Kuatbaca - Pemerintah terus berinovasi dalam menciptakan sistem pengelolaan tanah yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan transparan. Salah satu langkah konkret terbaru datang dari Badan Bank Tanah yang membuka peluang kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pertemuan antara kedua institusi ini berlangsung di Menara Kadin, Jakarta, sebagai langkah awal membangun kemitraan yang akan mempermudah dunia usaha dalam mengakses lahan untuk pembangunan.
Bank Tanah, yang bertugas mengelola aset tanah milik negara, melihat kerja sama ini sebagai jalan strategis untuk mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Sinergi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan dunia usaha akan lahan yang legal, aman secara hukum, dan siap pakai.
Salah satu masalah klasik yang kerap menghambat investasi di Indonesia adalah soal legalitas dan status tanah. Sengketa lahan, tumpang tindih hak atas tanah, hingga ketidakpastian hukum menjadi momok yang membuat investor berpikir dua kali. Bank Tanah hadir dengan pendekatan baru: tanah yang disediakan sudah dalam status "clean and clear", artinya bebas sengketa dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Melalui mekanisme ini, para pelaku usaha tidak perlu lagi melewati jalan berliku dalam pembebasan lahan. Semua proses sudah dikawal secara ketat baik dari aspek fisik maupun yuridis, bahkan hingga ke ranah pengadilan jika diperlukan. Ini menjadi angin segar bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan bisnis mereka.
Bagi Kadin Indonesia, kerja sama ini bukan sekadar seremonial. Dunia usaha kini tengah bersiap mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), distribusi makanan bergizi gratis (MBG), hingga penyediaan lahan untuk pelatihan tenaga kerja.
Kadin melihat tanah sebagai elemen krusial dalam realisasi program-program tersebut. Tanpa lahan yang siap dan legal, berbagai inisiatif sosial dan ekonomi akan sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Bank Tanah dipandang sebagai langkah penting dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Saat ini, Bank Tanah mengelola lebih dari 33 ribu hektare lahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tanah-tanah ini tidak hanya disiapkan untuk kepentingan bisnis semata, melainkan juga untuk kepentingan sosial dan pembangunan nasional. Misalnya, Bank Tanah telah mengalokasikan lahan untuk proyek perumahan rakyat di Kendal dan Brebes, serta mendukung pembangunan infrastruktur strategis seperti Bandara VVIP dan jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tak hanya itu, aset ini juga mulai dimanfaatkan oleh sektor swasta, dari skala mikro hingga makro. Dengan adanya jaminan legalitas, pelaku usaha kecil maupun besar kini memiliki akses yang sama terhadap sumber daya lahan yang dikelola negara. Hal ini berpotensi mempercepat pertumbuhan sektor industri dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Salah satu terobosan menarik dari Bank Tanah adalah skema tanah nol rupiah untuk kegiatan sosial. Kebijakan ini memungkinkan tanah negara dimanfaatkan tanpa biaya oleh pihak-pihak yang menjalankan program sosial, seperti pembangunan sekolah, puskesmas, atau pusat pelatihan kerja. Kadin menyambut baik pendekatan ini sebagai bentuk nyata dari kehadiran negara untuk mendukung keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.
Bagi pengusaha, kolaborasi ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial. Dunia usaha kini tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mitra negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya lahan yang tersedia dan aman, pelaku usaha memiliki peluang besar untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan nasional.
Langkah sinergis antara Bank Tanah dan Kadin mencerminkan arah baru dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Pendekatan yang transparan, terstruktur, dan berbasis kolaborasi ini menjadi modal penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Bagi investor, kepastian hukum adalah segalanya. Dan kini, mereka tak hanya dijanjikan, tetapi benar-benar difasilitasi.
Dengan kemitraan ini, lahan yang selama ini menjadi hambatan kini berubah menjadi jembatan. Jembatan menuju pemerataan ekonomi, kemajuan dunia usaha, dan perwujudan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri.
