Kuatbaca.com-Langkah penting menuju keanggotaan penuh Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) kini telah resmi dimulai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, dalam sebuah pertemuan bilateral yang digelar di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
Initial Memorandum ini merupakan dokumen krusial yang menandai keseriusan Indonesia dalam proses aksesi OECD. Dokumen tersebut berisi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, regulasi, serta praktik nasional yang dibandingkan dengan standar internasional OECD. Penyerahan IM menjadi tonggak awal masuknya Indonesia ke dalam fase teknis proses aksesi.
1. Komitmen Presiden Prabowo dan Pemerintah Indonesia
Airlangga menegaskan bahwa penyusunan dan penyerahan IM merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa proses ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan langsung kepada Sekjen OECD bahwa proses penyusunan IM menjadi prioritas lintas pemerintahan, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam bergabung sebagai anggota penuh OECD.
"Kami menunjukkan bahwa pemerintah sangat kompak dan solid. Komitmen Presiden Prabowo sangat kuat untuk menjadikan Indonesia bagian dari komunitas negara-negara dengan tata kelola ekonomi terbaik di dunia," ujar Airlangga.
2. Indonesia Siap Gabung Konvensi Anti-Suap OECD
Selain penyerahan Initial Memorandum, Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention). Dalam kesempatan itu, Airlangga turut menyerahkan surat resmi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota kelompok kerja anti-suap internasional tersebut.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan integritas ekonomi, sejalan dengan reformasi struktural dan pemberantasan korupsi lintas negara. Pemerintah juga tengah menyiapkan strategi nasional untuk mendukung aksesi ke dalam konvensi tersebut.
3. Aksesi Indonesia: 32 Bab Evaluasi dan 240 Instrumen OECD
Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan bahwa Initial Memorandum Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup evaluasi terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan utama. Ini mencakup aspek penting seperti investasi, perdagangan, transparansi fiskal, lingkungan hidup, hingga pendidikan.
"Penyampaian IM Indonesia adalah momen historis yang menandai dimulainya fase teknis aksesi. Ini akan membuka peluang baru dalam investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan standar hidup masyarakat Indonesia," kata Cormann.
Menurutnya, transformasi kebijakan yang akan terjadi selama proses aksesi tidak hanya menguntungkan Indonesia dari sisi ekonomi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan global dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Arah Baru Ekonomi Indonesia Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Keinginan Indonesia untuk menjadi anggota OECD bukan sekadar upaya diplomasi internasional, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar menuju Visi Indonesia Emas 2045. Keanggotaan ini akan mempercepat reformasi ekonomi dan kelembagaan di Indonesia, sekaligus meningkatkan kredibilitas negara di mata investor dan mitra global.
OECD sendiri saat ini memiliki 38 anggota yang mewakili sekitar 46% PDB dunia dan 70% dari perdagangan global. Sebagian besar anggotanya adalah negara maju. Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia akan mendapatkan akses langsung ke praktik terbaik dunia dalam bidang kebijakan publik.
Sebagai bagian dari rangkaian dukungan terhadap proses ini, Sekjen OECD dijadwalkan akan berkunjung ke Jakarta pada 26–28 Oktober 2025. Kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, menjadikannya momen yang tepat untuk memperkuat kesadaran pemuda dalam peran strategis reformasi ekonomi nasional.
