Pembangunan Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Terganggu, BKPM Siap Ambil Langkah Tegas

Kuatbaca.com - Proyek strategis pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu fasilitas produksi mobil listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara ini dilaporkan mengalami gangguan akibat ulah sejumlah oknum dari organisasi masyarakat (ormas). Gangguan ini berupa tindakan yang diduga mengarah pada premanisme dan pungutan liar, yang tentu saja menjadi hambatan serius bagi iklim investasi di Indonesia.

Kabar ini pertama kali mencuat saat Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam forum internasional di Shenzhen, China, tempat ia menghadiri undangan resmi dari pemerintah setempat. Eddy menekankan pentingnya peran pemerintah untuk menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing seperti BYD agar tidak ragu dalam merealisasikan investasinya.

1. BKPM Gerak Cepat, Siap Konfirmasi ke Pihak BYD

Menanggapi laporan ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui kabar tersebut dan langsung akan melakukan konfirmasi langsung ke pihak BYD. Ia menegaskan, langkah ini penting agar pemerintah mendapat gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan.

Nurul juga menekankan bahwa tindakan premanisme dan pungutan liar seperti ini tidak hanya merugikan investor, tapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional. “Kalau persepsi investor luar bahwa Indonesia tidak aman karena masih ada oknum yang mengganggu proyek, ini bisa membuat investasi yang sedang dirintis batal atau bahkan dipindahkan ke negara lain,” ujarnya.

2. Premanisme Dorong Biaya Investasi Melambung

Lebih lanjut, Nurul menjelaskan bahwa aksi-aksi seperti ini berdampak pada mahalnya biaya ekonomi di Indonesia. Hal ini menyebabkan investasi menjadi kurang kompetitif dibanding negara tetangga yang menawarkan insentif serta keamanan yang lebih baik bagi investor.

“Ketika investor kesulitan membangun karena ada pihak yang minta jatah tanpa dasar hukum, artinya kita sedang menghambat lapangan kerja terbuka. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan ribuan pekerja yang berpotensi diserap oleh industri besar seperti BYD,” tegasnya.

3. Pemerintah Diminta Tegas Hadapi Oknum Pengganggu Investasi

Eddy Soeparno dalam kesempatan yang sama juga menegaskan perlunya pemerintah untuk bertindak tegas dalam menyikapi kasus gangguan terhadap proyek BYD. Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam menarik investor kelas dunia sangat tergantung pada jaminan keamanan dan kepastian hukum.

“Jangan sampai investasi besar seperti BYD merasa tidak nyaman. Ini proyek besar, menyangkut masa depan kendaraan listrik di Indonesia dan Asia Tenggara. Kalau terganggu, maka rugi bukan hanya investor, tapi bangsa ini secara keseluruhan,” ujarnya.

4. Proyek BYD Jadi Strategi Besar Industrialisasi Otomotif Indonesia

Fasilitas produksi mobil listrik BYD di Subang dibangun di atas kawasan strategis Fase 2 Subang Smartpolitan, dan diproyeksikan menelan investasi senilai Rp 11,7 triliun. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu motor penggerak hilirisasi industri otomotif berbasis listrik, sejalan dengan agenda transisi energi nasional.

Jika berjalan lancar, pabrik ini diperkirakan akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal serta menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan listrik untuk pasar Asia Tenggara dan global.