BNPB Minta Pemkab Sukabumi Waspadai Cuaca Ekstrem pada Maret 2025

Kuatbaca.com - Bencana banjir dan longsor yang melanda Sukabumi, Jawa Barat, pada awal Maret 2025 menyisakan banyak tantangan dalam pemulihan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengunjungi lokasi terdampak di Kecamatan Simpenan dan Pelabuhan Ratu untuk meninjau situasi pascabencana. Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi pada periode 10 hingga 20 Maret 2025. Suharyanto juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap potensi bencana lebih lanjut yang mungkin terjadi.

Suharyanto menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi risiko banjir dan longsor. Dengan adanya prediksi cuaca ekstrem yang mengancam, langkah ini dinilai sangat penting agar bencana serupa tidak terulang kembali di wilayah tersebut.

1. Persiapan BNPB dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)

Sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, BNPB telah menyiagakan empat pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek, termasuk Sukabumi. OMC ini bertujuan untuk mencegah terjadinya curah hujan yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan bencana lebih lanjut seperti banjir dan longsor. Operasi ini akan dilakukan dengan merujuk pada prakiraan cuaca untuk periode 10 hingga 20 Maret 2025, yang diprediksi akan memiliki potensi bahaya besar bagi wilayah tersebut.

Suharyanto berharap, dengan adanya upaya modifikasi cuaca ini, aliran air di sungai-sungai dapat dikendalikan dengan lebih baik dan potensi bencana alam dapat diminimalisir. “Operasi ini sangat penting untuk menjaga keselamatan warga dan mengurangi dampak buruk dari cuaca ekstrem,” tegas Suharyanto.

2. Langkah-Langkah Pemulihan Pascabencana: Pencarian dan Pembersihan

Selain mengantisipasi cuaca ekstrem, Suharyanto juga mengarahkan pihak terkait untuk fokus pada operasi pencarian korban bencana yang masih hilang. Operasi pencarian dilakukan selama tujuh hari setelah bencana terjadi, dan dapat diperpanjang jika ada permintaan dari warga atau keluarga korban yang masih berharap menemukan orang yang hilang. Suharyanto juga meminta pihak Kodim untuk aktif berkomunikasi dengan warga dan memastikan bahwa proses pencarian dapat berjalan efektif.

Lebih lanjut, Suharyanto meminta agar personel di lapangan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam membersihkan sampah dan material banjir yang masih tertinggal. Untuk mengatasi genangan air yang masih ada, petugas juga diminta untuk memompa air agar cepat surut dan tidak mengganggu aktivitas warga.

3. Dukungan Pemerintah untuk Distribusi Bantuan dan Pemulihan Rumah

Dalam proses pemulihan, Suharyanto memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menyiapkan langkah-langkah terkait distribusi bantuan makanan. Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali mekanisme antara dapur umum dan distribusi sembako kepada warga yang terdampak bencana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran, mengingat banyaknya korban yang membutuhkan bantuan darurat.

Pada tahap pemulihan rumah, Suharyanto meminta Pemkab Sukabumi untuk mendata jumlah keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah setempat juga diminta untuk menyiapkan lahan bagi pembangunan rumah sementara bagi keluarga yang rumahnya rusak. Untuk rumah yang rusak ringan hingga sedang, pemerintah akan memberikan dana stimulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penanganan Infrastruktur dan Jembatan Cidadap

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam penanganan bencana di Sukabumi adalah kerusakan infrastruktur, terutama jembatan. Jembatan Cidadap, yang menghubungkan Desa Cidadap dan Loji, rusak parah akibat banjir. Suharyanto memastikan bahwa jembatan darurat (bailey) akan segera dibangun agar warga dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, untuk perbaikan permanen jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun jembatan permanen setelah Lebaran dengan masa pekerjaan sekitar empat bulan.

Selain itu, BNPB juga mengidentifikasi kerusakan lainnya yang memerlukan penanganan cepat, termasuk rumah-rumah yang rusak akibat tanah longsor. Data terbaru dari BNPB per 7 Maret 2025 mencatat bahwa 155 rumah terdampak banjir dan 1 rumah rusak berat. Sementara itu, longsoran tanah merusak 6 rumah berat, 8 rumah sedang, dan 9 rumah ringan.

5. Dampak Banjir dan Longsor: Data Kerusakan dan Pendampingan

Bencana banjir dan longsor di Sukabumi tidak hanya merusak rumah-rumah warga, tetapi juga infrastruktur vital seperti jembatan. Data BNPB mencatat ada 3 jembatan yang rusak berat dan 3 jembatan rusak sedang, yang semuanya membutuhkan perhatian segera. Selain itu, sekitar 26 rumah di daerah sekitar terancam longsor. Untuk itu, Suharyanto menugaskan pejabat dan personel BNPB untuk memberikan pendampingan kepada BPBD setempat, membantu warga dalam penanganan darurat, dan memastikan distribusi bantuan berjalan dengan lancar.

Dengan berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Sukabumi dapat segera pulih dan mengurangi risiko bencana lebih lanjut.