Strategi Ekonomi Pemerintah Prabowo Subianto: DPR Ingatkan Sejumlah Catatan Penting
Kuatbaca.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung ambisi besar untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 8% dalam lima tahun ke depan. Target ini memang bukan hal mudah di tengah tekanan global dan tantangan perekonomian nasional yang masih bergejolak. Oleh karena itu, berbagai catatan strategis menjadi sorotan penting dari DPR RI agar visi ini bisa tercapai secara realistis dan berkelanjutan.
1. Kolaborasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Jadi Fondasi Utama
Menurut Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa dilepaskan dari kekompakan kebijakan fiskal dan moneter. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga keuangan, baik itu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Pertumbuhan ekonomi memang banyak ditentukan oleh kebijakan fiskal dan moneter, tetapi lending rate, kemudian bagaimana pengawasan perbankan dan sistem perbankan yang prudent kemudian memberikan dorongan kepada sektor riil di tengah tekanan yang ada, pasti itu butuh pengawasan perbankan yang kuat,” ungkap Misbakhun dalam acara Outlook Ekonomi DPR, Selasa (20/5/2025).
Ia menilai bahwa stabilitas sistem keuangan harus dijaga secara menyeluruh, karena peran bank sentral tidak hanya mengendalikan inflasi atau nilai tukar, tetapi juga menciptakan ruang likuiditas yang sehat di pasar domestik.
2. Peran OJK dan LPS dalam Menjaga Stabilitas Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan industri jasa keuangan. Menurutnya, peran OJK sangat vital dalam mengawasi sektor keuangan agar tetap kuat, transparan, dan berintegritas. Selain itu, LPS juga dituntut lebih aktif dalam memastikan semua proses bisnis di sektor keuangan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
Langkah ini tidak hanya menjaga kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi global. "LPS harus memastikan seluruh proses di sektor keuangan tetap berada dalam koridor kehati-hatian," tegasnya.
3. Konsolidasi Politik untuk Stabilitas Ekonomi
Tak kalah penting, Misbakhun menyatakan bahwa kestabilan politik menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan, baik dari parlemen maupun eksekutif, menjadi modal penting agar kebijakan ekonomi bisa dijalankan tanpa hambatan politik.
"Kami ingin membangun politik yang suportif, membangun dunia politik yang kondusif dan kolaboratif," ujar Misbakhun, seraya menegaskan bahwa DPR berkomitmen menciptakan ruang koordinasi yang efektif demi kelancaran program-program pembangunan ekonomi.
4. Optimalisasi Postur APBN dan Efisiensi Belanja Negara
Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misbakhun menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang sehat, pengelolaan utang yang terkontrol, serta peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang terus membaik.
"Kita harus menjaga dana transfer ke daerah tetap stabil, penerimaan pajak meningkat, dan rasio utang terkendali," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar anggaran subsidi diarahkan secara tepat sasaran, tidak membebani APBN, tetapi justru menjadi alat intervensi pasar yang efektif saat ada ketimpangan pendapatan.
5. Pentingnya Program Sosial dan Intervensi Negara
Di sisi lain, bantuan sosial (bansos) juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi rakyat. Pemerintah, menurut Misbakhun, harus bisa memastikan bahwa program jaminan sosial dapat berjalan optimal melalui skema belanja yang efisien dan pro-rakyat.
“Subsidi harus menjadi belanja yang kritikal, bukan sia-sia. Negara harus hadir untuk mengintervensi harga ketika terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat,” tambahnya. Ia menyebut bahwa postur APBN yang konsisten terhadap kesejahteraan rakyat dapat menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar.