Prabowo Usul Longgarkan TKDN, Produsen Mobil Cina Seperti BYD dan Chery Berpotensi Untung Besar

Kuatbaca.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat untuk melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebuah langkah yang bisa mengubah lanskap industri otomotif nasional secara signifikan. Jika kebijakan ini benar-benar diimplementasikan, maka produsen mobil asal Cina seperti BYD dan Chery menjadi pihak yang paling diuntungkan.
1. Apa Itu TKDN dan Mengapa Ingin Dilonggarkan?
TKDN adalah persentase nilai komponen lokal dalam suatu produk, yang diatur untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri. Dalam konteks otomotif, aturan ini menentukan berapa persen komponen kendaraan harus berasal dari Indonesia.
Namun menurut Prabowo, kebijakan TKDN saat ini terlalu kaku dan malah membuat industri lokal tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam forum Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Prabowo menyampaikan:
"TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif. Tolong TKDN dibikin realistis."
2. Siapa yang Diuntungkan Jika TKDN Diperlonggar?
Menurut pengamat otomotif dari ITB, Yannes Pasaribu, kebijakan ini akan sangat menguntungkan produsen Cina seperti BYD dan Chery, karena:
- BYD masih sepenuhnya mengimpor mobil dalam bentuk utuh (CBU) dari China ke Indonesia.
- Chery belum membangun pabrik mandiri dan saat ini masih menumpang produksi di fasilitas milik PT Handal Indonesia Motor di Bekasi.
Keduanya memiliki strategi agresif: harga terjangkau, teknologi canggih, dan garansi panjang, membuat mereka sangat siap mendominasi pasar jika TKDN tidak lagi menjadi kendala besar.
“Impor komponen murah dan model EV canggih BYD dan Chery bisa langsung menggilas pasar domestik, terutama segmen EV dan hybrid,” ujar Yannes.
3. Risiko: Industri Lokal dan UMKM Bisa Terdampak
Di sisi lain, longgarnya TKDN berisiko menghancurkan industri pendukung lokal, terutama UMKM dan manufaktur suku cadang dalam negeri yang masih berkembang.
Produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan produk impor murah bisa mengalami penurunan drastis. Bahkan, Yannes mewanti-wanti kemungkinan terjadinya:
- PHK massal di sektor manufaktur otomotif lokal
- Meningkatnya ketergantungan pada produk asing
- Melemahnya ekosistem industri nasional
4. Situasi TKDN Saat Ini
Mengacu pada Permenperin Nomor 29 Tahun 2017, target TKDN untuk mobil dan motor dibagi secara bertahap:
- Mobil (Roda Empat)
- 2019–2021: Minimum 35%
- 2022–2026: Minimum 40%
- 2027–2029: Minimum 60%
- 2030: Maksimum 80%
- Motor (Roda Dua)
- 2019–2023: Minimum 40%
- 2030: Minimum 80%
Target tersebut sebenarnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri lokal secara progresif, tetapi dianggap tidak realistis oleh sebagian pelaku industri besar, terutama investor asing.
5. Tantangan Pemerintah Baru: Menjaga Keseimbangan
Langkah Prabowo ini memang pro-investasi dan pro-persaingan global, namun tetap perlu strategi taktis agar tidak menghancurkan industri nasional.
Beberapa opsi yang bisa dikaji:
- Relaksasi TKDN untuk segmen EV tertentu saja (misalnya CBU hingga 2027)
- Insentif fiskal bagi investor asing yang membangun pabrik lokal
- Skema transfer teknologi dan SDM dari mitra asing
- Proteksi terhadap suku cadang dan manufaktur lokal
6. Potensi dan Bahaya dalam Satu Kebijakan
Usulan fleksibilitas TKDN oleh Prabowo bisa menjadi katalis pertumbuhan investasi asing di sektor otomotif, terutama kendaraan listrik. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menyimpan potensi ancaman besar terhadap industri dalam negeri, yang bisa melemah jika tidak diberi ruang dan perlindungan cukup.
Keseimbangan antara daya saing global dan kemandirian nasional menjadi kunci utama bagi pemerintahan Prabowo jika ingin kebijakan ini sukses tanpa membawa dampak destruktif jangka panjang.
BYD dan Chery boleh jadi untung besar, tapi masa depan industri otomotif nasional tetap harus menjadi prioritas utama.