Prabowo Perintahkan Perkuat Industri Tekstil dan Tertibkan Impor Kiloan

1. Pemerintah Dorong Penguatan Industri Tekstil Nasional

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Sektor ini dinilai memiliki peran penting karena tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT menjadi salah satu sektor padat karya yang dibahas dalam rapat bersama Presiden di Istana Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut data yang disampaikan Airlangga, pertumbuhan industri tekstil tercatat sekitar 5,6 persen, berada di atas pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, industri barang dari kulit dan alas kaki disebut tumbuh hingga 8,25 persen.

2. Industri TPT Sumbang PDB dan Serap Jutaan Tenaga Kerja

Industri TPT mencakup rangkaian kegiatan dari sektor hulu, antara, hingga hilir. Pemerintah melihat keseluruhan rantai industri tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Airlangga menyebut sektor TPT memberikan kontribusi sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, industri tersebut juga menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja.

Dari sisi perdagangan, industri TPT mencatatkan nilai ekspor sekitar 12 miliar dollar AS. Besarnya penyerapan tenaga kerja dan kontribusi ekspor menjadi salah satu alasan pemerintah membahas berbagai langkah untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

3. Aturan Bahan Baku dan Impor Akan Ditertibkan

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri TPT. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan baku agar kebutuhan industri dalam negeri dapat terpenuhi dengan lebih lancar.

Pemerintah juga membahas harmonisasi tarif mulai dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, aturan teknis atau pertek yang berkaitan dengan masuknya bahan baku akan ditinjau kembali untuk melihat kemungkinan perbaikan regulasi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti praktik impor yang dinilai dapat mengganggu produsen dalam negeri. Penataan kebijakan impor menjadi salah satu langkah yang dibahas untuk menjaga aktivitas industri tekstil nasional.

4. Impor Kiloan yang Ganggu Industri Garmen Jadi Sorotan

Khusus untuk sektor hilir atau industri garmen, pemerintah menyoroti masuknya barang impor dalam jumlah besar atau melalui mekanisme impor kiloan. Praktik tersebut disebut perlu ditertibkan karena berpotensi memengaruhi produsen garmen yang beroperasi di dalam negeri.

Presiden meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai segera melakukan penertiban terhadap aktivitas impor yang dianggap mengganggu keberlangsungan industri garmen nasional.

Selain kebijakan impor, pemerintah juga membahas fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Skema tersebut dikaitkan dengan kebutuhan industri yang produksinya dapat berubah mengikuti siklus permintaan musiman.

5. Danantara Diminta Bantu Restrukturisasi Perusahaan Tekstil

Pemerintah juga membahas kondisi perusahaan tekstil yang tengah menghadapi persoalan keuangan. Dalam hal ini, Prabowo meminta Danantara segera mengambil peran dalam membantu proses restrukturisasi perusahaan yang membutuhkan penanganan.

Selain restrukturisasi, dukungan terhadap reinvestasi dan tambahan modal kerja juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemerintah melihat industri tekstil masih dapat dikembangkan dan tidak dimasukkan ke dalam kategori industri yang akan ditinggalkan.

Untuk mendukung keberlangsungan sektor tersebut, pemerintah juga akan mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkaitan dengan PKWT serta industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan industri.