Sejarah Tiang Monorel Mangkrak di Jakarta: Awal Mula Proyek

Kuatbaca.com - Proyek monorel di Jakarta dimulai pada tahun 2004 dan sempat diresmikan langsung oleh Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri. Saat itu, pembangunan tiang monorel dikerjakan di kawasan strategis seperti Rasuna Said dan Asia Afrika, di bawah pengawasan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Jakarta Monorail (PTJM) dengan anggaran yang cukup besar, sekitar US$ 450 juta. Namun sayangnya, setelah tiang-tiang beton berdiri, pembangunan monorel justru mengalami stagnasi dan akhirnya mangkrak hingga saat ini.

1. Sikap Gubernur Fauzi Bowo terhadap Proyek Monorel

Memasuki era pemerintahan Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta, proyek monorel resmi dihentikan pada tahun 2011. Fauzi Bowo, yang dikenal dengan sapaan Foke, menolak membayar ganti rugi sesuai tuntutan PTJM yang mencapai Rp 600 miliar. Namun, dengan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemprov DKI akhirnya membayar ganti rugi sebesar Rp 204 miliar. Foke menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi efisiensi dan kebutuhan transportasi warga Jakarta yang lebih prioritas.

2. Upaya Lanjutan di Era Joko Widodo dan Hambatan Proyek

Ketika Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada rencana untuk melanjutkan proyek monorel yang dikelola oleh PT Adhi Karya Tbk. Pada 2013, Jokowi bahkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan monorel lanjutan di Tugu 66, Jalan Rasuna Said. Sayangnya, proyek kembali terhenti satu tahun kemudian akibat sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PTJM. Jokowi menekankan pentingnya kehati-hatian dan meminta investor serta pengembang untuk melengkapi persyaratan demi kelanjutan proyek. Ia mengatakan, "Groundbreaking itu dulu sudah ada. Mau seribu kali nggak masalah, wong bukan duit kita kok," menunjukkan sikap hati-hatinya dalam mengelola anggaran.

3. Wacana Pembongkaran Tiang Monorel di Masa Kepemimpinan Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur berikutnya kembali mengangkat isu pembongkaran tiang monorel. Ahok menegaskan bahwa Pemprov DKI siap memutus kontrak kerja sama dengan PTJM jika tidak ada kejelasan dalam waktu tiga bulan. Ia bahkan menyebut tiang-tiang monorel itu sebagai “monumen penipuan” akibat ketidakjelasan proyek. Akhirnya, pada 2015 kontrak resmi diputus dan tiang-tiang monorel tersebut diambil alih oleh PT Adhi Karya untuk dialihfungsikan sebagai bagian dari pembangunan Light Rail Transit (LRT). “Sudah bye-bye (dengan PT JM), nggak ada cerita,” ujar Ahok.

4. Sikap Gubernur Djarot dan Anies Baswedan dalam Menangani Tiang Monorel

Djarot Saiful Hidayat, pengganti sementara Ahok, juga meminta pembongkaran tiang monorel pada tahun 2017. Ia ingin tiang-tiang itu dibongkar agar ruas jalan di kawasan Kuningan dan Rasuna Said bisa diperluas dan lancar. Sedangkan pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, Pemprov DKI tidak langsung menentukan langkah tegas terhadap tiang-tiang beton tersebut. Anies memilih untuk mengevaluasi dan melihat opsi yang paling menguntungkan. Wakil Gubernur saat itu, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa setiap gubernur memiliki pendekatan berbeda terkait masalah ini, sehingga tiang monorel pun masih berdiri hingga tahun 2020.

5. Rencana Terbaru Gubernur Pramono Anung untuk Pembongkaran Tiang Monorel

Baru-baru ini, pada Juni 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali mengusulkan pembongkaran tiang monorel yang selama ini mangkrak dan dinilai mengganggu estetika tata kota Jakarta. Ia berencana menyurati PT Adhi Karya sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pembongkaran. Keputusan ini juga berdasarkan arahan dari Pengadilan Negeri dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pramono menegaskan, "Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya."