Kuatbaca.com - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyiapkan peran yang lebih besar bagi koperasi dalam pengelolaan sektor-sektor strategis, mulai dari sawit plasma, tambang mineral, energi terbarukan, hingga ekonomi sirkular. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan 100 koperasi di wilayah tambang timah serta penguatan kembali koperasi petani sawit plasma.
Hal itu disampaikan Ferry dalam Forum Ekonomi Hijau (FEH) yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ferry mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperluas peran koperasi di sektor perkebunan dan pertambangan.
Salah satunya melalui kerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara untuk mendorong petani plasma sawit kembali terorganisasi dalam koperasi.
Menurutnya, secara historis kebun sawit plasma memang dikelola oleh petani yang tergabung dalam koperasi. Namun dalam perkembangannya, pengelolaan tersebut banyak beralih ke badan usaha swasta.
"Kebun-kebun sawit plasma itu petani-petaninya memang seharusnya koperasi. Saya tidak tahu kenapa akhirnya banyak dikuasai badan usaha swasta. Padahal sejarahnya dulu kebun sawit dikelola petani plasma yang tergabung dalam koperasi sawit," ujarnya.
Selain sawit, Kementerian Koperasi juga akan memperluas model serupa di sektor pertambangan. Ferry menyebut dalam waktu dekat pihaknya bersama PT Timah akan meresmikan 100 koperasi di wilayah tambang timah dan menyiapkan skema kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut.
Menurut Ferry, keterlibatan masyarakat sekitar melalui koperasi akan memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Kalau koperasi yang mengelola tambang dan mineral, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah itu akan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar terhadap lingkungan dibandingkan jika seluruhnya dikelola badan usaha yang tidak berasal dari daerah tersebut," katanya.
Selain sektor sawit dan pertambangan, Ferry mengatakan koperasi juga akan menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis desa.
Dalam pidatonya, ia menjelaskan Kementerian Koperasi saat ini tengah mengembangkan proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 0,5 megawatt di Pulau Sembur Laut, Batam.
Menurut Ferry, proyek tersebut diharapkan menjadi model bagi lebih dari 1.000 desa dan kelurahan yang hingga kini belum memiliki akses listrik memadai.
"Kami menemukan fakta masih banyak desa yang belum memiliki akses listrik. Mereka masih menggunakan solar yang hanya bertahan empat sampai lima jam dan tentu cukup mahal bagi masyarakat. Karena itu kami mengembangkan model PLTS berbasis koperasi yang nantinya bisa direplikasi di daerah lain," jelasnya.
Dukungan terhadap pengembangan koperasi energi juga datang dari PT PLN (Persero). Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menilai koperasi dapat menjadi bagian penting dalam percepatan transisi energi nasional.
"Tadi pagi waktu Pak Menteri Koperasi ada, saya sempat sentil, kayaknya nanti Koperasi Merah Putih masing-masing harus punya PLTS. PLN siap menjadi offtaker. Karena PLN tidak akan bisa membangun ini sendiri. 100 GW ini adalah agenda besar kita dalam melakukan transisi hijau ke depan," ujar Suroso.
Selain sektor energi, Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi masuk ke rantai ekonomi sirkular melalui pengelolaan minyak jelantah dan sampah.
Ferry mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengembangkan skema pengumpulan minyak jelantah melalui koperasi. Minyak jelantah tersebut nantinya akan diolah menjadi bahan baku bioavtur.
Di sektor pengelolaan sampah, Kementerian Koperasi akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ferry mengusulkan kelompok sadar wisata yang selama ini aktif menjaga kebersihan kawasan wisata dapat ditingkatkan menjadi badan usaha koperasi agar memiliki model usaha yang berkelanjutan.
"Kadang-kadang mereka berhasil mengumpulkan sampah, tetapi bingung setelah itu harus diapakan. Karena itu kami menawarkan agar kelompok sadar wisata juga bertransformasi menjadi koperasi sehingga sampah yang terkumpul bisa dipilah dan dikelola menjadi kegiatan ekonomi," ujarnya.
Ferry menegaskan, transisi menuju ekonomi hijau tidak akan berhasil jika masyarakat hanya menjadi penonton. Karena itu, koperasi harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi berkelanjutan.
"Koperasi menjadi tempat yang bagus untuk memastikan masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.
