Sensus Ekonomi 2026 di Bekasi: Warga Berharap Bantuan, Petugas Jelaskan Pendataan Bukan untuk Program Sosial

1. Petugas Sensus Menyusuri Sawah hingga Jalur Sempit Demi Mendata Warga

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, menghadirkan tantangan tersendiri bagi para petugas lapangan. Mereka harus melewati jalan setapak, area persawahan, hingga jalur sempit yang berada di sisi jalan tol untuk menjangkau rumah-rumah warga yang tersebar di berbagai lokasi.

Medan yang sulit tidak menyurutkan semangat petugas untuk memastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik. Setiap rumah didatangi satu per satu sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

2. Sebagian Warga Masih Mengaitkan Pendataan dengan Bantuan Pemerintah

Di lapangan, petugas masih menemukan anggapan bahwa pendataan berkaitan langsung dengan bantuan sosial dari pemerintah. Tidak sedikit warga yang berharap pendataan dapat membuat mereka memperoleh bantuan yang selama ini dinantikan.

Petugas kemudian memberikan penjelasan bahwa Sensus Ekonomi bukan merupakan proses pendataan penerima bantuan sosial maupun dasar penetapan pajak. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengumpulkan informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat, aktivitas usaha, serta karakteristik ekonomi daerah agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat dalam merancang berbagai program pembangunan.

Meski demikian, sebagian besar warga tetap menyambut baik kedatangan petugas setelah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan sensus tersebut.

3. Warga Desa Dinilai Lebih Terbuka Dibanding Kawasan Perkotaan

Berdasarkan pengalaman petugas, masyarakat di wilayah pedesaan cenderung lebih mudah menerima proses pendataan. Bahkan, ada warga yang secara aktif meminta agar rumah mereka segera didata karena ingin ikut berpartisipasi dalam program nasional tersebut.

Kondisi ini berbeda dengan sebagian kawasan perkotaan maupun kompleks perumahan yang warganya cenderung lebih berhati-hati. Kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi hingga isu perpajakan masih menjadi alasan sebagian masyarakat mempertanyakan maksud kedatangan petugas sensus.

Di Bojongmangu sendiri, penolakan hampir tidak ditemukan. Tantangan terbesar justru berasal dari kondisi geografis yang membuat perjalanan menuju rumah warga memerlukan waktu lebih lama, terutama ketika musim hujan menyebabkan jalan menjadi licin dan sulit dilalui.

4. Petugas Harus Menyesuaikan Waktu dengan Aktivitas Petani

Selain medan yang berat, jadwal kerja masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Mayoritas warga bekerja sebagai petani yang telah berangkat ke sawah sejak pagi hari sehingga rumah sering kali dalam keadaan kosong saat petugas datang.

Untuk mengatasi hal tersebut, petugas harus mengatur ulang waktu kunjungan, bahkan mendatangi rumah yang sama hingga beberapa kali agar dapat bertemu langsung dengan pemilik rumah. Pendekatan ini dilakukan agar seluruh data yang dikumpulkan benar-benar berasal dari responden yang bersangkutan dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Kesabaran menjadi modal utama dalam proses pendataan karena keberhasilan sensus sangat bergantung pada kerja sama antara petugas dan masyarakat.

5. Proses Pendataan Berlangsung Sekitar 30 Menit untuk Setiap Rumah

Setiap kunjungan dilakukan secara sistematis. Petugas mengajukan berbagai pertanyaan mengenai kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk pekerjaan, jenis usaha yang dijalankan, pendapatan, kepemilikan aset, hingga aktivitas ekonomi lainnya.

Selain wawancara, petugas juga melakukan pencocokan lokasi bangunan menggunakan peta digital, mendokumentasikan kondisi fisik rumah sesuai prosedur sensus, meminta persetujuan responden melalui tanda tangan digital, kemudian menempelkan stiker sebagai penanda bahwa rumah tersebut telah selesai didata.

Seluruh tahapan tersebut rata-rata membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk setiap responden. Dengan proses yang cukup rinci, pemerintah berharap data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.