Kuatbaca.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 11 program prioritas nasional sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total alokasi mencapai Rp 446,24 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara dirancang untuk menjadi alat utama dalam meredam guncangan global, menjaga stabilitas ekonomi domestik, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.
"Melalui berbagai belanja APBN, Pemerintah telah menyiapkan respons kebijakan countercyclical dalam bentuk berbagai paket kebijakan ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya, Rabu (4/6/2025).
1. Program Koperasi Desa Jadi Fokus Utama dengan Anggaran Jumbo
Dari keseluruhan program prioritas, Koperasi Desa Merah Putih menjadi program dengan alokasi dana terbesar, mencapai Rp 200 triliun. Program ini dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui sistem koperasi yang modern, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Diharapkan, koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi mikro serta memperluas akses pembiayaan dan distribusi produk masyarakat pedesaan.
Program ini sejalan dengan visi Prabowo yang menekankan pentingnya pembangunan dari akar rumput dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.
2. Makan Bergizi Gratis: Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Emas
Program kedua dengan alokasi anggaran terbesar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelontorkan hingga Rp 121 triliun. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, tapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Program MBG dirancang untuk menyasar anak-anak usia sekolah dan balita di seluruh Indonesia, dengan penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Pemerintah berharap kebijakan ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa dekade ke depan.
3. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Jadi Pilar Pendukung
Selain dua program utama di atas, beberapa prioritas lainnya juga menyasar sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan Rp 19,5 triliun untuk rehabilitasi sekolah, Rp 11,6 triliun untuk Sekolah Rakyat, dan Rp 2 triliun untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda.
Di sektor kesehatan, program seperti Cek Kesehatan Gratis (Rp 3,4 triliun), penanggulangan tuberkulosis (Rp 1,5 triliun), dan pembangunan rumah sakit berkualitas (Rp 1,7 triliun) menjadi perhatian serius. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen kuat dalam membangun fondasi kesehatan dan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
4. Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Air Jadi Strategi Kunci
Tak hanya soal kesehatan dan pendidikan, Prabowo juga menaruh perhatian besar pada ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air. Program lumbung pangan mendapatkan alokasi Rp 23,16 triliun, sementara pembangunan bendungan dan sistem irigasi digelontorkan Rp 20,5 triliun.
Kedua program ini dirancang untuk mendukung kemandirian pangan nasional dan mengatasi tantangan perubahan iklim terhadap pertanian. Pemerintah ingin memastikan bahwa petani memiliki akses ke air irigasi yang stabil, serta sistem distribusi hasil panen yang efisien melalui dukungan infrastruktur modern.
5. Pembiayaan FLPP untuk Perumahan Rakyat Capai Rp 41,88 Triliun
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal layak, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga masuk dalam daftar prioritas dengan anggaran Rp 41,88 triliun. Targetnya adalah membangun 3 juta rumah dalam lima tahun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka backlog perumahan yang selama ini masih menjadi persoalan nasional.
6. Sinergi APBN dan Swasta Jadi Kunci Keberhasilan
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menyukseskan seluruh program tersebut. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga berbagai skema kemitraan strategis akan terus dikembangkan. APBN tetap menjadi motor utama, namun efisiensi dan inovasi akan datang dari kolaborasi lintas sektor.
