Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, mengkritisi lambatnya kemajuan program hilirisasi timah di Indonesia. Ia menilai, kebijakan pemerintah yang masih membuka keran impor tanpa bea masuk, khususnya untuk produk solder, justru menghambat daya saing industri dalam negeri yang tengah dikembangkan.
Firnando menekankan bahwa pemerintah perlu segera menangani dua isu utama: maraknya aktivitas tambang timah ilegal dan kurangnya dukungan insentif bagi pelaku hilirisasi.
“Masalah pertambangan ilegal ini bukan hanya terjadi di satu tempat, tapi sudah menjadi persoalan umum di banyak BUMN. Dalam rapat dengan mereka, isu PETI (Pertambangan Tanpa Izin) selalu muncul dan merusak ekosistem pertambangan nasional,” tegasnya saat menyampaikan pandangan di DPR, Rabu (21/5/2025).
Firnando menyebut larangan ekspor bahan mentah timah seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan hilirisasi. Namun, kebijakan impor produk solder timah dengan bea masuk 0 persen dinilai kontraproduktif.
“Kalau bahan mentah tidak boleh diekspor, maka harus ada nilai tambah. Tapi kalau impor solder tetap dibebaskan, bagaimana kita bisa mengembangkan industri hilir timah dalam negeri?” ujar Firnando sambil menyinggung data Asosiasi Eksportir Timah yang menyebut hanya empat perusahaan melakukan hilirisasi sejak 2022.
Firnando mendesak Kementerian Perdagangan agar segera berkoordinasi lintas instansi untuk membatasi impor legal yang dianggap melemahkan industri dalam negeri. Menurutnya, negara-negara lain justru memperketat bea masuk untuk melindungi industri lokal mereka.
“Ini saatnya kita proteksi industri lokal dengan menaikkan tarif impor. Kalau semuanya nol persen, proses hilirisasi yang kita targetkan akan melambat,” jelasnya.
Lebih jauh, Firnando menyoroti belum adanya kebijakan afirmatif bagi pelaku hilirisasi timah, meski program ini termasuk dalam agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ada perlakuan khusus untuk industri hilirisasi timah. Ini perlu menjadi perhatian Dirjen Minerba dan Kementerian ESDM, karena hilirisasi adalah bagian dari visi besar Presiden. Kementerian terkait harus bersinergi dalam mendukungnya,” pungkas Firnando.
