Pemerintah Siapkan Perhitungan Baru Garis Kemiskinan, Luhut Minta Warga Tidak Kaget

Kuatbaca.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan perhitungan terbaru untuk garis kemiskinan. Langkah ini dilakukan menyusul adanya pembaruan standar garis kemiskinan dari Bank Dunia yang terbaru pada Juni 2025. Menurut Luhut, revisi ini penting agar angka kemiskinan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini di Indonesia.

1. Revisi Garis Kemiskinan Sudah Dibahas Sejak Lama

Luhut menjelaskan bahwa pembahasan soal revisi garis kemiskinan bukan hal baru, melainkan sudah dibicarakan cukup lama bersama para ahli, termasuk Profesor Arief Anshory Yusuf, yang memang menguasai bidang pengukuran kemiskinan. Ia menegaskan bahwa perubahan perhitungan ini bukan sebuah hal negatif, melainkan sesuatu yang wajar dan diperlukan agar kebijakan yang dibuat pemerintah lebih tepat sasaran.

Menurut Luhut, "Kami sedang mematangkan perhitungan terbaru untuk dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Angka-angka ini harus benar-benar diperbarui sesuai situasi sekarang, jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan."

2. Apakah Jumlah Penduduk Miskin Akan Meningkat?

Ketika ditanya mengenai potensi kenaikan jumlah penduduk miskin akibat perhitungan baru tersebut, Luhut meminta masyarakat untuk tidak kaget dan tetap optimistis. Ia menilai berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan food estate akan mampu mengurangi angka kemiskinan secara efektif meski garis kemiskinan direvisi naik.

"Data sedang dipelajari secara menyeluruh oleh BPS dan pihak terkait. Jadi, jika nanti ada perubahan angka, itu adalah cerminan kondisi sebenarnya yang akan diumumkan secara resmi. Harapannya, Presiden juga akan menyampaikan data terbaru ini agar transparan dan jelas," ujar Luhut.

3. Perubahan Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia dan Dampaknya untuk Indonesia

Perubahan perhitungan garis kemiskinan yang dilakukan Bank Dunia ini didasarkan pada pembaruan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) tahun 2021 menggantikan PPP 2017. Hal ini menyebabkan standar garis kemiskinan internasional naik dari US$ 2,15 menjadi US$ 3,00 per hari. Sementara untuk negara berpendapatan menengah ke bawah, standar naik dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20 dan untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, standar naik dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30 per hari.

Indonesia sendiri masuk kategori negara berpendapatan menengah atas sejak tahun 2023 setelah mencatat Gross National Income (GNI) per kapita sebesar US$ 4.580. Dengan standar baru ini, jumlah penduduk miskin yang sebelumnya tercatat sekitar 171,7 juta orang atau 60,3% dari total penduduk pada tahun 2024, mengalami lonjakan signifikan mencapai 194,6 juta jiwa atau 68,3%.

4. Pengumuman Perhitungan Garis Kemiskinan Baru Diperkirakan Segera Terjadi

Luhut menambahkan bahwa data dan kajian perhitungan garis kemiskinan baru saat ini sudah cukup lengkap dan siap untuk diumumkan pada tahun ini. "Kami sedang melakukan finalisasi dan koordinasi terakhir. Saya yakin dalam waktu dekat, angka-angka terbaru akan diumumkan ke publik secara resmi," tuturnya.

Pembaruan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih realistis terkait kondisi kemiskinan di Indonesia sehingga pemerintah bisa merancang program penanggulangan kemiskinan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.