Cegah Parkir Liar, Pemprov DKI Jakarta Tambah CCTV di Tanah Abang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah kamera pengawas (CCTV) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai langkah untuk mengatasi maraknya parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. Hingga pekan ini, sebanyak 10 unit CCTV akan dipasang di lokasi strategis.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa instalasi kamera tersebut dilakukan secara bertahap. “Saat ini sudah ada tujuh kamera yang terpasang, dan pemasangan kamera kedelapan tengah berlangsung,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).

Tanah Abang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat pelanggaran parkir yang tinggi. Bahkan, sempat beredar informasi adanya oknum juru parkir liar yang mematok tarif hingga Rp 60 ribu per kendaraan.

Tindak Tegas Sesuai Aturan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk menertibkan parkir liar di Tanah Abang. Ia menegaskan bahwa aturan terkait larangan parkir sembarangan sebenarnya sudah ada, namun belum diterapkan secara optimal.

Landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pada Pasal 62 Ayat 3 dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir tidak pada tempat yang diperbolehkan dapat dikenai sanksi.

Sanksi tersebut mencakup penguncian roda (penggembokan), penderekan ke lokasi parkir resmi milik pemerintah, hingga pencabutan pentil ban.

Satpol PP dan Pasukan Oranye Turun Tangan

Untuk mendukung efektivitas penegakan aturan, Gubernur telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban rutin di wilayah rawan pelanggaran. Tak hanya itu, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau yang akrab dikenal sebagai ‘pasukan oranye’ juga diminta berpartisipasi dalam mendukung pengawasan di lapangan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jakarta dalam menciptakan ketertiban lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi warga, sekaligus meminimalisasi praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.