Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Diberi Target Setoran Lebih Tinggi Rp 9 Triliun
Kuatbaca.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, mendapatkan target baru yang lebih tinggi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tahun anggaran 2025. Target penerimaan bea cukai yang sebelumnya sebesar Rp 301,6 triliun kini dinaikkan menjadi Rp 310,4 triliun. Dengan kata lain, ada tambahan target sekitar Rp 9 triliun yang harus dicapai oleh Bea Cukai di bawah kepemimpinan Djaka.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa peningkatan target ini sejalan dengan prospek penerimaan yang lebih optimis. Namun demikian, ia juga mengharapkan agar Dirjen Bea Cukai bisa mewujudkan penerimaan yang bahkan lebih tinggi dari angka yang sudah ditetapkan.
1. Harapan Menteri Keuangan Terhadap Penerimaan Bea Cukai yang Lebih Baik
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani mengungkapkan keyakinannya bahwa Djaka Budi Utama akan mampu memperbaiki kinerja penerimaan Bea Cukai. Menurutnya, penerimaan dari bea cukai adalah salah satu sektor yang masih bisa diandalkan untuk menggenjot pendapatan negara di tengah situasi penerimaan pajak dan PNBP yang diperkirakan belum akan mencapai target.
"Saya optimis Pak Djaka tidak ingin kalah dalam menunjukkan bahwa penerimaan Bea Cukai bisa lebih baik lagi," ujar Sri Mulyani dengan penuh harap.
2. Faktor Pendukung Peningkatan Target Bea Cukai: Ekspor PT Freeport Indonesia
Salah satu faktor utama yang diyakini bisa meningkatkan pendapatan bea cukai adalah adanya tambahan bea keluar dari aktivitas ekspor PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, PT Freeport sempat mengalami kendala pada smelternya yang terbakar, namun kini izin ekspor sudah diberikan kembali sehingga ada pemasukan tambahan dari bea keluar.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini turut mendongkrak potensi penerimaan bea cukai yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai target baru.
3. Proyeksi Pendapatan Negara Tahun 2025 Diperkirakan di Bawah Target
Meskipun ada optimisme di sektor bea cukai, Menteri Keuangan memperkirakan penerimaan pajak dan PNBP secara keseluruhan pada tahun ini akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target awal. Penerimaan pajak diprediksi hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun, lebih rendah dari target awal Rp 2.189,3 triliun. Sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp 477,2 triliun, dari target Rp 513,6 triliun.
Secara keseluruhan, pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai sekitar Rp 2.865,5 triliun atau sekitar 95,4% dari target APBN Rp 3.005,1 triliun.
3. Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak dan PNBP
Sri Mulyani menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tahun ini tidak optimal. Salah satunya adalah pelaksanaan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang hanya diberlakukan pada barang mewah, sehingga tidak memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 70 triliun seperti yang diperkirakan semula.
Selain itu, berbagai stimulus perpajakan masih diterapkan untuk mendukung sektor usaha dan konsumsi, serta faktor eksternal seperti harga komoditas dan produksi minyak yang lebih rendah dari asumsi awal turut memengaruhi realisasi penerimaan pajak.
Pada sisi PNBP, ada juga perubahan alokasi dividen sebesar Rp 80 triliun yang semula masuk ke APBN kini diserahkan ke Danantara, sebuah entitas yang berbeda, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan PNBP negara.
4. Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama: Pilihan Presiden Prabowo dan Arahan Khusus dari Istana
Djaka Budi Utama merupakan sosok yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Sebelum resmi menjabat, Djaka bahkan dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk mendapatkan arahan khusus dari Presiden bersama dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa arahan dari Presiden langsung ini menandakan betapa pentingnya peran keduanya dalam menjaga dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai.
5. Transformasi Kementerian Keuangan dan Penempatan Para Dirjen Baru
Penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai juga merupakan bagian dari rombakan besar di jajaran eselon I Kementerian Keuangan pada Mei 2025. Langkah ini diharapkan bisa membawa perubahan positif dalam pengelolaan penerimaan negara, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks.
Dengan target yang lebih tinggi dan dukungan penuh dari Menteri Keuangan serta Presiden, Djaka Budi Utama menghadapi tantangan besar untuk memastikan penerimaan dari bea cukai dapat memberikan kontribusi maksimal bagi keuangan negara.