DPR Desak Pemerintah Investigasi Potongan Biaya Aplikasi Ojol, Demo Nasional Digelar

1. Tuntutan Ojol Soal Potongan Aplikasi Makin Menguat

Kuatbaca.com - Puluhan ribu pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah bersatu dalam unjuk rasa besar-besaran pada 20 Mei 2025, mendesak pemerintah dan perusahaan aplikasi segera menurunkan potongan biaya layanan. Dalam aksi tersebut, para pengemudi menuntut agar potongan biaya aplikasi yang selama ini mencapai 20% bahkan diklaim hingga 70% oleh sebagian mitra, segera dikurangi menjadi maksimal 10%.

Isu ini mendapat perhatian serius dari DPR RI, khususnya Komisi V yang membidangi transportasi. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, mendesak agar pemerintah segera turun tangan dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap potongan biaya yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, khususnya Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022.

2. DPR Kritisi Skema Prioritas dan Minta Dialog Komprehensif

Syaiful Huda juga menyoroti adanya sistem tarif dengan skema prioritas yang diterapkan sejumlah aplikator. Skema ini dinilai merugikan mitra pengemudi karena semakin menekan margin keuntungan mereka. Selain itu, mitra pedagang makanan (merchant) yang tergabung dalam layanan pesan-antar juga terkena dampaknya, karena biaya layanan yang tinggi berpotensi mengurangi pendapatan mereka.

Sebagai solusi jangka panjang, Huda mendorong pemerintah untuk menggelar dialog terbuka dan komprehensif yang melibatkan penyedia aplikasi, perwakilan pengemudi, merchant, serta pihak regulator. Tujuannya adalah untuk merumuskan skema bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan di tengah dominasi ekonomi digital.

3. Demo Nasional Ojol: Puluhan Ribu Driver Padati Jakarta

Demo ojol yang digelar Selasa, 20 Mei 2025, diperkirakan diikuti lebih dari 25 ribu massa dari berbagai kota di Jawa, Sumatera, dan Jabodetabek. Para pengemudi ojek dan taksi online tersebut akan melakukan aksi dengan mematikan aplikasi sebagai bentuk protes terhadap potongan biaya yang dinilai merugikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa demo ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam atas tidak adanya tindakan konkret dari pemerintah dan perusahaan aplikasi dalam menanggapi keluhan mitra. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan layanan transportasi online, makanan, dan pengiriman barang pada tanggal 20 Mei karena layanan akan lumpuh selama 24 jam penuh.

4. Lima Tuntutan Utama Pengemudi Ojol Kepada Pemerintah dan DPR

Dalam aksi damai ini, para pengemudi membawa lima tuntutan utama sebagai bentuk aspirasi kolektif dari komunitas ojol di seluruh Indonesia. Berikut adalah daftar tuntutan resmi yang disampaikan:

1. Penegakan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang terbukti melanggar regulasi pemerintah, khususnya Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.
2. DPR RI Komisi V diminta segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator.
3. Penurunan potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 10% untuk semua layanan.
4. Revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan skema seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dianggap tidak adil.
5. Penetapan tarif layanan makanan dan barang, dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan YLKI agar harga lebih transparan dan berpihak kepada mitra.

5. DPR Usulkan Solusi Jangka Panjang: Koperasi Mitra dan Regulasi Baru

Syaiful Huda juga mengusulkan solusi struktural jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi dan merchant. Salah satunya adalah dengan mewajibkan perusahaan aplikasi menyisihkan sebagian keuntungan bersih minimal 20% untuk mendirikan koperasi mitra. Koperasi ini nantinya dapat memberikan perlindungan, akses pembiayaan, hingga program jaminan sosial yang lebih terstruktur bagi para pengemudi.

Langkah ini diyakini mampu menjadikan ekosistem transportasi berbasis digital lebih manusiawi dan inklusif, serta meminimalkan ketergantungan terhadap kebijakan sepihak dari pihak aplikator.

6. Ancaman Disrupsi Layanan, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Dengan adanya potensi pelumpuhan layanan ojol secara massal, pemerintah diminta bertindak cepat agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. Transportasi online telah menjadi bagian vital dari kehidupan sehari-hari masyarakat urban, sehingga disrupsi layanan bisa berdampak besar terhadap mobilitas dan logistik.

Pemerintah diharapkan segera mengambil posisi sebagai mediator yang adil dan tegas, serta merancang regulasi baru yang lebih memihak kepada pekerja sektor informal digital. Jika tidak segera ditindaklanjuti, gelombang protes serupa kemungkinan akan terus berulang dan menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas.

Reformasi Ekosistem Ojol Jadi Keharusan

Aksi demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojol ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem transportasi digital Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh. Potongan biaya yang mencekik, skema tarif yang merugikan, hingga absennya perlindungan sosial bagi mitra menjadi isu-isu krusial yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikator harus duduk bersama dan menyusun kebijakan yang adil serta berkelanjutan. Jika aspirasi ini terus diabaikan, maka bukan hanya kesejahteraan mitra yang terancam, tetapi juga stabilitas ekonomi digital nasional secara keseluruhan.