Dorongan untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengemuka setelah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menemukan dugaan persoalan dalam proses evaluasi di PT Pos Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menilai langkah evaluasi tersebut perlu diperluas ke seluruh perusahaan pelat merah agar transformasi BUMN berjalan lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Menurutnya, pengawasan yang menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan aset negara dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mendorong BPI Danantara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN. Menurutnya, proses evaluasi yang sedang dijalankan merupakan langkah positif dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan negara. Evaluasi tersebut dinilai penting agar berbagai potensi permasalahan dapat teridentifikasi lebih dini sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan sebelum berdampak lebih luas terhadap kinerja perusahaan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Dorongan evaluasi menyeluruh muncul setelah Danantara menemukan dugaan persoalan tata kelola di PT Pos Indonesia, termasuk indikasi adanya rekayasa keuangan. Temuan tersebut dipandang sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan BUMN secara lebih komprehensif. DPR menilai setiap hasil evaluasi maupun proses due diligence harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses audit independen dan ketentuan hukum yang berlaku agar seluruh proses berjalan objektif dan transparan.
Firnando menegaskan bahwa agenda transformasi dan penataan BUMN yang tengah dijalankan pemerintah harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang lebih kuat. Menurutnya, perusahaan negara tidak hanya dituntut meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga harus memiliki tata kelola yang sehat, efisien, serta berintegritas tinggi. Dengan sistem pengawasan yang optimal, berbagai risiko penyimpangan dapat diminimalkan sehingga perusahaan negara mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Sebagai perusahaan yang mengelola aset dan dana milik negara, setiap BUMN dituntut menerapkan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan maupun aktivitas bisnisnya. DPR menilai budaya integritas harus menjadi fondasi utama agar praktik penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun persoalan tata kelola dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan Danantara diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh BUMN.
Komisi VI DPR RI memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Danantara maupun seluruh perusahaan BUMN. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses transformasi berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. DPR berharap evaluasi yang kini dimulai dari PT Pos Indonesia menjadi awal dari pembenahan yang lebih luas sehingga seluruh BUMN dapat berkembang menjadi perusahaan yang semakin profesional, sehat, kompetitif, dan mampu menjaga kepercayaan publik dalam mengelola aset negara.
