Peningkatan Pajak Ekonomi Digital: Strategi Sri Mulyani dalam Menghadapi Era Globalisasi

Kuatbaca.com - Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, kembali menjadi sorotan usai kunjungannya ke India dalam rangka menghadiri deklarasi pemimpin G20 di New Delhi. Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah permasalahan pajak internasional, khususnya yang berkaitan dengan basis pajak ekonomi digital.

Di tengah era globalisasi dan booming ekonomi digital, banyak perusahaan beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara, menciptakan tantangan unik dalam perpajakan. Keadaan ini memerlukan pendekatan khusus dalam memastikan pemungutan pajak yang adil dan efisien antar negara.

Pada dasarnya, pajak memiliki peran krusial dalam membiayai kebutuhan pokok suatu negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pertahanan keamanan. Namun, di era digital saat ini, banyak perusahaan besar mampu menghindari kewajiban pajak mereka, menyebabkan kerugian signifikan bagi negara, terutama bagi negara berkembang.

Sri Mulyani menekankan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, berjuang mencegah penghindaran pajak.

Fenomena 'race to the bottom', di mana negara bersaing untuk menurunkan tarif pajak mereka agar menarik investasi, telah memperlemah basis pajak dan meningkatkan tantangan dalam perpajakan internasional.

Negara berkembang khususnya, dengan kapasitas institusi yang belum optimal dan potensi korupsi yang lebih besar, merasakan dampak paling besar dari fenomena ini. Dalam konteks ini, kesepakatan multilateral antar negara menjadi sangat krusial. Meski demikian, mencapai kesepakatan dalam perpajakan internasional tetap menjadi tantangan besar.

Deklarasi G20 di India menyoroti urgensi membangun sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Salah satu solusi yang diusulkan adalah prinsip "Dua Pilar" dalam perpajakan, yang mencakup perpajakan yang adil antar negara dan mencegah 'race to the bottom' dengan penerapan tarif pajak minimum.

Tantangan utama dalam mencapai kesepakatan ini terletak pada fakta bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kepentingan masing-masing. Sri Mulyani menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk selalu waspada dalam diplomasi perpajakan internasional, memastikan negara kita memiliki posisi yang kuat dalam negosiasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, Sri Mulyani menekankan pentingnya membangun institusi pajak yang handal, profesional, dan bebas korupsi di Indonesia. Menyikapi kompleksitas perpajakan global, beliau menegaskan pentingnya memiliki pemahaman mendalam tentang isu, ilmu, dan dinamika politik global demi kepentingan bangsa.

Dengan semakin meningkatnya peran ekonomi digital, pendekatan inovatif dalam perpajakan internasional menjadi sangat penting. Melalui kepemimpinan yang tepat dan strategi yang efektif, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital ini.

(*)