.

"Anggaran awal tahun ini sebenarnya Rp 6,45 triliun, namun setelah ada pemblokiran efisiensi, pagu efektif kita tinggal Rp 4,44 triliun," jelas Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senin (21/4/2025).

Serapan Anggaran Capai 33,75% di Triwulan Pertama

Hingga akhir kuartal pertama 2025, realisasi penyerapan anggaran kementerian ini mencapai Rp 1,49 triliun, atau setara 33,75% dari pagu efektif.

Di sisi lain, kementerian juga telah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, meski banyak target harus disesuaikan karena pemangkasan anggaran.

Realisasi Program Prioritas Masih Bertahap

Beberapa capaian penting yang dilaporkan Nusron di antaranya:

• Persetujuan RDTR kabupaten/kota: dari target awal 127 persub RDTR, turun menjadi 46, dengan realisasi 5 persub RDTR (10,87%).
• Pemetaan bidang tanah lewat PTSL: target setelah efisiensi 643.420 hektare, realisasi 81.270 hektare (12,6%).
• Sertifikat hak atas tanah: dari target 1,14 juta bidang, telah terbit 94.511 sertifikat (8,27%).
• Data tanah ulayat: target direvisi menjadi 1.000 hektare, telah tercapai 15%.
• Redistribusi tanah: target turun menjadi 58.489 bidang, namun belum terealisasi.
• Peta zona nilai tanah: dari target baru 199.300 hektare, terealisasi 18.000 hektare (9%).
• Penertiban tanah terlantar: dari 5.000 target, baru terealisasi 336 bidang (6,71%).
• Penanganan konflik pertanahan (SeKoper): dari 1.076 kasus, telah ditangani 226 kasus (21,28%).

Reforma Agraria dan Redistribusi Masih Dalam Proses

Beberapa program strategis seperti redistribusi tanah dan reforma agraria masih dalam proses pelaksanaan dan belum menunjukkan capaian realisasi hingga saat ini.

Dengan target yang direvisi dan efisiensi anggaran yang ketat, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjaga efektivitas program prioritas guna mendukung reformasi agraria dan pelayanan pertanahan yang lebih inklusif.