Kenaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO Resmi Berlaku Mulai 17 Mei 2025

Kuatbaca - Mulai 17 Mei 2025, pemerintah resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dari sebelumnya 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025, yang mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan nilai tambah dan produktivitas komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang menjadi salah satu andalan ekspor nasional.

Tujuan dan Latar Belakang Kenaikan Pungutan Ekspor CPO

Pemerintah melihat perlunya penyesuaian tarif pungutan ekspor demi mendukung pengembangan industri hilir dan memberikan manfaat lebih besar kepada para petani sawit di tingkat hulu. Dengan adanya kenaikan pungutan ini, diharapkan dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat rantai pasok, serta memperluas pengolahan produk kelapa sawit di dalam negeri sehingga nilai tambahnya tidak hanya dinikmati sebagai bahan baku mentah.

Langkah ini juga bertujuan menjaga stabilitas pasar dan mendukung keberlanjutan usaha perkebunan sawit yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian daerah dan nasional. Melalui pungutan yang lebih tinggi, pemerintah berupaya mengarahkan pelaku industri agar lebih fokus pada peningkatan mutu dan diversifikasi produk, bukan hanya mengekspor bahan baku secara langsung.

Komoditas yang Terkena Pungutan dan Tarif Baru

Dalam aturan terbaru ini, tarif pungutan ekspor sebesar 10% tidak hanya berlaku untuk CPO, tetapi juga mencakup berbagai produk turunannya seperti Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas (Low Free Fatty Acid Crude Palm Oil), Minyak Daging Buah Kelapa Sawit (Palm Mesocarp Oil), Minyak Sawit Merah (Red Palm Oil), serta Degummed Palm Oil (Minyak Sawit yang telah melalui proses penyucian).

Selain itu, produk seperti Minyak Inti Sawit (Crude Palm Kernel Oil), Palm Oil Mill Effluent Oil, Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit (Empty Fruit Bunch Oil), dan High Acid Palm Oil Residue juga dikenai tarif pungutan ekspor 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pungutan ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh jenis produk yang berasal dari kelapa sawit.

Mekanisme Pembayaran dan Penetapan Kurs

Pembayaran pungutan ekspor ini dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran. Pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang juga menjadi acuan untuk pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Pengaturan ini dimaksudkan agar pungutan ekspor tidak hanya memberikan kontribusi finansial bagi negara tetapi juga menciptakan sistem administrasi yang transparan dan terukur, sehingga pelaku usaha dapat menghitung kewajiban pungutan dengan jelas sesuai nilai tukar yang berlaku.

Kenaikan tarif pungutan ekspor CPO ini diharapkan bisa mendorong para eksportir dan pelaku industri sawit untuk lebih berinovasi dalam pengolahan produk hilir. Dengan dana yang lebih besar dari pungutan ekspor, pemerintah memiliki modal lebih untuk membiayai berbagai program pengembangan, riset, dan peningkatan kapasitas petani sawit.

Meski demikian, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah agar tidak membebani eksportir secara berlebihan yang berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha perlu terus dijaga agar implementasi kebijakan berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak.

Kenaikan pungutan ekspor CPO ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengelola sumber daya kelapa sawit agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, kelapa sawit tidak hanya menjadi komoditas ekspor utama, tetapi juga penggerak pertumbuhan industri hilir yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengawal sektor sawit menuju masa depan yang lebih maju, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi di pasar global. Perubahan tarif pungutan ini menjadi momentum penting dalam menguatkan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia.