Luhut Buka Suara tentang Digitalisasi Penyaluran Bansos
Kuatbaca.com - Pemerintah Indonesia semakin serius mengimplementasikan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bantuan tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan upaya memperbaiki tata kelola layanan publik di era digital.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi sosok sentral dalam percepatan transformasi ini. Ia memimpin pertemuan strategis bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait guna meninjau kesiapan sistem digital yang akan digunakan dalam program bansos. Pertemuan tersebut menandai enam bulan kerja sama intensif lintas instansi dalam mengembangkan teknologi pemerintahan berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
1. Digitalisasi Kunci Layanan Bansos yang Transparan dan Efisien
Menurut Luhut, digitalisasi adalah faktor utama dalam menghadirkan layanan bansos yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, diharapkan seluruh proses mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang rumit.
“Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” tegas Luhut. Pernyataan ini sekaligus menggambarkan komitmen pemerintah untuk mengurangi potensi penyimpangan serta mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Portal Perlinsos, Platform Terpadu untuk Penyaluran Bansos
Salah satu inovasi utama yang akan menjadi pusat digitalisasi bansos adalah Portal Perlinsos, sebuah platform berbasis DPI yang menggabungkan data kependudukan digital, biometrik untuk autentikasi, serta Sistem Pertukaran Layanan Publik (SPLP) sebagai media pertukaran data antar lembaga pemerintah.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat mengakses informasi bansos, melakukan pendaftaran, memantau status verifikasi, hingga mengelola data secara aman dan transparan. Sistem ini memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring sekaligus memberikan kemudahan bagi penerima bantuan.
3. Banyuwangi Dipilih Jadi Lokasi Percontohan Digitalisasi Bansos
Pilot project digitalisasi bansos ini akan dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilihan daerah ini bukan tanpa alasan. Infrastruktur digital yang memadai serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengadopsi inovasi pelayanan publik menjadi faktor penentu.
Program yang akan didigitalisasi meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dengan uji coba ini, diharapkan proses penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik penyelewengan.
4. Pentingnya Evaluasi dan Replikasi Model Digitalisasi
Luhut juga memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengembangkan dan menyiapkan program digitalisasi ini. Ia menekankan bahwa pelaksanaan pilot project harus berjalan dengan baik, disertai evaluasi menyeluruh agar setiap kendala dan potensi perbaikan bisa segera diidentifikasi.
Selanjutnya, hasil evaluasi di Banyuwangi akan menjadi acuan untuk mengimplementasikan model digitalisasi bansos secara nasional. Pendekatan ini diyakini akan membantu membangun tata kelola pemerintah yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis data akurat.
5. Komitmen Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital
Menurut Luhut, pertemuan dan proses transformasi digital ini bukan hanya sebagai momentum administratif, melainkan simbol nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Luhut. Dengan digitalisasi, sistem perlindungan sosial akan semakin kuat dan modern, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan korupsi dalam penyaluran bansos.