KRL Buatan INKA Masuk Bengkel, DPR Soroti Keandalan Kereta Baru
Kuatbaca.com - Layanan KRL rute Bogor-Jakarta Kota mengalami pengurangan perjalanan hingga akhir September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan karena sejumlah armada harus menjalani pemeriksaan dan perawatan untuk memastikan kondisi kereta tetap aman digunakan masyarakat.
Pengurangan perjalanan ini mendapat perhatian dari anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Kapoksi PDIP Komisi VI, Mufti Anam. Ia menilai pemeriksaan sarana transportasi untuk kepentingan keselamatan merupakan langkah yang memang harus dilakukan. Namun, menurutnya, ada persoalan lain yang perlu mendapatkan penjelasan karena armada yang menjalani perawatan merupakan KRL produksi dalam negeri yang masih tergolong baru.
"Pemeriksaan demi keselamatan, tentu kita dukung. Keselamatan penumpang tidak boleh ditawar sedikit pun. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar kami, ini kereta baru lho. Mengapa ketika baru beroperasi, justru keandalan produknya sudah menimbulkan persoalan sampai berdampak pada pengurangan 17 perjalanan?" kata Mufti Anam kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena KRL Jabodetabek merupakan salah satu moda transportasi utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan setiap hari. Berkurangnya frekuensi perjalanan berpotensi meningkatkan kepadatan penumpang, terutama pada jam sibuk ketika kebutuhan terhadap layanan commuter line sangat tinggi.
1. DPR Minta INKA Buka Persoalan KRL Secara Terbuka
Mufti meminta PT Industri Kereta Api (INKA) memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai persoalan yang menyebabkan rangkaian KRL perlu menjalani pemeriksaan dan perawatan. Ia menilai masyarakat dan pemerintah perlu mengetahui kondisi sebenarnya dari armada tersebut, termasuk hasil evaluasi teknis dan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Mufti, pemerintah selama ini telah memberikan dukungan besar terhadap pengembangan industri perkeretaapian nasional. Karena itu, dukungan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas, keandalan, dan konsistensi produk yang dihasilkan.
"INKA harus menjelaskan apa masalah sebenarnya, apa hasil evaluasinya dan apa jaminannya persoalan serupa tidak terus berulang. INKA ini kurang apa? Negara sudah memberikan keberpihakan luar biasa kepada industri dalam negeri," kata Mufti.
Ia menambahkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap industri nasional tidak hanya berbentuk kebijakan, tetapi juga melalui pemberian proyek, dukungan pengembangan industri, serta dorongan agar produk dalam negeri mendapatkan prioritas.
"Pasarnya diberikan, proyeknya diberikan, dukungan pemerintah diberikan, bahkan produk nasional terus kita dorong untuk menjadi prioritas. Jadi kalau negara sudah memberikan 'karpet merah', harusnya dijaga bahkan ditingkatkan dong kualitasnya. Jangan kemudian karena merasa produknya pasti digunakan, kualitas dan kendalanya di nomor duakan," tambahnya.
2. Nasionalisme Tidak Boleh Mengabaikan Kualitas Produk
Dukungan terhadap produk dalam negeri, menurut Mufti, tidak seharusnya membuat evaluasi terhadap kualitas menjadi longgar. Ia menilai industri nasional justru harus mendapatkan standar yang lebih tinggi agar mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memiliki daya saing di tingkat internasional.
"Saya sangat mendukung produk Indonesia. Tetapi mencintai produk dalam negeri bukan berarti kita harus tutup mata terhadap kekurangan. Nasionalisme jangan dijadikan tameng untuk meminta masyarakat terus memaklumi produk yang belum andal. Justru kalau kita ingin INKA besar, dipercaya rakyat dan suatu saat mampu bersaing di pasar dunia, standar kita terhadap INKA harus lebih tinggi, bukan lebih rendah. KRL Jabodetabek melayani kebutuhan masyarakat yang sangat besar setiap hari. Seharusnya ada armada cadangan dan rencana kedaruratan yang memadai," katanya.
Dalam konteks layanan KRL Jabodetabek, keberadaan armada cadangan menjadi hal penting untuk menjaga frekuensi perjalanan ketika sebagian rangkaian harus menjalani perawatan. Dengan jumlah pengguna yang besar setiap hari, gangguan terhadap operasional berpotensi langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk antrean, kepadatan di stasiun maupun kereta yang lebih penuh.
Karena itu, Mufti juga meminta KAI Commuter menjelaskan kesiapan armada pengganti selama proses perawatan berlangsung. Menurutnya, pengurangan perjalanan seharusnya diantisipasi melalui perencanaan operasional yang memadai sehingga kebutuhan penumpang tetap dapat dilayani secara optimal.
3. Persoalan KRL Jangan Dipersempit Menjadi Impor atau Produk Lokal
Mufti juga menegaskan bahwa persoalan perawatan KRL buatan INKA tidak seharusnya diarahkan menjadi perdebatan sederhana antara penggunaan produk dalam negeri dan kereta impor. Baginya, inti persoalan adalah memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman, andal, nyaman, dan tersedia sesuai kebutuhan.
"Menurut saya persoalan ini jangan dipersempit menjadi apakah kita pro impor Jepang atau anti impor. Itu bukan inti masalahnya. Yang utama adalah memastikan armada cukup, aman, andal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. INKA harus meningkatkan kualitasnya, KAI harus memperkuat armada cadangannya, dan pemerintah harus memastikan transisi menuju kemandirian industri tidak mengorbankan penumpang," ungkap Mufti.
Ia menilai pengembangan industri kereta api nasional tetap penting karena Indonesia memiliki kebutuhan transportasi publik yang besar. Namun, proses menuju kemandirian industri tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produksi dan sistem pengawasan.
Dengan demikian, keberhasilan industri nasional tidak hanya diukur dari kemampuan memproduksi kereta, tetapi juga dari tingkat keandalan produk ketika digunakan dalam layanan publik dengan intensitas tinggi.
4. Impor Bisa Menjadi Pilihan Jika Armada Dalam Negeri Belum Mencukupi
Terkait kebutuhan armada KRL, Mufti membuka kemungkinan penggunaan kereta impor apabila kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan operasional. Namun, ia menekankan bahwa impor seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir dan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang jelas.
"Kalau memang benar-benar dibutuhkan, impor bukan barang haram kok. Kita tentu ingin INKA menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi jangan sampai nasionalisme justru membuat rakyat harus membayar dengan kereta yang semakin padat, perjalanan berkurang, dan pelayanan terganggu. Impor harus menjadi pilihan terakhir, dilakukan secara transparan, terukur dan hanya ketika kebutuhan armada belum mampu dipenuhi dari dalam negeri," ungkapnya.