Purbaya Ungkap Dulu Bea Cukai dan Pajak Sulit Bersinergi, Kini Kemenkeu Percepat Reformasi Internal
Kuatbaca.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap salah satu tantangan besar yang pernah dihadapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni kurang harmonisnya kerja sama antarunit di lingkungan kementerian. Salah satu contoh yang disorot adalah hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang pada masa lalu dinilai belum berjalan optimal.
Persoalan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan tugas semata, melainkan lebih kepada budaya organisasi yang berkembang secara terpisah dalam masing-masing direktorat. Akibatnya, koordinasi dan kolaborasi lintas unit sering kali menghadapi berbagai hambatan.
Pengakuan tersebut menjadi bagian dari gambaran reformasi birokrasi yang saat ini sedang didorong pemerintah untuk menciptakan organisasi yang lebih modern, cepat, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
1. Budaya Kerja yang Berbeda Menjadi Penghambat Kolaborasi
Dalam sebuah kesempatan di kompleks DPR RI, Purbaya menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun setiap direktorat memiliki pola kerja, sistem, dan budaya organisasi yang berkembang secara mandiri. Kondisi tersebut secara tidak langsung menciptakan batas-batas internal yang membuat koordinasi menjadi kurang efektif.
Ketika setiap unit bekerja dengan pendekatan masing-masing, peluang untuk membangun sinergi lintas direktorat menjadi semakin kecil. Padahal, berbagai tugas dan fungsi di Kementerian Keuangan saling berkaitan satu sama lain.
Purbaya mengungkapkan: "Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya. Sekarang sudah bisa dibereskan. Jadi, kita dorong itu supaya kerja samanya bagus."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan koordinasi internal bukan lagi sekadar asumsi, melainkan memang pernah menjadi tantangan nyata yang harus diselesaikan melalui reformasi kelembagaan.
2. Fenomena 'Silo' Jadi Masalah Klasik dalam Organisasi Besar
Dalam dunia manajemen modern, kondisi ketika suatu unit bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat sering disebut sebagai "silo". Fenomena ini umumnya terjadi di organisasi besar yang memiliki banyak divisi dengan tugas berbeda.
Menurut Purbaya, pola kerja seperti itu juga pernah terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Setiap direktorat cenderung fokus pada target dan kepentingannya sendiri sehingga komunikasi lintas unit tidak berjalan maksimal.
Akibatnya, proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program sering membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang seharusnya.
Ia menjelaskan: "Dulu kan banyak silo-silo, sekarang kita buka silo-silo itu agar direktorat bekerja lebih cepat."
Langkah menghilangkan sekat-sekat tersebut menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah.
3. Sinergi Pajak dan Bea Cukai Dinilai Sangat Strategis
Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan penerimaan negara. Kedua institusi tersebut menjadi tulang punggung pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional.
Data perpajakan dan kepabeanan sering kali saling melengkapi dalam proses pengawasan, penegakan hukum, hingga identifikasi potensi penerimaan negara.
Oleh karena itu, ketika koordinasi antarinstansi berjalan baik, efektivitas pengawasan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat secara signifikan.
Perbaikan hubungan kerja antara kedua direktorat ini diharapkan mampu memperkuat sistem administrasi fiskal Indonesia secara keseluruhan.
4. Mutasi Pegawai Antar Direktorat Dulu Juga Tidak Mudah
Selain persoalan koordinasi kerja, Purbaya juga mengungkap bahwa hambatan budaya organisasi sempat berdampak pada mobilitas sumber daya manusia di dalam Kementerian Keuangan.
Pada masa lalu, perpindahan pegawai dari satu direktorat ke direktorat lain sering menghadapi berbagai kesulitan. Padahal, kebutuhan tenaga kerja di setiap unit bisa berubah sesuai dengan beban kerja dan prioritas organisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat distribusi sumber daya manusia menjadi kurang fleksibel.
Purbaya menjelaskan:
"Kasus (misalnya) perpindahan antar pegawai dari Dirjen Anggaran ke Pajak, susah banget, karena masing-masing punya sendiri silo-silo. Padahal satu tempat lebih banyak kebanyakan orang."
Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyangkut sistem kerja, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia agar lebih dinamis dan responsif.
5. Reformasi Internal Dilakukan untuk Meningkatkan Kecepatan Kerja
Pembenahan yang dilakukan Kementerian Keuangan saat ini tidak hanya berfokus pada struktur organisasi, tetapi juga pola pikir dan budaya kerja para pegawai. Tujuannya adalah menciptakan organisasi yang lebih lincah dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang berlangsung sangat cepat.
Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, lembaga pemerintah dituntut mampu bekerja lebih efisien serta memiliki koordinasi yang kuat antarunit.
Karena itu, pengurangan sekat-sekat birokrasi menjadi salah satu agenda penting yang terus dijalankan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
6. Kemenkeu Diklaim Kini Lebih Agile Dibanding Sebelumnya
Setelah berbagai pembenahan dilakukan, Purbaya menilai kondisi internal Kementerian Keuangan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Koordinasi antarunit mulai berjalan lebih lancar dan hambatan-hambatan yang sebelumnya mengganggu kolaborasi perlahan mulai berkurang.
Menurutnya, meskipun masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, arah perubahan organisasi sudah menunjukkan hasil positif.
Ia menyampaikan:
"Sekarang saya pikir sudah agile, walaupun ada silo-silo, kita kurangi silo semaksimal mungkin. Jadi, sudah tidak seperti dulu lagi."
Istilah "agile" yang digunakan Purbaya merujuk pada kemampuan organisasi untuk bergerak cepat, beradaptasi terhadap perubahan, dan merespons kebutuhan secara lebih efektif.