PT Pos Indonesia Menjelaskan Kebijakan Pemangkasan Tunjangan Pensiun

Kuatbaca.com - PT Pos Indonesia (Persero) baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka akan melakukan perubahan signifikan terhadap pemberian tunjangan bagi karyawan yang telah pensiun. Dalam pengumuman yang disampaikan oleh VP Corporate Communications PT Pos Indonesia, Heri Nugrahanto, perusahaan akan menghentikan beberapa jenis bantuan langsung, seperti tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan iuran BPJS Kesehatan bagi pensiunan, mulai 1 Mei 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menghadapi tantangan keberlanjutan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

1. Alasan di Balik Penghentian Tunjangan Pensiun Langsung

Heri Nugrahanto menjelaskan bahwa keputusan ini dilatarbelakangi oleh kajian internal yang menunjukkan bahwa pemberian tunjangan langsung tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun demikian, PT Pos Indonesia memastikan bahwa manfaat pensiun yang diberikan kepada pensiunan tetap 100% dan tidak ada pemotongan dalam hal ini. Namun, bantuan pangan dan sejumlah tunjangan lain yang selama ini diberikan kepada pensiunan kini dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Perubahan Skema Benefit Pensiun: Bantuan Pensiunan yang Lebih Tepat Sasaran

Meskipun beberapa tunjangan dihentikan, PT Pos Indonesia berupaya untuk tetap menjaga kesejahteraan pensiunan dengan merubah skema pemberian bantuan. Ke depannya, bantuan pensiunan akan diberikan berdasarkan tingkat manfaat pensiun dan masa kerja masing-masing pensiunan. Skema baru ini diharapkan dapat memastikan bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Bantuan akan diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat pensiun di bawah Rp 1.200.000 dengan batas minimum pensiun sebesar Rp 137.500. Hal ini memungkinkan PT Pos Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pensiunan dengan cara yang lebih proporsional.

3. Efisiensi Anggaran dan Keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos)

Selain itu, Heri Nugrahanto juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam keputusan ini. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos) serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di BUMN. PT Pos Indonesia berkomitmen untuk menjaga kelangsungan dana pensiun yang berkelanjutan agar para pensiunan tetap mendapatkan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas keuangan perusahaan.

4. Sosialisasi dan Komunikasi yang Jelas kepada Pemangku Kepentingan

Untuk menghindari kebingungannya para pensiunan, karyawan aktif, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya, PT Pos Indonesia telah merencanakan sosialisasi yang menyeluruh mengenai kebijakan baru ini. Heri menjelaskan bahwa perusahaan akan melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka terkait perubahan skema ini, guna menjaga kepercayaan publik serta reputasi perusahaan. PT Pos Indonesia ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami alasan dan manfaat dari kebijakan ini, serta merasa dihargai dalam proses transisi yang sedang berlangsung.