Politik

Sosial & Budaya

Agama

Bencana Alam

Pertahanan & Keamanan

Sumber Kekayaan Alam

Demografi

Geografi

Ekonomi

Ideologi

Hiburan

Olahraga

Kriminal

Internasional

Pengetahuan

Pendidikan

Pemerintah

Kesehatan

Umum

Otomotif

Teknologi

Sejarah

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada tiga komponen penting pada lambang Garuda Pancasila, yaitu Burung Garuda, Perisai, dan Pita Putih. Masing-masing komponen juga memiliki arti tersendiri, sebagai berikut: Burung Garuda: Garuda melambangkan kekuatan. Perisai: melambangkan pertahanan Indonesia. Pita Putih: tertulis semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Lambang Garuda Pancasila pertama kali diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 dan diubah dengan berlakunya UU RI Nomor 24 Tahun 2009. Sejarah Garuda Pancasila Sejarah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, bermula dari kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Pasifik. Namun, sebelum kalah telak, Jepang yang sudah dalam kondisi terdesak mencoba mencari bantuan dari rakyat Indonesia guna membantu kepentingan perang mereka. Hal ini merupakan strategi politik Jepang. Salah satu cara Jepang menarik simpati rakyat Indonesia adalah dengan menjanjikan kemerdekaan yang secepat-cepatnya. Untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, Jepang membentuk suatu badan bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945.Tugas BPUPKI salah satunya adalah merumuskan poin-poin dasar negara Indonesia atau yang dikenal Pancasila. Meskipun Jepang terlihat sangat meyakinkan dalam memberi janji kemerdekaan pada akhirnya janji itu tidak pernah terpenuhi. Begitu Sutan Sjahrir, salah satu golongan pemuda Indonesia tahu Jepang kalah dari Sekutu, ia segera mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk sebuah panitia perancang lambang negara, yang disebut Panitia Lencana Negara, pada 10 Januari 1950. Panitia ini dikomandoi oleh Sultan Hamid II bersama dengan personel lainnya, seperti Mohammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan R.M. Ng. Poerbatjaraka. Tugas panitia ini adalah menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan kemudian diajukan ke pemerintah. Sultan Hamid II dan panitia lain memutuskan menggunakan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Adapun tokoh yang mengusulkan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid II. Kenapa Garuda Pancasila menjadi lambang negara? Alasan Garuda dipilih sebagai lambang negara karena burung ini melambangkan kekuatan, sedangkan warna emas pada burung itu melambangkan kemegahan atau kejayaan.Terlepas dari itu, pada masa kerajaan Hindu, Garuda digunakan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Sebab, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan yang digunakan Wisnu, burung Garuda juga memiliki sifat seperti sang dewa, yakni pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan atas segala makhluk yang mampu terbang dan raja agung para burung. Posisi mulia sang garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno sudah menjadikan burung ini sebagai simbol nasional Indonesia dan simbol perwujudan ideologi Pancasila.Oleh sebab itu, Sultan Hamid II mengusulkan Garuda sebagai lambang negara Indonesia yang kemudian disahkan pada 15 Februari 1950 oleh Presiden Soekarno.

Sejarah Garuda Pancasila, Lambang Negara Indonesia

JAKARTA - Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) DKI Jakarta menggelar Pendidikan Kader Menengah di Wisma Pamentas Jakarta Selatan 14-16 Oktober 2022. Hadir kader PPP dari seluruh Jakarta termasuk dari Kepulauan Seribu. "Alhamdulillah kader GMPI se-DKI Jakarta antusias mengikuti pendidikan yang merupakan PKM perdana yang digelar GMPI di seluruh Indonesia," kata Ketua PW GMPI DKI Jakarta Islahuddin, di Jakarta, Sabtu (15/10/2022). Pembukaan PKM ini selain dihadiri kader dan pengurus PW GMPI Jakarta, juga hadir Sekjen PP GMPI Rizkyansyah, Waketum PP GMPI Bambang WG, Sekretaris DPW PPP Jakarta Najmi Mumtazah Rabbani dan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PPP Jakarta, Fahrullah. Pria yang biasa disapa Islah ini menyebutkan, GMPI Jakarta berisikan kader-kader muda yang umumnya masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Kader-kader muda ini, menurut Islah memiliki idealisme tinggi dan merupakan masa depan bangsa. "Kader-kader muda idealis ini perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kompetitif guna menghadapi tantangan yang semakin ketat," ujar Islah. Ajang PKN ini, menurut Islah juga bisa menguatkan karakter generasi muda agar tidak mudah terombang ambing oleh perang ideologi yang saat ini makin kencang. Apalagi saat ini muncul ideologi trans nasional yang berusaha mempengaruhi generasi muda agar menjadi kader ekstrimis dan radikal. "Di PKM ini juga dipaparkan potret sosial politik, khususnya potret di Jakarta, agar kader GMPI bisa ikut mewarnai dan memberikan solusi atas berbagai tantangan yang ada," jelas Islah.

Tangkal Ideologi Transnasional, GMPI Jakarta Gelar Pendidikan Kader Muda Berkarakter

Peristiwa G-30-S tidak hanya melibatkan PKI namun juga terdapat unsur Pasukan Cakrabirawa. Pasukan Pengawal Presiden Sukarno ini pada dini hari 1 Oktober 1965 melakukan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Para perwira TNI AD ini lalu disiksa dan dibantai dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Sejarah Pasukan Cakrabirawa Pasukan Cakrabirawa menjadi cikal bakal dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).&nbsp; Dikutip dari Kompas.com, sejarah Pasukan Cakrabirawa berawal dari Polisi Istimewa (Tokubetsu Keisatsu Tai), yaitu Pengawalan presiden yang ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam buku, Maulwi Saelan, Penjaga Terakhir Soekarno (2014) karya Asvi Arwan Adam dkk, di setiap karesidenan memiliki kesatuan Polisi Istimewa. Di Jakarta Raya, saat itu kesatuan Polisi Istimewa disebut Polisi Macan. Pada awal 1945, Gatot Suwiryo sebagai pimpinan Polisi Macan, memindahkan anggotanya ke Pasukan Polisi Pengawal Pribadi Presiden (Tokomu Kosaku Tai) di bawah pimpinan Mangil Martowidjojo. Berdasarkan buku Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967 (1999) karya Mangil Martawodijojo, tugas utama Pasukan Polisi Pengawal Pribadi Presiden (PPPP) adalah menjaga keselamatan Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh anggota keluarganya.Beberapa peristiwa yang tecatat mengenai tugas-tugas PPPP, di antaraya: Mengamankan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Membantu pengamanan Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada bulan September 1945. Mengawal rombongan Presiden dan Wakil Presiden dalam perjalanan secara rahasia menggunakan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946. Namun, karena banyaknya ancaman yang membahayakan nyawa Presiden Soekarno, Mangil membentuk Detasemen Kawal Pribadi (DKP). Beberapa peristiwa penyerangan presiden terjadi karena mata rantai pengamanan presiden saat itu dinilai belum sempurna, sehingga masih ada celah dan dapat ditembus orang-orang yang akan mencelakai presiden. Setelah terjadinya percobaan pembunuhan Soekarno pada saat Shalat Idul Adha 14 Mei 1962, Letnan Kolonel CMP Sabur menghadap ke Istana Merdeka dan memberikan laporan bahwa DKP berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden yang lebih sempurna. Letnan Sabur kemudian menghadap kepada empat Panglima Angkatan Bersenjata (AD, AL, AU, dan Kepolisian) untuk meminta satu batalyon prajurit terbaik dari setiap angkatan untuk ikut bertugas mewakili angkatan masing-masing dalam tugas mengawal Presiden.Sabur dibantu beberapa perwira, di antaranya Mayor CPM Maulwi Saelan, Mangil dari Kepolisian, seorang mayor udara, dan seorang mayor laut. Mereka sering rapat dan membahas pasukan pengawal presiden. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya 6 Juni 1962, Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan No 211/Pit/1962 tentang pembentukan resimen khusus yang bertanggung jawab menjaga keselamatan pribadi Presiden dan keluarganya. Sekaligus terbentuk Resimen Cakrabirawa. Soekarno sangat menyukai pertunjukan wayang kulit, sehingga pasukan khusus tersebut diberi nama Tjakrabirawa (Cakrabirawa).Tjakrabirawa adalah senjata ampuh milik Batara Kresna yang dapat menumpas semua kejahatan di dalam lakon wayang purwa. Semboyan dari Pasukan Cakrabirawa, yaitu "Dirgayu Satyawira" yang artinya Prajurit Setia Berumur Panjang. Menurut Maulwi Saelan, tugas dan kewajiban tiap anggota Cakrabirawa berpedoman pada apa yang tertulis dalam badge Resimen Tjakrabirawa yang memiliki arti "seorang prajurit yang terpercayai yang menjaga keselamatan Kepala Negara." Cakrabirawa baru diresmikan Soekarno pada 6 Juli 1963 di Wina, Austria.Dengan upacara sederhana, Soekarno menyerahkan tongkat komando dan varet merah tua kepada Sabur. Pasukan CakrabirawaMenurut Soekarno dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2018) karya Cindy Adam, Pasukan Cakrabirawa berkekuatan 3.000 personel yang berasal dari keempat Angkatan Bersenjata. Setiap anggotanya berasal dari pasukan yang andal.Susunan Resimen Cakrabirawa, sebagai berikut: Komandan Cakrabirawa : Letnan Kolonel CPM Sabur Wakil Komanadan Cakrabirawa : Letnan Kolonel CPM Maulwi Saelan Kepala staf : Letnan Kolonel Infanteri Maraokeh Santoso Asisten I Resimen Cakrabirawa : Letnan Kolonel CPM Harun dibantu oleh Kolonel Ali EbramAsisten II Resimen Cakrabirawa : Letnan Kolonel Infanteri Sudjanadi dibantu Mayor Sutarjo dan Mayor Suwondo Asisten III Resimen Cakrabirawa : Letnan Kolonel Infanteri Maraokeh Santoso Asisten IV Resimen Cakrabirawa : LetnanKolonel KKO Prawoto yang kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Infanteri Rifai.&nbsp; &nbsp;Cakrabirawa dibubarkan, diganti Paspampres Tidak semua pasukan Cakrabirawa sebagai oknum dalam G-30-S. Namun, aksi Letkol Untung dan Lettu Dul Arif yang merupakan motor utama dalam aksi penculikan Jenderal Pahlawan Revolusi, nama Cakrabirawa tercoreng dalam pemerintahan Orde Baru. Setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, Resimen Cakrabirawa dibekukan atau dibubarkan pada 28 Maret 1966. Tugas untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden beserta keluarganya diserahkan dan digantikan oleh Satgas Pomad (Polisi Militer Angkatan Darat). Dalam masa pemerintahan Soeharto, pasukan Angkatan Darat kemudian membentuk lagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang sampai saat ini masih bertugas menjaga Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Hari jadi Paspampres diperingati setiap tanggal 3 Januari. Penetapan hari jadi ini, diambil dari peristiwa bersejarah saat Pasukan Pengawal Pribadi Presiden berhasil menyelamatkan presiden dan wapres serta keluarganya dari Jakarta menuju Yogyakarta pada 3 Januari 1946.

Sejarah Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden yang Terlibat G-30-S

Hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus terus diingat oleh setiap generasi dan menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan Hari kesaktian Pancasila dilakukan sehari setelah peringatan pemberontakan Gerakan 30 September atau G-30-S. Tujuannya untuk mengingat jasa Pahlawan Revolusi, korban pengkhianatan G-30-S yang ingin menghancurkan Pancasila. Pesan Bung Karno dan Sejarah Hari Kesaktian Pancasila Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Makarim menyebut, saktinya Pancasila terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. "Kita perlu bergotong royong untuk mewujudkan satuan pendidikan dan ruang-ruang kebudayaan yang aman dan nyaman, yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta bebas dari kekerasan," ujarnya dalam pidato Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Sabtu (1/10/2022). Saktinya Pancasila, lanjut Mendikbudristek, terletak pada komitmen bersama mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan untuk berkarya. Ia mengatakan, Kemendikbudristek telah berkomitmen untuk terus menghadirkan transformasi yang selalu sejalan dengan pesan Bung Karno dalam pidato Lahirnya Pancasila, yakni bahwa di atas kelima dasar Pancasila kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. "Untuk itu, di atas kelima dasar Pancasila, mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya, membawa Indonesia melompat ke masa depan," pungkasnya. Sementara itu, mengutip Kompas.com, sejarah Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari peristiwa kelam G-30-S. Harian Kompas, 27 September 1966, memberitakan, Hari Kesaktian Pancasila mulai diperingati pada 1966, melalui Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat (AD) Jenderal Soeharto. Surat keputusan tertanggal 17 September 1966 itu memerintahkan, seluruh pasukan AD, pasukan angkatan lain, serta masyarakat harus turut memperingati Kesaktian Pancasila.Dalam peristiwa tersebut, sebanyak enam jenderal dan satu perwira pertama TNI AD meninggal dunia. Dilansir dari Ensiklopedi Pahlawan Nasional, (1995), para sosok yang gugur kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi dan memperoleh kenaikan pangkat serta pangkat anumerta. Anumerta sendiri merupakan penghargaan kepada angkatan bersenjata atau pegawai negeri sipil yang gugur dalam menjalankan tugas. Ketujuh Pahlawan Revolusi tersebut, yakni: Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani Letnan Jenderal (Anumerta) Raden Soeprapto Letnan Jenderal (Anumerta) Mas Tirtodarmo Haryono Letnan Jenderal (Anumerta) Siswondo Parman MayorJenderal (Anumerta) Donald Isaac Panjaitan Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswodiharjo Kapten (Anumerta) Pierre Andreas Tendean Ketujuh korban kemudian dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya di Jakarta Timur, pada 1 Oktober 1965. Lokasi jenazah ditemukan oleh Satuan Resimen Para Anggota Komando AD (RPKAD) di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Penemuan jenazah korban G30S tidak lepas dari peran seorang anggota kepolisian Sukitman. Saat peristiwa, ia sempat dibawa paksa ke Lubang Buaya, tetapi berhasil meloloskan diri. Jenazah ketujuh korban peristiwa yang melahirkan Hari Kesaktian Pancasila ini ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter.&nbsp;

Arti Penting dan Sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pentingnya bagi santri untuk mengamalkan Pancasila. Menurut Ahmad Muzani, Pancasila akan kuat di tangan para santri dan kiai. "Pancasila akan kuat di tangan para santri dan kiai. Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan kiai dan santri yang build in di kesehariannya. Dengan demikian, adik-adik semua ketika lulus dari sini akan menjadi pribadi yang unggul memiliki optimisme dan berdaya saing tinggi," kata Ahmad Muzani saat menghadiri acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (3/9/2022). Mahasiswa dan mahasiswi begitu antusias menyimak pemaparan tentang empat pilar kebangsaan. Muzani mengatakan mengamalkan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang unggul setelah lulus dengan tetap menjadi pribadi Indonesia. "Dengan demikian Pancasila akan aman di tangan santri. Pancasila akan lebih kuat di pesantren, Pancasila kan lebih kuat di tangan orang yang berilmu," imbuh Muzani. Muzani mengatakan, generasi anak muda saat ini harus mengerti tentang sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, jangan pernah meremehkan kekuatan dan semangat persatuan yang dilakukan para pemuda Indonesia ketika kongres pemuda kedua pada tahun 1928 atau yang dikenal dengan sumpah pemuda. "Jangan anggap remeh keputusan sumpah pemuda ini. Kongres pemuda yang memutuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan itu adalah sebuah keputusan maju dan visioner. Yang menjadi landasan bahasa persatuan itu bahasa melayu. Itu bahasa yang digunakan oleh masyarakat pesisir. Bahasa dagang. Bukan bahasa mayoritas," ucapnya. "Tapi orang Jawa yang merupakan pengguna bahasa mayoritas tidak memaksakan diri untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa persatuan. Orang jawa mengalah dan akhirnya Indonesia bersatu berkat keputusan sumpah pemuda itu," lanjut Muzani. Muzani juga bicara mengenai pentingnya proses pembangunan yang berkelanjutan. Itu sebabnya, dalam bulan-bulan ke depan MPR akan membentuk panitia ad hoc yang akan merumuskan apakah penting untuk dibentuk kembali Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). "Kenapa PPHN dianggap penting? Sejak tidak ada GBHN, program orientasi pembangunan dianggap sering putus antara pemimpin sebelum dan selanjutnya. Maka dengan PPHN diharapkan ada keberlanjutan," ujar Muzani. Menurut Muzani pembentukan PPHN harus betul-betul dikaji. Karena ini menyangkut dengan suksesi pembangunan negara yang berkelanjutan. "Sekarang Pak Jokowi sedang bangun IKN. Menurut UU kita akan pindah Ibu Kota mulai bulan Agustue tahun 2024. Kalau Pak Jokowi selesai memimpin negara ini pada Oktober 2024, apakah IKN akan dilanjutkan? Ini masalahnya di sini. PPHN bagian dari upaya untuk terus melanjutkan program kerja pemerintah selanjutnya supaya ada kesinambungan pembangunan demi kemajuan bangsa," kata Muzani.

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Probolinggo, Muzani: Pancasila akan Kuat di Tangan Santri & Kiai

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading PT Pertamina (Persero) mencatatkan kenaikan konsumsi BBM Subsidi yakni Solar dan Pertalite pada semester pertama 2022. Dengan adanya kenaikan ini, kuota BBM Subsidi semakin menipis. “Hingga Juni 2022, BBM Solar subsidi sudah tersalurkan 8,3 juta kilo liter (KL) sementara kuotanya sebanyak 14,9 juta KL,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting seperti dilansir Kontan.co.id, Minggu (31/7/2022). Sementara untuk realisasi konsumsi Pertalite hingga Juni 2022 mencapai 14,2 juta KL. Adapun kuota BBM dengan nilai oktan 90 ini sebanyak 23 juta KL. Jika dibandingkan dengan realisasi konsumsi BBM Subsidi di bulan Januari-Mei 2022, terjadi kenaikan konsumsi Solar Subsidi sebanyak 22,7 persen dan Pertalite naik sekitar 21,16 persen. Dengan ini, kuota BBM Subsidi semakin menipis. Solar tersisa 6,6 juta KL dan Pertalite tinggal 8,8 juta KL. Pada akhir Juni yang lalu, Irto melihat dari tren konsumsi BBM Subsidi jika tidak dilakukan pengaturan akan ada potensi over quota. Diproyeksikan realisasi 2022 untuk pertalite bisa mencapai 28 juta KL, padahal kuota Pertalite di sepanjang tahun ini sebanyak 23,05 juta KL. Hal serupa juga untuk Solar. Jika tidak dilakukan pembatasan maka akan terjadi kelebihan konsumsi sebesar 17,3 juta KL.&nbsp;Sedangkan kuota solar tahun ini adalah 14,91 juta KL.Adapun saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mencatatkan masyarakat yang telah mendaftarkan BBM Subsidi melalui website My Pertamina sebanyak 400.000 kendaraan.

Konsumsi Pertalite dan Solar Meningkat, Kuota BBM Subsidi Menipis

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung kebijakan pemerintah menetapkan Pancasila menjadi mata pelajaran (mapel) wajib tersendiri dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan nasional mulai tahun ajaran baru Juli 2022. Menurutnya, kebijakan itu menjadi implementasi pengamalan Pancasila. Syarief mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di antaranya menyatakan 'bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan'. "Ditetapkannya Pancasila sebagai mapel wajib, menurut saya, merupakan salah satu strategi negara dalam memasyarakatkan ideologi serta dasar negara ini kepada generasi muda bangsa," ujar Syarief dalam keterangannya, Minggu (26/6/2022). "Melalui pendidikan yang terarah dan berkesinambungan, Pancasila diharap akan melekat dan mewarnai serta menjadi way of life generasi milenial kita baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus dan di mana saja," imbuhnya. Hal itu diungkapkannya di tengah rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemahaman Pancasila melalui pendidikan, lanjut Syarief, juga diharapkan akan merekatkan seluruh anak bangsa dalam ikatan persatuan yang kuat tak tergoyahkan, sekaligus menjadi benteng untuk menahan setiap pengaruh radikalisme dan pemahaman luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Namun, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengingatkan agar dalam penyusunan kurikulum soal Pancasila pemerintah sebaiknya meminta sumbang saran dengan elemen bangsa lainnya, seperti lembaga MPR RI dan BPIP yang sangat concern kepada pemasyarakatan Pancasila . Para guru dan dosen, kata Syarief, juga harus membekali diri dengan pengetahuan yang luas seputar Pancasila. Sebab, mereka akan berhadapan langsung di depan kelas membawakan mata pelajaran ini kepada pelajar dan mahasiswa. "Hal itu sangat penting, sebab kita ingin anak-anak kita itu mendapatkan pembelajaran soal Pancasila secara utuh," tegas Guru Besar Universitas Negeri Makassar ini. Melihat luar biasanya dampak positif pendidikan Pancasila ini untuk masa depan bangsa, Syarief pun mengajak para pemuda pelajar dan mahasiswa Indonesia, agar belajar dengan giat seluruh materi mapel Pancasila yang diajarkan guru dan dosen. "Yang kalian harus pahami adalah Pancasila ini adalah modal kita dalam membangun bangsa. Interaksi, komunikasi, persaudaraan yang kuat terbangun karena Pancasila ini, akan memudahkan bangsa bangkit menuju Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera," ujar Syarief.

Waket MPR Sebut Pendidikan Pancasila Perkuat Pemahaman Ideologi Pemuda

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, di Markas Kekhilafan Bandar Lampung pagi tadi. Berdasarkan penyelidikan pascapenangkapan, Polda Metro Jaya mengungkap bahwa ormas Khilafatul Muslimin memiliki pandangan ideologi tersendiri. Diketahui jika ormas ini berniat untuk mengganti Pancasila dengan Khilafah seusai pandangan ideologis yang dianut seluruh anggota dan pengurus Khilafatul Muslimin. "Kelompok ini ingin mengganti dan menawarkan Khilafah sebagai pengganti Pancasila. Tentu hal ini bertentangan dengan UU Dasar 1945," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Zulpan menuturkan, Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini tak hanya berfokus pada viralnya aksi konvoi Khilafah beberapa waktu lalu. Lebih dari itu, berdasarkan profiling penyidik, ormas tersebut memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara. "Semuanya itu bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam website mereka. Di situ jelas, bahwa organisasi ini ingin mengganti ideologi Pancasila, kami Polda Metro tidak hanya menyidik konvoi semata tapi tindakan yang bertentangan dengan Pancasila," tutur Zulpan. Dalam kasus ini, Abdul Qadir dijerat pasal berlapis karena bertanggung jawab atas sepak terjang Khilafatul Muslimin. Ia dijerat Pasal 59 Ayat 4 juncto Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Tak hanya itu, Abdul Qadir juga disangkakan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. "Di mana ancaman yang dikenakan minimal 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara," kata Zulpan.

Polda Metro: Khilafatul Muslimin Berniat Ingin Ganti Pancasila dengan Ideologi Khilafah

Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menilai bahwa bangsa Indonesia memiliki tugas untuk terus merawat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasalnya, beragam ancaman menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, termasuk soal adanya ideologi lain. Surya Paloh tidak menyebut aliran pemikiran yang dimaksud. Namun, menurut penjelasannya, aliran pemikiran itu ialah yang kerap membawa harapan hingga ke kehidupan selanjutnya. "Ancaman lain yang tidak kalah pentingnya adalah tawaran-tawaran baru, pikiran-pikiran baru yang menyatakan aliran pemikiran itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermanfaat," kata Surya saat menyampaikan pidatonya dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang bertajuk Kita Pancasila, Pancasila Menjawab Tantangan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2022). "Bahkan bisa diyakini dipastikan untuk mempersuasi masyarakat, kehidupan yang bukan hanya di dunia tetapi hari besok, hari penantian, hari akhirat nanti, dipastikan terjamin dengan aliran-aliran pemikiran yang seperti itu," sambungnya. Surya Paloh menganggap adanya tawaran ideologi di luar Pancasila tersebut bukan hanya menjadi sebuah permasalahan semata, tetapi sudah termasuk ke dalam sebuah ancaman bagi kelanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Ia lantas mengatakan kalau ancaman itu bukan menjadi tanggung jawab negara-negara lain, melainkan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila dianggap Surya Paloh sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnik, suku dan agama. Ia menganggap kalau Pancasila itu sejatinya harus dipercayai sebagai ideologi bangsa yang terus dibutuhkan sampai kapan pun. Surya Paloh sendiri ingin kalau nilai-nilai Pancasila bisa tertanam khususnya kepada anak-anak muda sebagai penerus bangsa. "Percayalah, tidak ada dasar filosofis yang lebih indah, yang lebih baik dalam tingkatan yang lebih universal seperti apa yang kita miliki hari ini dengan dasar ideologi kebangsaan yang kita miliki yang bernama Pancasila," ungkapnya. "Tugas kita untuk merawat, menjaganya, tugas kita untuk mencamkan, membawa ini menjadi soul yang ada pada diri kita bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar aksesoris."

Disebut Ancaman Bagi Pancasila, Surya Paloh Ungkap Ideologi yang Menjamin Kehidupan hingga Akhirat

Ribuan warga Kota Surakarta berkumpul di Monumen Pancasila, Selasa (31/5) malam. Mereka menggelar Umbul Dunga Lintas Agama untuk mendoakan Indonesia. Lima pemuka agama dan aliran kepercayaan malam itu berdoa bergantian di depan lebih dari 1500 orang. Sebagian besar adalah kader PDIP namun tak sedikit juga masyarakat umum yang turut hadir dan mengikuti dengan takzim. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, Umbul Dunga digelar memperingati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Selain itu juga sekaligus mengawali rangkaian Bulan Bung Karno. Selama bulan Juni pihaknya menggelar berbagai macam kegiatan untuk memberi penghormatan kepada Ir Soekarno, Sang Proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. "Setiap tahun PDI Perjuangan selalu mengadakan bulan Bung Karno supaya generasi muda lebih tau bahwa dasar negara ideologi Pancasila ini memahami betul. Sehingga bulan Bung Karno tahun 2022 dilaksanakan untuk NKRI. Terlebih Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak boleh dilupakan siapapun," kata Rudy. Pancasila, menurut Rudy, dicetuskan Bung Karno pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. "Ideologi ini tak boleh diganti dengan apapun, kalau ada yang mau mengganti maka kita berdiri paling depan membentenginya," katanya. Rangkaian Bulan Bung Karno 2022 yang digelar DPC PDIP Solo akan diselenggarakan hingga tanggal 28 Juni 2022. Adapun setelah Umbul Donga lintas agama hari ini, dilanjutkan dengan kegiatan donor darah dan tahlilan Bung Karno pada 20 Jumi 2022 mendatang di Benteng Vastenburg. Kemudian pada 25 Juni 2022, diadakan Konser Trisakti bersama Denny Caknan dan Happy Asmara di Benteng Vastenburg. Lalu keesokan harinya, diselenggarakan Tari Kolosal Gatot Kaca dan Gending Bung Karno yang menampilkan 500 personel dengan 7 panggung karawitan di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Acara itu akan membawakan gending-gending yang menjadi favorit Bung Karno. Antara lain gending Gugur Gunung, Perahu Layar dan Kui Opo Kui. Dilanjutkan dengan lagu-lagu karangan seniman dan musisi Solo yang melantunkan gending kebangsaan. Rangkaian bulan Bung Karno 2022 akan diakhiri di salah satu sawah Desa Bergas Lor, Kabupaten Semarang dengan membuat kesenian pari corek bergambar wajah Bung Karno menggunakan padi.

Peringati Kelahiran Pancasila, Ribuan Warga Solo Gelar Umbul Dunga untuk Indonesia

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan pemerintah Kota Metro Lampung menggelar Seminar bertajuk "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)", Selasa (24/05/2022) secara hybrid. Dalam pembukaan seminar, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Rima Agristina, menyampaikan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting.&nbsp; "Terlebih, saat sekarang ini, sebagai bangsa sedang berusaha bangkit setelah mengalami masa pandemi. Peran ASN sangat penting dalam mengajak masyarakat bisa bangkit dan pulih," tuturnya.&nbsp; Turut hadir secara luring Walikota Kota Metro Lampung, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Antonius Benny Susetyo sebagai Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Kapolres Kota Metro AKBP Yuni Iswandari, Virgina Hariztavianne sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, Direktur Evaluasi Edi Subowo, serta ASN di lingkungan Kota Metro Lampung. Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menyerukan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bangun dan bangkit untuk membangun negara Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pada sesi paparan, Benny, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa peserta seharusnya bersyukur dengan bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila.&nbsp; "Pancasila adalah sebuah keberuntungan untuk kita; itu adalah alat pemersatu kita yang memiliki ratusan suku bangsa dan banyak agama serta kepercayaan serta latar belakang," katanya.&nbsp; Pakar komunikasi politik tersebut juga menyerukan bahwa Pancasila harus menjadi habitus dalam ASN melaksanakan kehidupannya sehari-hari.&nbsp; "Habitus itu cara berpikir, bertindak, berperilaku. Menjadikan Pancasila sebagai habitus, maka ASN&nbsp;melaksanakan Pancasila secara utuh."&nbsp; Benny pun mengungkapkan bahwa menjadi ASN adalah menjadi pelayan publik, sehingga panggilan ASN bukan menjadi pihak yang memerintah, tetapi harus melayani masyarakat secara penuh, dengan landasan nilai-nilai Pancasila.&nbsp; "Seorang ASN adalah pelayan publik; dia mengemban tugas dan kewajibannya karena dia orang yang terpilih, untuk melayani. Maka, ASN harus tunduk pada kepentingan bangsa dan negara serta menjalankan perintah atasan, bukan tunduk pada kepentingan politik dan golongan tertentu," serunya.&nbsp; Benny menutup paparannya dengan seruan. "Di tangan ASN kita mampu menggelorakan perubahan, karena ASN adalah jiwa dan rahim ibu pertiwi. Jangan anda (ASN) tertidur, bangun, bangkit, ASN harus mampu membawa perubahan."&nbsp; Di kesempatan yang sama, Walikota Kota Metro Lampung, Wahdi, menyerukan pelaksanaan good governance sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan ASN Kota Metro Lampung.&nbsp; "Kita harus memiliki wawasan kebangsaan sehingga memiliki nilai-nilai Pancasila, dan dimulailah membuat good governance, sehingga persaingan global bisa ditanggulangi," katanya.&nbsp; Senada dengan itu, AKBP Yuni Iswandari mendorong ASN untuk tetap berkontribusi kepada lingkungan dalam pengamalan Pancasila.&nbsp; "Kita bisa meminimalisir dengan hal kecil terlebih dahulu. Efeknya mungkin tidak sampai nasional, tetapi efeknya langsung kepada lingkungan kita. Kita harus bantu negara ini sebisa mungkin," jelasnya.&nbsp; Virginia Hariztavianne pun mengajak ASN untuk memberikan contoh bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat.&nbsp; "Beri contoh kepada masyarakat dalam aktualisasi nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, falsafah, dan pemersatu bangsa," tuturnya.

Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila, Benny Susetyo Dorong ASN untuk Bangkit Membangun Indonesia

JAKARTA - Kementerian ATR/BPN terus melanjutkan upaya relokasi lahan bagi masyarakat eks Timor Timur (Timtim) yang bermukim di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, pihaknya telah memiliki gambaran yang utuh terkait pengadaan tanah bagi warga eks Timtim. "Beberapa tanah diperhatikan statusnya agar tuntas. Saya melihat harapan terkait ini, terlebih setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, kita akan terus menyiapkan," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (21/05/2022). Seperti diketahui, perwakilan masyarakat eks Timtim telah bertemu dengan Presiden Jokowi pada 25 November 2021 lalau untuk membahas sejumlah aspirasi. Salah satu poinnya adalah pengadaan tanah untuk masyarakat eks Timtim. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN&nbsp;melakukan pemetaan sosial dan survei serta mencari akar masalah yang dihadapi para pejuang re-integrasi Timtim ke NTT. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat, Adli Abdullah menyampaikan, dalam survei di NTT ini, ditemukan data awal sebaran warga eks Timtim. Baik itu di Belu, Melaka, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. "Ditemukan lahan pengungsian yang sangat layak huni, kurang layak huni, dan masih ada juga yang masih tinggal di tempat tinggal sementara walau sudah berada di NTT 23 tahun," jelas Adli Abdullah. Dia menjelaskan, terdapat warga yang menempati lahan sementara di 10 desa/kelurahan turut Kecamatan Amabi Oefeto dan Kecamatan Kupang Timur&nbsp;sebanyak 3.759 kepala keluarga (KK). Terdapat pula warga eks Timtim yang masih tinggal di tempat penampungan sementara walau sudah 23 tahun di tanah aset pemerintah, TNI, dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di Desa Tuapukan dan Kelurahan Naibonat. Selain itu, di Desa Tuapukan sudah 23 tahun warga eks Timtim hidup dalam kampung pengungsian yang sudah tidak layak, dengan jumlah 120 bidang dan dihuni sebanyak 185 KK. Lalu, Kelurahan Naibonat menjadi prioritas kedua karena sebagian besar warga menempati tanah aset Pemerintah Kabupaten Kupang sejumlah 551 bidang dengan jumlah warga sebanyak 863 KK, serta aset TNI sejumlah 142 bidang yang ditempati warga sebanyak 206 KK. Berdasarkan pemetaan, sebanyak 1.048 KK warga eks Timtim, perlu dimasukan ke dalam rencana relokasi tahap 1. Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Royal Timor Ostrindo dengan luas tanah 449.706 hektar. Di mana jumlah luas tanah tersedianya adalah 173.534 hektar, dan lahannya sudah siap untuk dibangun dengan koordinasi bersama Kementerian PUPR.

Akan Direlokasi, Ini Sebaran Tempat Tinggal Warga Eks Timtim di NTT

Jakarta - Lebaran 2022 tinggal menghitung hari. Sejumlah ruas tol telah dipersiapkan untuk menerima kedatangan para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung menggunakan mobil pribadi via tol menjadi salah satu yang ramai pada musim mudik. Bagi yang berminat melakukan perjalanan ke sana, ketahui dulu kisaran ongkosnya mulai dari BBM, hingga tarif tol untuk persiapan saldo uang elektroniknya. Redaksi jajal pergi ke Bandung, Senin (25/4/2022), dengan keluar di Padalarang. Titik kami berangkat dari daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sebelum berangkat, kami pastikan bensin dan e-money sudah terisi full. Untuk BBM, sebelum berangkat kami melakukan pengisian penuh di SPBU Pertamina sebesar Rp 300.000. Pengisian dilakukan Pertalite yang harganya Rp 7.650 per liter, berarti sekitar 39,2 liter untuk 'minum' Avanza yang kami tumpangi. Untuk tarif tol dari Jakarta-Bandung keluar Padalarang, biaya yang harus dikeluarkan selama perjalanan sebesar Rp 73.500 (Golongan I). Kami melewati Tol Dalam Kota dengan tarif Rp 10.500, Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Rp 20.000, Tol Cipularang (SS Dawuan-SS Padalarang) Rp 42.500, Tol Padaleunyi (SS Padalarang-Padalarang) Rp 500. Untuk perjalanan balik, dari Tol Padalarang Timur kami mencoba melewati Tol Japek II Selatan yang nanti akan dibuka secara fungsional. Posisinya berada di sebelah kiri Tol Cileunyi-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) km 76, di mana waktu pengoperasiannya mengikuti diskresi kepolisian dengan melihat situasi lalu lintas terkini dan saat diberlakukan rekayasa lalu lintas one way arus mudik. Jalur fungsional Tol Japek II Selatan tidak dikenakan tarif, namun kami harus tetap melakukan tapping di GT Sadang Fungsional. Di gerbang tol ini, pengguna jalan akan membayar tarif Jalan Tol Cipularang dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) jika melakukan perjalanan dari gerbang tol di Jalan Tol Padaleunyi, dengan besaran tarif yang sama jika pengguna jalan keluar melalui GT Sadang Jalan Tol Cipularang. Dikarenakan kami dari Gerbang Tol Padalarang, maka saat mengakses jalur fungsional Tol Japek II Selatan harus membayar tarif sebesar Rp 35.500. Itu merupakan tarif Tol Cipularang hingga GT Sadang. Setelah melewati jalur fungsional Tol Japek II Selatan sepanjang 8,5 km, kami harus melewati jalan non tol sepanjang 15-20 km untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui GT Karawang Timur di km 54. Untuk masuk ke situ kami harus membayar sebesar Rp 20.000. Tidak lama dari itu perjalanan lanjut kami putuskan lewat Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) sepanjang 36,4 km dilalui lancar. Setelah itu, transaksi terakhir kami lakukan di GT Halim sebesar Rp 10.500 untuk masuk Tol Dalam Kota. Jika ditotal maka perjalanan pulang menghabiskan biaya Rp 66.000. Sedangkan kalau ditambah dengan tarif tol berangkat dan bensin, total perjalanan Jakarta ke Bandung pulang pergi (PP) menjadi Rp 439.500. Harus diingat bahwa biaya itu belum termasuk makan di perjalanan. Untuk biaya bensin juga hanya diisi satu kali dengan gambaran kondisi jalan yang tidak macet.

Lengkap, Segini Total Ongkos Mudik Jakarta-Bandung via Tol PP Plus BBM

Jakarta - Polisi menangkap salah satu pengeroyok perwira Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Rudi Wira, Jafar Shodiq. Dalam video penangkapannya, ibunda Jafar menangis histeris saat tahu anaknya dijemput polisi. Dalam video yang dilihat, Jumat (15/4/2022), terlihat tiga polisi dari Polda Metro sedang berada di rumah Jafar. Saat itu, Jafar bersama dengan kedua orang tua dan juga bersikap kooperatif. "Yang penting sekarang kooperatif, nah kita nanti minta keterangan di kantor ya. Kita nanti minta keterangan seputar aksi. Terus sama baju-baju ini (sambil menunjukkan handphone ke Jafar) nanti kamu bawa ya," kata salah seorang polisi. Polisi menjelaskan pihaknya mendapatkan surat perintah penangkapan Jafar. Saat tahu anaknya akan dibawa ke kantor polisi, sang ibunda yang mengenakan kaus berwarna merah langsung menangis histeris. "Kami dari Polda Metro, Pak, terus ini terkait aksi yang di DPR kemarin, jadi kami ada surat perintah untuk penangkapan untuk ngambil keterangannya Jafar," ujarnya. "Cuma ambil keterangan saja, ini surat perintah tugas kami juga, Bapak. Jadi kami bawa Jafar dulu ke kantor untuk diambil keterangan," tambahnya. Personel lainnya juga memberi penjelasan bahwa Jafar akan diperiksa selama 1x24 jam. Selanjutnya, polisi akan menentukan hasil dari pemeriksaan tersebut. "Jadi kalau Jafar terbukti atau tidak nanti 1x24 jam, ini kan disaksikan orang tuanya kan ya, yang penting kooperatif," katanya. Polisi sudah lebih dulu menangkap dua terduga pelaku pengeroyokan polantas AKP Rudi Wira di tengah demo 11 April. Kedua terduga pelaku itu berinisial JS dan MNNA. 6 Polisi Terluka Saat Demo 11 April Enam polisi terluka dalam insiden kericuhan demo 11 April di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Salah satunya perwira Ditlantas Polda Metro Jaya bernama AKP Rudi Wira. Rudi Wira dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, akibat luka yang dideritanya. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo sempat menjenguk AKP Rudi Wira. "Malam ini saya beserta staf baru saja melihat keadaan dari AKP Rudi Wira, anggota Polantas Polda Metro Jaya yang tadi pada saat kejadian di depan DPR/MPR menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh massa," ujar Kombes Sambodo di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/4). Sambodo menjelaskan Rudi Wira bersama jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya sedang mengevakuasi kendaraan yang terjebak di Tol Dalam Kota. Tapi tiba-tiba, sekelompok massa menyerang AKP Wira hingga terluka. "Kami kemudian berusaha mengevakuasi kendaraan tersebut, namun tiba-tiba kami diserang oleh massa liar yang berada di dalam tol tersebut," jelas Sambodo. Sambodo mengatakan kondisi Rudi Wira saat ini stabil. Rudi Wira mengalami luka di kepala bagian belakang akibat pengeroyokan massa tersebut.

Detik-detik Pengeroyok AKP Rudi Dijemput Polisi hingga Ibunda Menangis

JAKARTA, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Selasa (12/4/2022). UU TPKS terdiri dari 93 Pasal dan 12 Bab. Pengesahan UU ini telah dinanti-nanti, lantaran proses perumusan awal hingga pengesahannya membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. Komnas Perempuan pertama kali menggagas RUU TPKS yang awalnya berjudul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada 2012. Saat rapat paripurna pengesahan RUU TPKS, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pengesahan RUU ini menjadi undang-undang merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia menjelang Hari Kartini. "Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia, apalagi menjelang diperingatinya Hari Kartini," kata Ketua DPR Puan Maharani dari meja pimpinan, suaranya bergetar menahan tangis.&nbsp; Pada prosesnya, pendahulu UU TPKS, RUU PKS, sempat keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sebelum akhirnya disahkan pada tahun ini. RUU ini pertama kali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2016. Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, disahkannya RUU TPKS merupakan buah dari komitmen politik DPR dan pemerintah serta partisipasi masyarakat luas. "Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah undang-undang direalisasikan, sebuah undang-undang dimenangkan, bagaimana komitmen politik yang besar dari anggota dewan, komitemen politik yang besar dari pemerintah, serta partisipasi publik yang sangat luas khususnya masyarakat sipil dalam hal ini," kata dia. Seiring dengan pengesahan UU TPKS, The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa) memberi beberapa catatan penting. "Pengesahan UU TPKS ini punya arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual dan memulihkan korban secara komprehensif," ujar Peneliti ICJR Maidina Ramhawati dalam keterangan tertulisnya. Adapun secara lebih rinci, berikut adalah poin-poin penting yang tertuang dalam UU TPKS:Atur 9 jenis kekerasan seksual Terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU TPKS. Sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kotrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Selain itu, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Terhadap sembilan tindak kekerasan seksual tersebut diatur hukuman pidana terhadap pelaku di dalam UU TPKS. Selain kesembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang disebut dalam Ayat (1), terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Kemudian, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Ada pula tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudahan pelaporan UU TPKS memberi kemungkinan bagi korban atau siapa pun yang mengetahui atau melihat peristiwa tindak kekerasan seksual untuk melakukan pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, serta kepolisian. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 39 Ayat (1) UU TPKS. "Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana," begitu bunyi aturan tersebut, Rabu (13/4/2022). Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan, tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, atau kepolisian jika menemukan dugaan terjadinya TPKS. Bila korban menyampaikan laporan langsung lewat kepolisian, Pasal 41 Ayat (4) UU TPKS menyebut, polisi wajib menerima laporan tersebut. "Dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban," bunyi aturan tersebut. Perlindungan dan hak korban Kemudian pada Pasal (42) Ayat (1) disebutkan, dalam waktu 1x24 jam sejak pelaporan, korban berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Kemudian pada Ayat (3) dijelaskan, dalam rangka melindungi korban, aparat kepolisian dapat membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Adapun pada periode waktu yang sama terhitung sejak pemberian pelindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan pelindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, UU TPKS juga mengatur mengenai hak korban kekerasan seksual. Pada Pasal 67 disebutkan, hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Hak atas penanganan termasuk di dalamnya hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan hingga pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, dan hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. Hak atas pelindungan meliputi perlindugan dari ancaman atau kekerasan pekaku dan pihak lain, pelindungan atas kerahasiaan identitas, pelidnungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan pelindungan korban atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas TPKS yang telah dilaporkan. Adapun hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi, dan reintegrasi sosial.Hak korban terhadap pemulihan mulai dari sebelum hingga setelah proses peradilan. Penegak hukum wajib ikuti pelatihan UU TPKS mengatur mengenai syarat bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 21 UU TPKS. Pada Pasal 21 Ayat (1) UU TPKS disebutkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara TPKS harus memenuhi persyaratan, memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban. Selain itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual juga harus sudah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara TPKS. Kendati demikian, bila penyidik, penuntut umum, atau hakim belum memenuhi persyaratan yang disebutkan, maka bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang berpengalaman. "Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang," begitu bunyi Pasal 21 Ayat (2) UU TPKS. Restitusi bagi korban UU TPKS salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau&nbsp;putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya," demikian Pasal 1 angka 20 UU. Merujuk Pasal 30 Ayat (2) UU TPKS, restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.Kemudian, menurut Pasal 31, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Merujuk Pasal 33 Ayat (1) UU TPKS, restitusi diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana pelaku kekerasan seksual, korban, dan LPSK dalam 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima. Apabila pemberian restitusi tak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. "Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," bunyi Pasal 33 Ayat 5 UU TPKS.

Category: Ideologi